PELANGGARAN HAM

Kivlan vs Wiranto bukan sekadar uang, tapi pelanggaran HAM

Kivlan Zen (berbatik) usai diperiksa di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (13/5/2019). Korban kasus pelanggaran HAM meminta Presiden tegas mengusut kasus di balik tuntutan masalah biaya PAM Swakarsa.
Kivlan Zen (berbatik) usai diperiksa di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (13/5/2019). Korban kasus pelanggaran HAM meminta Presiden tegas mengusut kasus di balik tuntutan masalah biaya PAM Swakarsa. | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) meminta Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengusut kasus di balik gugatan ganti rugi biaya PAM Swakarsa (massa bayaran) seputar peristiwa Tragedi 1998 oleh Kivlan Zen terhadap Wiranto. Permintaan itu dibacakan lewat surat dalam Aksi Kamisan ke-597 di depan Istana Presiden, Kamis (15/8/2019).

Menurut Presidium JSKK, Maria Catarina Sumarsih, gugatan Kivlan Zen adalah pintu masuk bagi Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus pelanggaran HAM Berat 1998. "Mestinya Presiden (Jokowi) memerintah Jaksa untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM atas Semanggi I, II dan Trisakti," kata Sumarsih di Kantor KontraS, seperti dikutip dari Tempo.co.

Kivlan menuntut Wiranto melunasi biaya pembentukan PAM Swakarsa pada 1998. Kivlan yang saat itu menjadi Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat mengaku diperintah Wiranto untuk membentuk PAM Swakarsa dengan ongkos Rp8 miliar. Namun dari jumlah itu, baru dibayar Rp400 juta.

Sumarsih menilai gugatan Kivlan kepada Wiranto, yang kala itu menjabat Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, telah mendatangkan massa bayaran menunjukkan Wiranto telah menciptakan konflik secara terencana.

Pada saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi menjanjikan akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Komnas HAM pada Desember 2014 sudah merekomendasikan Kejaksaan Agung mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Dalam Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, ada 10 kasus yang telah selesai diselidiki dan perlu ditindaklanjuti. Dua di antaranya adalah Kerusuhan Mei 1998 serta Kasus Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti.

Januari 2016, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo segera menuntaskan masalah ini agar Indonesia tak terbebani masalah masa lalu. Namun Prasetyo ogah menindaklanjuti.

Pada Juni 2018, dia malah menilai bukti-bukti pelanggaran kasus itu minim. Sehingga siapapun yang jadi Presiden, Jaksa Agung, atau Komnas HAM, akan sulit membawa kasus-kasus pelanggaran HAM ini ke pengadilan. Bahkan Prasetyo menyatakan hasil penyelidikan itu hanya asumsi, opini saja, bukan bukti.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR