PILPRES 2019

Koalisi Adil Makmur ditinggal dua partai

Calon Presiden Prabowo Subianto (kiri) saat berorasi politik di hadapan para pendukungnya yang mengibarkan sejumlah bendera partai yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur di Lapangan Karang Pule, Mataram, NTB, Selasa (26/3/2019).
Calon Presiden Prabowo Subianto (kiri) saat berorasi politik di hadapan para pendukungnya yang mengibarkan sejumlah bendera partai yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur di Lapangan Karang Pule, Mataram, NTB, Selasa (26/3/2019). | Ahmad Subaidi /Antara Foto

Koalisi Adil Makmur atau Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditinggal dua partai pedukungnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Hal itu terjadi seiring pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang menyebut partai mereka masing-masing tak lagi bergabung dalam koalisi tersebut.

Bara menegaskan, koalisi yang berisi partainya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat itu hanya berlaku hingga hari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Walau masih ada proses di Mahkamah Konstitusi. Tapi secara de facto sudah selesai," ujar Bara di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta, Rabu, (5/6/2019).

Dia menandaskan, partainya memang secara de jure masih menunggu proses dan putusan di Mahkamah Konstitusi. Usai seluruh upaya hukum tersebut, Dewan Pimpinan Pusat PAN tambahnya, akan menentukan pilihan politik partai berlambang matahari tersebut selama lima tahun ke depan. "Kami akan memutuskan langkah selanjutnya," jelasnya.

Pendapat serupa diungkapkan Hinca Pandjaitan. Dia menyebutkan, Partai Demokrat bukanlah sekutu abadi bagi Partai Gerindra, PKS dan PAN. Partai pimpinan SBY itu, kata dia, hanya terikat pada saat Pilpres 2019.

"Capres (calon presiden) itu habis batas waktunya 22 Mei. Ya sudah, jangan kau paksa terus main bola capek juga. Sudah berakhir, selesai," ujar dia.

Hinca menambahkan, kalau penetapan hasil pilpres sudah dilakukan, maka Partai Demokrat bakal menentukan sikap mengenai langkah politik selanjutnya.

Sebetulnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, tak hanya diisi oleh kalangan politisi partai politik dari Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan Berkarya saja.

Sejumlah petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Alumni 212, dan FPI pun menduduki kursi strategis, misalnya sebagai Wakil Ketua BPN, Wakil Ketua Dewan Penasihat, atau Dewan Pengarah BPN.

Ketiga kelompok nonpartai ini dari awal mendukung Prabowo melalui serangkaian ijtima ulama yang mereka gelar dan aksi-aksi turun ke jalan.

Ijtima terakhir bahkan berupaya mendelegitimasi KPU dengan meminta proses penghitungan suara dihentikan lantaran dituding banyak kecurangan dan meminta pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin didiskualifikasi.

Namun, Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan justru mengakui pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Jadi, itu mesti saya jelaskan, kita mengakui hasil KPU. Kita mengakui. Selain ketum partai, saya kan ketua MPR mengerti betul konstitusi kita," kata Zulkifli (21/5).

Sinyal Demokrat merapat

Silaturahmi Lebaran antara Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, dianggap sinyal kuat akan merapatnya Demokrat kepada kubu pemerintah atau partai berkuasa.

Saat Idulfitri, Rabu (5/6), dua putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AHY dan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mendatangi kediaman Megawati untuk kali pertama sejak hubungan antarkeluarga SBY dan Megawati merenggang pada 2004.

Bahkan, AHY sendiri sudah empat kali bertemu Jokowi dalam dua bulan terakhir. Rentetan pertemuan AHY dengan kubu Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Joko Widodo-KH Ma’aruf Amin pun memunculkan persepsi bahwa Demokrat akan merapat ke kubu pemerintah.

Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) dan istri Annisa Pohan (kanan) saat menyambangii kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk berhalalbihalal, di Jakarta, Rabu (5/6/2019).
Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) dan istri Annisa Pohan (kanan) saat menyambangii kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk berhalalbihalal, di Jakarta, Rabu (5/6/2019). | Reno Esnir /Antara Foto

Seperti diungkapkan pengajar politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, Kamis (6/6), ada dua makna dari pertemuan AHY dan Megawati. Pertama dalam jangka pendek, pertemuan tersebut bisa meredakan tensi politik yang mengeras pascapemilu.

Kedua, bisa membuka lembar baru hubungan antara Megawati dan SBY yang membeku. Di samping itu, tetap saja ada kalkulasi politik yang berkaitan dengan jatah menteri di kabinet Joko Widodo.

Dia menegaskan, PDI-P sudah mulai terbuka dengan kemungkinan bergabungnya Demokrat. Hal itu terlihat dari sambutan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani yang saat Idul Fitri menyempatkan berfoto bersama AHY.

"Itu sudah tidak ada penghalang. Tinggal dikonkretkan, misalnya, menjadi bagian dari koalisi Jokowi," ujar Adi.

Sementara itu, Partai Gerindra mempersilakan dua partai koalisinya --Demokrat dan PAN--untuk meninggalkan koalisi pendukung calon presiden Prabowo-Sandi.

"Kalau Demokrat mau berkoalisi dengan Jokowi silakan saja, itu haknya Demokrat. Jadi intinya itu haknya Demokrat, kami tidak perlu mencampuri urusan rumah tangganya Demokrat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade, Kamis (6/6).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR