KEUANGAN NEGARA

Kini laporan keuangan negara bisa dicek lewat aplikasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/9).
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/9). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Publik yang ingin mengetahui laporan keuangan negara tidak perlu lagi repot membuka layar komputer, sebab Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meluncurkan aplikasi berbasis Android yang bisa mengakses laporan keuangan dari 34 provinsi dan 542 kabupaten/kota bernama Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online.

Aplikasi ini diluncurkan secara resmi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (12/9/2019).

“Hari ini, kami senang karena Kementerian Keuangan telah meluncurkan BAS secara mobile. Ini artinya seluruh data dan informasi terkait keuangan negara bisa diakses secara real time atau langsung,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya.

BAS Mobile Online merupakan aplikasi yang di dalamnya terdapat daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Aplikasi ini baru tersedia di versi Android.

Tangkapan layar (screenshot) aplikasi BAS Mobile Online yang diluncurkan oleh Kemenkeu.
Tangkapan layar (screenshot) aplikasi BAS Mobile Online yang diluncurkan oleh Kemenkeu. | Istimewa /Beritagar.id

Dasar hukum peluncuran aplikasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Bagan Akun Standar.

Sri Mulyani menyebut aplikasi tersebut akan sangat bermanfaat dan membantu para pengambil kebijakan, terutama dalam memantau penggunaan keuangan negara.

Ia menjelaskan, awal mula adanya aplikasi tersebut karena banyak pengambil kebijakan yang tidak mau melihat data keuangan negara yang telah tersedia pada situs resmi Kemenkeu untuk mencari tahu besaran alokasi anggaran.

“Kami memiliki semua data itu dan kami upload di laporan pemerintah pusat namun orang-orangnya riweuh (repot) saja karena biasanya maunya lewat WA,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut terjadi karena berbagai data yang terdapat di dalam situs resmi tidak bisa diunduh dan digunakan dengan ponsel pintar.

“Banyak yang tanya ke saya, berapa anggaran untuk daerah. Mereka bertanya lewat WhatsApp karena budayanya seperti itu, enggak mau yang rumit,” katanya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk terus melakukan inovasi agar data yang besar dan rumit tersebut bisa mudah diakses, digunakan, serta diunduh melalui ponsel.

Ia berharap melalui adanya BAS Mobile Online para pejabat tidak perlu bertanya lagi kepada Kementerian Keuangan karena aplikasi tersebut sudah sangat memadai dalam menyajikan berbagai data laporan keuangan.

"Mereka cukup mengakses melalui aplikasi tersebut sehingga kerja menjadi lebih efisien dan semakin banyak orang melihat maka bisa memahami keuangan negara dan penggunaannya," ujar Menkeu.

Melalui aplikasi tersebut, Sri Mulyani berharap akan semakin banyak orang yang melihat dan membaca laporan keuangan negara, terutama daerah. Menurut dia, penyajian informasi akan anggaran, kondisi keuangan, dan laporan keuangan negara menjadi sangat penting agar masyarakat mengetahui kondisi keuangan negara secara valid.

Konsep milenial

Di era yang serba digital ini, Sri Mulyani meminta barang milik negara (BMN) atau aset negara bisa dikelola dengan mengikuti perkembangan zaman.

Ia mencontohkan, aset negara bisa dioptimalkan manfaatnya lewat konsep share cost atau berbagi biaya, sesuai dengan konsep yang banyak diterapkan pada ruang kerja berkonsep co-working space.

Namun dia memahami bahwa generasi tua akan kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Maka diperlukan peran generasi milenial di lingkungan kementerian/lembaga.

"Kalau kita termasuk generasi yang sudah lebih tua barangkali lebih sulit berubah. Tapi saya tahu di hampir semua K/L termasuk Kemenkeu sudah lebih dari 70 persen dari jajaran kami adalah kelompok milenial. Dan mereka jadi digital native, mereka itu lah yang bisa menerima konsep-konsep bekerja baru termasuk menggunakan BMN," jelasnya.

Dengan mengikuti perkembangan tersebut, diharapkan pengelolaan aset negara bakal lebih baik.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR