REKLAMASI TELUK JAKARTA

Kilah Anies soal IMB pulau reklamasi

Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis (28/2/2019). | Iggoy el Fitra /AntaraFoto

Drama penyegelan 932 bangunan di pulau reklamasi Teluk Jakarta yang berulang sebanyak tiga kali sejak tahun 2014 akhirnya berakhir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada 409 rumah, 212 bangunan rumah kantor (rukan), serta 313 rukan dan rumah tinggal yang disatukan di pulau buatan tersebut.

Tidak jelas kapan IMB itu terbit. Namun, sebuah transkrip tanya jawab dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berisi penjelasan terkait isu tersebut ramai beredar sejak Kamis (13/6/2019).

Anies mengaku penerbitan IMB adalah upaya agar lahan yang telah dibangun bisa dimanfaatkan dan bukan sebagai lampu hijau pembangunan pulau lainnya.

Bagi Anies, reklamasi adalah kegiatan membangun daratan di atas perairan atau pembuatan lahan baru. Maka, rencana pembangunan 13 pulau reklamasi lainnya telah dicabut.

Sementara, IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Adapun lahan yang dimanfaatkan hanya berlaku pada empat pulau reklamasi yang sudah berdiri sejak era gubernur sebelumnya.

“Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” kata Anies dalam sebuah transkrip tanya jawab

Anies memastikan penerbitan IMB melalui proses administrasi dan hukum yang sah. Para pengembang swasta yang sebelumnya membangun tanpa izin, sudah membayar denda sesuai dengan Perda yang berlaku. Tapi Anies tidak memerinci berapa besaran dendanya.

Secara implisit Anies menuding Peraturan Gubernur 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) yang memberi persetujuan mendirikan bangunan pada pulau reklamasi untuk jangka waktu sementara—meski belum memiliki RTRW dan RDTR—sebagai pangkal dari masalah ini.

Tapi di sisi lain, Anies mengakui bahwa reklamasi adalah program pemerintah yang ditugaskan kepada swasta sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995.

Mantan menteri Kabinet Kerja ini juga mengakui bahwa swasta berhak memanfaatkan lahan seluas 35 persen dalam pulau yang sudah dibangun tersebut.

“Nah, areal sebesar 35 persen itu memang hak penggunanya, ada pihak swasta. Mereka lalu melakukan kegiatan pembangunan dengan merujuk pada Pergub No 206 Tahun 2016,” jawab Anies.

Dirinya mengaku tak bisa mencabut Pergub itu, sebagai salah satu bentuk komitmennya menolak pembangunan pulau reklamasi. Anies bilang, jika Pergubnya dicabut, maka yang hancur bukan saja bangunannya, melainkan juga kepastian hukumnya.

Jika itu yang terjadi, Pemprov DKI khawatir masyarakat dan dunia usaha akan kehilangan kepercayaan kepada peraturan gubernur dan hukum.

“Bayangkan jika sebuah kegiatan usaha yang telah dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu bisa divonis jadi kesalahan bahkan dikenai sanksi dan dibongkar karena perubahan kebijakan pada masa berikutnya,” jawab Anies lagi.

Maka dari itu, pihaknya akan melakukan revisi RDTR agar pemanfaatan ruang bisa diatur lebih pasti. “Suka atau tidak suka atas isi Pergub 206 tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat,” tutur Anies.

Selain itu, pada November 2018, Anies juga menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang penugasan pengelolaan tanah hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Garis besar aturan tersebut adalah pengelolaan tiga pulau reklamasi dialihkan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (JakPro), dengan masa penugasan 10 tahun.

Kebijakan senyap

Polemik penerbitan IMB sudah berlangsung sejak Anies menyegel bangunan-bangunan di pulau reklamasi tersebut pada tahun lalu.

Merujuk Tirto.id, anggota DPRD DKI Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih transparan terkait penerbitan IMB ke pengembang Pulau C dan D--sekarang pulau Kita dan Maju--ini.

Anggota DPRD DKI lainnya, Pandapotan Sinaga, bahkan tidak berhasil menghubungi perwakilan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui duduk perkara isu ini. “Apa benar keluar (IMB)? Apa enggak?”, kata Pandapotan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan penerbitan IMB sebaiknya dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta terbit.

Namun hingga saat ini dua aturan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung dirampungkan Anies.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, dengan tegas menyebut langkah Pemprov DKI menerbitkan IMB tanpa dua peraturan tersebut adalah keliru.

“Supaya jangan jadi preseden buruk,” kata Pantas, dikutip dari tempo.co (h/t Koran Tempo).

Di sisi lain, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum DKI Jakarta Nur Fadjar mengaku dua raperda itu sampai saat ini masih dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Setelah hasil kajian dan naskah akademik dua raperda itu rampung, maka Bappeda akan menyerahkannya kepada Biro Hukum untuk selanjutnya masuk ke meja DPRD untuk dibahas.

Pasca-penerbitan IMB tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Benny Agus Chandra belum angkat bicara terkait isu yang dituding banyak pihak sebagai kebijakan senyap ini.

Perihal sama juga dilakukan PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group, yang menjadi pengembang di pulau reklamasi ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR