KERUSUHAN PAPUA

KNPB tak terima jadi kambing hitam rusuh di Papua

Massa unjuk rasa menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang, berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Senin (19/8/2019).
Massa unjuk rasa menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang, berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Senin (19/8/2019). | Gusti Tanati /Antara Foto

Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay membantah tudingan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian, yang menyebut organisasinya sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, Tito telah membalikkan fakta.

Agus bahkan menganggap Kapolri telah mengambinghitamkan KNPB dan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat) yang sedang berjuang menentukan hak nasib sendiri secara damai di Papua Barat.

"Tito Karnavian seolah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya, kemudian mengambinghitamkan KNPB, ULMWP, dan rakyat West Papua yang sedang berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri secara damai di Papua Barat," ungkap Agus dalam keterangan tertulis yang diterima Beritagar.id, Sabtu, (7/9/2019).

Pernyataan Kapolri Tito, lanjut Agus, menunjukkan seolah negara tidak mampu mengungkap aktor intelektual yang melakukan ujaran kebencian dan rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Dia menyayangkan, hingga saat ini aparat penegak hukum belum mengungkap pelaku perusakan tiang bendera merah putih di depan Asrama Mahasiswa Papua.

"Aparat (keamanan) melakukan penegakan hukum harus jujur dan adil, jangan tidak adili aktor intelektualnya. (Malah) rakyat West Papua dan jadi kambing hitam kemudian diproses hukum," tandasnya.

KNPB sambungnya, mendesak aparat segera menghentikan upaya penangkapan mahasiswa di Papua. Aparat juga didesak membebaskan semua tahanan yang ditahan terkait aksi unjuk rasa di seluruh wilayah Papua tanpa syarat atau proses hukum.

"Segera tangkap pelaku pembunuhan dan pembakaran di Papua dalam aksi damai di seluruh wilayah West Papua terutama wilayah Fakfak, Manokwari, Deiyai, dan Jayapura," tukasnya.

Sebelumnya, Tito menuding Benny Wenda, ULMWP, dan KNPB sebagai dalang di balik aksi unjuk rasa yang terjadi di dalam dan di luar Papua. Termasuk aksi di Papua dan Papua Barat yang berujung kerusuhan.

"Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Cyber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua," ujar Tito, di Jayapura, Kamis (5/9).

Mantan Kapolda Papua itu mencurigai, aksi propaganda diciptakan untuk menggiring opini dunia internasional tentang adanya kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Pasalnya, dalam waktu dekat Benny dikabarkan akan menghadiri sidang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) di Jenewa, Swiss. Dalam sidang itu, Benny direncanakan membahas isu-isu pelanggaran HAM dan keamanan di Papua dan Papua Barat.

“Tujuannya itu. Nggak ada yang lain. Siapa yang main? Benny Wenda. Titik,” tukas Tito.

Tito tidak mendetailkan langkah hukum apa yang bakal ditempuh terhadap sosok yang kini menetap—setelah mendapatkan suaka—di Oxford, Inggris, itu.

Seperti diketahui, isu rasialisme di Asrama Papua Surabaya memicu gelombang aksi di ibu kota Provinsi Papua, Jayapura, hingga terjadi kerusuhan pada Kamis (29/8). Kerusuhan juga sempat melanda empat kabupaten di Papua Barat. Masing-masing di Manokwari, Sorong, dan Fakfak, serta Deiyai pada Rabu (28/8).

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menetapkan tiga tersangka, satu di antaranya dituding telah melakukan provokasi lewat media sosial.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR