Kivlan Zen ditahan di Rutan Guntur

Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019). Polisi menahan Kivlan Zen di tahanan Rutan POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan.
Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019). Polisi menahan Kivlan Zen di tahanan Rutan POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan. | Reno Esnir /Antara Foto

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menahan Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur.

Penahanan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kaskostrad) itu dilakukan setelah diperiksa penyidik selama 28 jam, sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal.

Kuasa hukum Kivlan Zen, Suta Widhya saat mendampingi kliennya diperiksa di Polda Metro Jaya, mengungkapkan, penahanan terhadap kliennya karena penyidik sudah mengantongi kecukupan alat bukti.

"Dianggap cukup (bukti). Berdasarkan kecukupan alat bukti yang ada," ujar Suta, Kamis (30/5/2019).

Kivlan keluar dari Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sekitar pukul 20.08 WIB, Kamis (30/5). Ia dikawal delapan personel kepolisian. Kivlan tampak hanya menunduk saat keluar dari gedung menuju mobil.

Meski dikawal ketat, Kivlan yang mengenakan kemeja abu-abu, tidak diborgol. Tak ada sepatah kata yang dikeluarkan Kivlan kepada awak media lantaran ketatnya pengawalan.

Lelaki kelahiran Langsa, Aceh, tahun 1946 itu langsung dibawa masuk ke dalam mobil dan diberangkatkan menuju Rutan Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) Jaya, Guntur dengan iring-iringan yang terdiri dari sedikitnya lima unit mobil polisi.

Kivlan kini terjerat dua perkara; kasus dugaan makar dan dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Sebelumnya kuasa hukum mantan Kaskostrad itu, Djuju Purwantoro, mengatakan dugaan kepemilikan senpi yang menjerat kliennya berkaitan dengan penetapan enam tersangka dari aksi kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei lalu.

Dia menyebutkan, kliennya ditetapkan tersangka pada Rabu (29/5) sore setelah dilakukan penangkapan oleh penyidik. Kivlan disangka melanggar Undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951, dengan status laporan tipe A.

Enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF. Keenam tersangka itu telah ditahan polisi lantaran diduga merencanakan pembunuhan empat tokoh nasional.

Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam menunjukkan barang bukti senjata api dan rompi anti peluru dari enam tersangka yang berencana membunuh empat tokoh nasional di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam menunjukkan barang bukti senjata api dan rompi anti peluru dari enam tersangka yang berencana membunuh empat tokoh nasional di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2019). | Dhemas Reviyanto /Antara Foto

Ajukan penangguhan penahanan

Djuju menyatakan, proses penetapan status tersangka dan penahanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dia berencana akan mengajukan praperadilan dalam waktu dekat.

"Rencana begitu, alasannya sesuai normatif, ada aturan. Tapi untuk penangkapan dan penahanan, Pak Kivlan tak sesuai aturan," ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga berencana mengajukan penangguhan penahanan dengan pertimbangan kondisi kesehatan kliennya yang memburuk setelah menjalani pemeriksaan.

Dia menandaskan, kliennya itu tidak sepatutnya ditahan karena tidak pernah menguasai dan menggunakan senjata api sebagaimana yang dituduhkan.

Terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak percaya Kivlan Zen ikut terlibat dalam rencana pembunuhan empat tokoh nasional.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini menandaskan, hal itu mustahil terjadi. "Membunuh siapa? Saya bilang tadi kalau menurut saya kok agak-agak mustahil ya," ujar Ryamizard, Kamis (30/5).

Ryamizard menambahkan, dirinya bukan meragukan keterlibatan Kivlan dalam dugaan pembunuhan tersebut. Namun, berdasarkan pengalamannya bersama Kivlan, tidak ada pembunuhan yang dilakukan sembarangan.

"Enggak ada itu bunuh-bunuh sembarang, selama ini kan enggak ada yang dibunuh, itu bukan meragukan, kayaknya enggak mungkin, mudah-mudahan tidak terjadi ya," pungkasnya.

Lalu, siapakah Kivlan Zen yang beberapa bulan terakhir namanya kerap muncul di media massa? Berikut rangkuman profile Kivlan Zen:

Kivlan menyandang status purnawirawan mayor jenderal TNI AD, dia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Jiwa kepemimpinan lelaki kelahiran 24 Desember 1946 ini sudah diasah sejak kecil.

Saat masih berstatus pelajar, suami Dwitularsih Sukowati sempat bergabung dengan organisasi Pelajar Islam Indonesia pada 1962. Ia juga bahkan aktif dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia.

Saat menduduki bangku kuliah pada 1965, ia juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan dan memangku jabatan sekretaris. Kivlan juga aktif di Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada 1971, Kivlan bergabung dengan Kesatuan Infanteri atau dikenal Baret Hijau. Kivlan memulai karirnya sebagai Komandan Peleton pada 1971.

Karier Kivlan mulai merangkak saat menjadi Ki-B Batalyon 753 hingga Danyon pada 1973. Kiprahnya di dunia militer semakin cemerlang ketika ditugaskan di Papua dan Timor Leste.

Dia berhasil meringkus pasukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1974. Ketika bertugas di Timor Leste, Kivlan juga dinilai berhasil sehingga mendapat kenaikan pangkat yang signifikan.

Tahun 1990, saat berpangkat Kolonel, ia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Linud 1/Cilodong/Kostrad (Kasdivif I Kostrad).

Pada tahun itu, ia ditugaskan ke Filipina Selatan untuk membantu menyelesaikan konflik Moro. Dia berangkat memimpin Kontingen Garuda XVII, Pasukan Konga 17.

Atas keberhasilannya itu, Kivlan diberikan penghargaan medali kehormatan dari Presiden Filipina saat itu, Fidel Ramos. Pascaoperasi itu, Kivlan juga ditunjuk sebagai pengawas gencatan senjata antara MNLF dengan Pemerintah Filipina.

Sepulang dari Filipina, Kivlan diangkat sebagai Kepala Staf Daerah Militer Militer VII/Wirabuana dengan pangkat brigadir jenderal (brigjen). Ia kemudian naik jabatan menjadi Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad dengan pangkat mayor jenderal.

Adapun jabatan terakhirnya di militer adalah sebagai Kepala Staf Kostrad pada tahun 1998 saat Panglima Kostrad dijabat oleh Letjen Prabowo Subianto.

Kariernya terhenti tidak lama setelah Presiden Soeharto lengser. Saat itu, Prabowo Subianto dicopot dari jabatannya, sementara Kivlan dipindah ke Mabes TNI AD dan tidak lama kemudian pensiun.

Deklarasi calon presiden

Kendati belum berafiliasi dengan partai manapun, Kivlan pernah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Deklarasi itu digelar di Gedung Museum Kebangkitan Nasional, bekas Gedung STOVIA di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2008.

Dalam deklarasinya, Kivlan berjanji akan menyejahterakan Indonesia dalam waktu hanya satu bulan. Targetnya, pertumbuhan Indonesia akan naik menjadi 15 persen.

Namun harapan Kivlan kandas lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hanya partai atau gabungan partai dengan perolehan suara 20 persen atau 25 persen suara sah nasional yang bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Kemudian Kivlan merapat ke kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu berpasangan dengan Boediono.

Usia yang sudah menua tak menyurutkan semangat Kivlan untuk vokal mengkritisi pemerintah. Pada 2017, ia sempat dituduh melakukan dugaan makar, namun berkilah.

Memasuki 2019, nama Kivlan kembali menjadi bahan pembicaraan dan pemberitaan media massa. Pada Pemilu 2019 dia merapatkan diri kepada kubu Prabowo dan kerap memberikan pernyataan serta tindakan kontroversial.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR