Kisruh pengupahan dan aksi buruh 30 Oktober

Ribuan buruh dari berbagai aliansi se-Jabodetabek melakukan 'longmarch' di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (30/10/2015)
Ribuan buruh dari berbagai aliansi se-Jabodetabek melakukan 'longmarch' di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (30/10/2015) | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Unjuk rasa belasan ribu buruh dari berbagai aliansi se-Jabodetabek di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/10/2015) berakhir dengan pembubaran paksa oleh polisi dan penetapan sejumlah tersangka. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pun mengecam aksi oknum polisi terhadap penangkapan dua orang anggota mereka.

Demonstrasi para buruh pada Jumat itu menuntut pembatalan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 Tentang Pengupahan. PP yang termasuk dalam paket kebijakan ekonomi IV pemerintah itu, ditandatangani Presiden Joko Widodo sepekan sebelumnya, Jumat (23/10). Pemerintah menghitung upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini yang ditentang kelompok buruh. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, PP Pengupahan menyebabkan penetapan upah minimum oleh kepala daerah tak lagi menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai acuan utama penetapan upah. Padahal acuan itu diatur dalam Pasal 88 Ayat (4) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Protes buruh terhadap PP Pengupahan bukan hanya pada isinya, tetapi pada proses penetapannya yang tidak melibatkan dan mendengarkan aspirasi kaum buruh," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (29/10).

Aksi unjuk rasa pun digelar sekitar 12 ribu buruh di depan Istana Negara, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Menurut laporan CNN Indonesia, sebanyak 4.700 personel gabungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan aksi tersebut, dari sekitar 17 ribu personel kepolisian yang disiapkan.

Aksi long march ribuan buruh menuju Istana Merdeka, Jakarta, menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.  (30/10/2015)
Aksi long march ribuan buruh menuju Istana Merdeka, Jakarta, menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (30/10/2015) | Subekti /Tempo

Aksi berakhir "rusuh"

Namun buntut aksi itu bermasalah. Pihak kepolisian mengaku terpaksa melakukan pembubaran paksa. Dijelaskan pihak Humas Polda Metro Jaya, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan meriam air (water canon) dan gas air mata ke arah massa karena tak kunjung membubarkan diri hingga batas waktu yang telah diatur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal, menjelaskan bahwa sekitar pukul 16.00 WIB para buruh bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri, dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, serta Deputi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo.

Menteri Hanif, ditulis Sekab RI, menolak tuntutan pengunjuk rasa. Ia menyatakan Pemerintah sudah melakukan dialog dan membangun komunikasi dengan serikat buruh mengenai penetapan PP No 78/2015 itu. Meski demikian, Mensesneg Pratikno mengatakan, Presiden telah memberi instruksi khusus untuk memonitor dan menerima perwakilan buruh, serta meneruskan aspirasi buruh tersebut kepada Presiden.

Menurut Kombes Iqbal, pertemuan berakhir pada puku 18.00, batas waktu pelaksanaan unjuk rasa. "Pukul 18.00 pertemuan selesai dan disepakati untuk pulang sesuai aturan untuk batas akhir waktu demo (Perkap No 7/2012) tentang penyampaian di muka umum. Diatur di situ demo dari pukul 6.00 sampai 18.00," terangnya dilansir JPNN (31/10).

Setelah itu, sekitar 5 ribu buruh lalu pulang, sedangkan sisanya masih bertahan. Polisi lalu memperingatkan kembali, dan 2 ribu massa pun pulang. Namun, menurut Kombes Iqbal, massa masih ada yang bertahan, bahkan menurutnya ada mobil yang ia sebut memprovokasi untuk bertahan dan menginap di istana.

Peringatan ketiga pun disampaikan agar massa membubarkan diri. Polisi lalu menembakkan water cannon, massa masih tidak bubar. Akhirnya tembakan gas air mata dilepaskan ke arah massa. Saat massa membubarkan diri, polisi menuding masih ada sejumlah orang memprovokasi agar tidak meninggalkan tempat.

Saat itulah terjadi penangkapan, dan dijadikan tersangka. Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnivian, menyayangkan pembubaran harus dilakukan sampai tiga kali. "Kita lakukan peringatan, water canon, lalu gas airmata," ujarnya, Jumat (30/10), yang dilansir Republika Online.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri (dua dari kiri) dan perwakilan pemerintah bertemu dengan perwakilan buruh (30/10/2015)
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri (dua dari kiri) dan perwakilan pemerintah bertemu dengan perwakilan buruh (30/10/2015) | Setkab RI

LBH kecam aksi polisi

Polda Metro Jaya lalu menangkap 25 orang pasca-aksi tersebut. Termasuk di dalamnya, dua pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta, yang pada saat itu sedang bertugas mendampingi aksi massa buruh. Keduanya disebut ikut dipukul oleh polisi ketika sedang mendokumentasikan peristiwa pembubaran menggunakan telepon genggamnya.

Menurut siaran pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (31/10), 23 buruh yang ditangkap menjadi korban kekerasan kepolisian. Mereka ditangkap dengan brutal, diseret, dipukul, bahkan hingga kepalanya robek. Tidak hanya badan, mobil komando buruh pun dirusak polisi.

Sementara kedua aktivis LBH juga diseret polisi ke dalam mobil, dan dipukuli di dalam mobil. Mereka adalah Tigor Gempita Hutapea dan Obed Sakti Luitnan.

"Dari 25 orang yang ditangkap oleh polisi, empat orang dinyatakan sebagai saksi dan 21 orang lainnya dinyatakan sebagai tersangka," kata Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, kepada CNN Indonesia (31/10).

LBH Jakarta pun mengecam aksi pihak kepolisian, yang disebut telah melanggar Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar HAM Kepolisian.

LBH Jakarta menuntut Kapolda agar membebaskan kedua anggotanya, dan 23 orang buruh lainnya. Selain itu, mendesak kepolisian agar menindak tegas anggota polisi yang melakukan pemukulan terhadap mereka yang ditangkap.

Dilaporkan Viva.co.id, Sabtu (31/10) petang, baik dua aktivis LBH maupun 23 orang yang ditangkap telah dibebaskan. Alghiffari pun mengonfirmasi, keduanya sudah diizinkan pulang.

Namun bagi yang disangka sebagai provokator dalam demonstrasi Jumat itu, akan dikenai Pasal 216 KUHP, 218 KUHP juncto UU No. 9/1998, dan Peraturan Kapolri No. 7/2012, tentang batasan- batasan unjuk rasa.

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kiri) dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid IV di Kantor Kepresidenan, Jakarta (15/10/2015). Pemerintah meluncurkan paket kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan pekerja, antara lain formula upah minimum provinsi (UMP)
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kiri) dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid IV di Kantor Kepresidenan, Jakarta (15/10/2015). Pemerintah meluncurkan paket kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan pekerja, antara lain formula upah minimum provinsi (UMP) | Widodo S. Jusuf /Antara Foto

Tentang status KHL dalam PP Pengupahan

Tudingan buruh bahwa pemerintah telah melanggar Pasal 88 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang melatar belakangi tuntutan pencabutan PP Pengupahan, sejatinya telah dijelaskan dalam PP tersebut.

Pasal 88 ayat (4) UU itu menyatakan, "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi".

Dalam Pasal 43 ayat (1) PP No. 78/2015, penjelasan tentang upah ini pun masih sama, "Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak, dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi."

Lalu dibuatlah rumusan tentang penentuan upah minimum tersebut bahwa upah minimum yang akan ditetapkan, merupakan upah minimum tahun berjalan, ditambah dengan persentase upah minimum tahun berjalan terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Lalu dimana perhitungan tentang kebutuhan hidup layak (KHL)?

Dalam penjelasan PP tersebut dinyatakan, perhitungan perubahan nilai KHL telah disetarakan dengan tingkat inflasi. Artinya, penyesuaian nilai KHL pada upah minimum yang akan ditetapkan, secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan.

Hal ini akan memastikan daya beli dengan upah minimum tidak akan berkurang, dengan asumsi jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam KHL merupakan jenis-jenis kebutuhan yang sama dalam menentukan inflasi. Maka penggunaan tingkat inflasi, pada dasarnya dianggap sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.

Sedangkan penyesuaian upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR