OTT KPK

Kiprah Amin Santono, anggota DPR berakhir di tahanan KPK

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan pasca-operasi tangkap tangan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/5) dinihari.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan pasca-operasi tangkap tangan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/5) dinihari. | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Daftar anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi kian panjang. Pada Minggu (6/5/2018), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono.

Amin menjadi tersangka dugaan suap setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5/2018). Ia diduga menerima Rp400 juta saat transaksi di sebuah restoran dekat Bandara Halim Perdanakusuma.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan penerimaan uang itu merupakan bagian dari 7 persen commitment fee yang dijanjikan dari dua proyek di Kabupaten Sumedang. "Proyek senilai Rp25 miliar," kata Saut dikutip Antaranews, Sabtu (5/5/2018).

KPK juga menetapkan tersangka lain yaitu perantara Eka Kamaluddin dan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Tersangka lainnya adalah Ahmad Ghiast sebagai pemberi suap.

Kedua proyek yang dijanjikan adalah proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Saut mengatakan KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan kasus sejak Desember 2017. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK berkoordinasi dan dibantu oleh Inspektorat bidang Investigasi Kementerian Keuangan.

Operasi tangkap tangan dimulai pada Jumat pukul 19.30 WIB. Tim penyidik KPK mendapatkan informasi akan ada pertemuan antara Amin, Eka, Yaya dan Ahmad di sebuah restoran di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Saat pertemuan berlangsung, terjadi penyerahan uang dari Ahmad ke Amin. Uang dipindahkan dari mobil Ahmad ke mobil Amin di parkiran.

Setelah menerima uang, Amin bertolak keluar dari area bandara. Ketika itulah penyidik menghentikan mobilnya kemudian meringkusnya. Uang senilai Rp400 juta dibungkus dalam dua amplop cokelat dan dimasukkan ke dalam tas jinjing bermotif kotak-kotak.

Pada waktu yang sama, tim penyidik pun meringkus orang-orang yang sebelumnya hadir dalam pertemuan di restoran yang sudah berpencar. Yaya Purnomo ditangkap di kediamannya di daerah Bekasi.

KPK menyita sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang ditemukan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusuma, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Kiprah Amin dan pemecatan Demokrat

Amin memulai secara aktif dalam keanggotaan di Partai Demokrat dengan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (2006). Lelaki kelahiran Kuningan, 25 April 1949 ini terpilih sebagai anggota DPR selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Amin mewakili daerah pemilihan Jawa Barat X (Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar). Amin bertugas di Komisi XI DPR-RI yang membidangi keuangan, perbankan dan di Badan Anggaran.

Partai Demokrat memberhentikan dengan tidak hormat Amin Santono sebagai kader partai dan menarik keanggotaannya di DPR.

"DPP Partai Demokrat memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat AS dari Partai Demokrat dan memberhentikan dari keanggotaan di DPR," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan melalui Kompas.com.

Menurut Hinca, semua administrasi yang terkait pemberhentian Amin Santono akan diproses segera oleh Partai Demokrat. Hinca mengatakan, Partai Demokrat mendukung KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di semua lini termasuk di partai politik.

BACA JUGA