KINERJA DPR

Kiprah dan kontroversi Bambang Soesatyo

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berdiskusi dengan calon Ketua DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo disela pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berdiskusi dengan calon Ketua DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo disela pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). | Wahyu Putro A /Antara Foto

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya punya ketua baru setelah beberapa bulan kosong. Partai Golkar telah menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto, Senin (15/1/2018).

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan partainya mengajukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto, yang menjadi terdakwa kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik.

"Bambang Soesatyo memiliki pangalaman panjang di DPR sehingga memahami hakikat sistem dan kelembagaan DPR, memiliki konseptual dalam ide dan gagasan. Dan Pak Bambang merupakan alumni wartawan sehingga dapat berkomunikasi yang baik," ujar Airlangga melalui Antaranews.

Bambang mengisi kekosongan kursi Ketua DPR sejak Novanto ditahan KPK pada 15 November 2017. Novanto kini tengah menjalani sidang kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) ini.

Setelah ditunjuk partainya, Bambang mengatakan akan fokus menyelesaikan kesimpulan Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK dan revisi Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Selain itu Bambang mengatakan dia akan menata dan menginventarisasi target legislasi ke depan agar lebih realistis. DPR memasang target penyelesaian 21 Rancangan Undang-Undang (RUU) pada masa sidang ini.

"Kami lakukan penataan dan inventarisir sehingga berharap target legislasi ke depan lebih realistis dan bisa diselesikan karena waktunya hanya 1,8 tahun lagi," ujar Bambang yang biasa dipanggil Bamsoet.

Bamsoet merupakan "muka lama" di Senayan. Ia terpilih selama dua periode, 2009-2014 dan 2014-2019 dari Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah. Bamsoet saat ini menduduki kursi ketua Komisi bidang Hukum III DPR.

Salah satu yang membuat nama Bamsoet terkenal saat dia bersama sembilan anggota DPR mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, pada 1 Desember 2009. Dia dikenal kritis menyampaikan pandangan tentang aliran dana lembaga penjamin simpanan pada Bank Century.

Pada pemilu 2014, Bamsoet terpilih kembali menjadi anggota DPR 2014-2019. Dia ditunjuk Partai Golkar untuk menjadi sekretaris Fraksi Partai Golkar. Sementara di partai dia ditunjuk menjadi Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016.

Pada periode kedua ini, Bamsoet juga tak lepas dari kontroversi. Bamsoet termasuk penggagas anggota panitia hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Pansus ini disebut sebagai upaya melawan balik KPK yang tengah menyidik kasus e-KTP.

Ihwal keanggotaan di Pansus hak angket KPK itu, Airlangga Hartarto memerintahkan Fraksi Partai Golkar untuk menarik Bambang Soesatyo. Ia menambahkan, posisi Bamsoet yang kosong di Pansus Angket KPK dibiarkan kosong.

Bamsoet juga pernah terseret dalam drama kasus e-KTP. Selama kasus e-KTP menggelinding, penyidik senior KPK Novel Baswedan pernah menyebut Bamsoet ikut mengancam saksi kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan.

Bamsoet membantah pernyataan Novel dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Belakangan, Bamsoet menyatakan tak akan melaporkan Novel karena hanya mengutip perkataan Miryam.

KPK pernah memanggil Bamsoet pada 20 Desember 2017 sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo yang merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution. Bambang tidak memenuhi panggilan komisi antirasuah karena ada kegiatan lain di partai.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR