KEBEBASAN BERAGAMA

Kolom penghayat bukan dalih pengakuan agama baru

Anggota komunitas Dayak Losarang berada di padepokan bumi segandu di Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (5/1/2019).
Anggota komunitas Dayak Losarang berada di padepokan bumi segandu di Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (5/1/2019). | Dedhez Anggara /AntaraFoto

Pemerintah menolak tudingan pencantuman kolom kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) sebagai dalih pengakuan agama lain di Indonesia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, kendati kini disediakan kolom penghayat, namun jenis kepercayaan penganut tetap tidak akan disebutkan secara spesifik.

Dengan kata lain, kehadiran penghayat kepercayaan di e-KTP tidak akan menggeser lima agama resmi yang selama ini diakui di Indonesia.

“Intinya ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau organisasinya memang banyak. Ada Parmalin, Sunda Wiwitan..Tapi itu nama organisasinya, bukan agamanya,” kata Zudan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2/2019).

Pernyataan Zudan ini sekaligus membantah adanya tudingan pemerintah telah mengobrak-abrik tatanan berketuhanan di Indonesia dengan memberikan kolom “agama” baru di kartu identitas.

Di samping itu, Zudan memastikan bahwa negara pada dasarnya sudah mengakui keberadaan penghayat kepercayaan sejak lama. Hal itu merujuk pada klausul dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Sementara, langkah lanjutan melalui pencantuman kolom kepercayaan pada e-KTP dan KK merupakan bentuk kelanjutan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan oleh para kelompok penghayat kepercayaan, November 2017.

“Salah kalau mengatakan penghayat baru diakui sekarang. Sebab, penghayat itu identitasnya sudah dicatat dalam database kependudukan, kemudian diperkuat dengan putusan MK,” ujar Zudan.

Sementara itu, Komisi II DPR RI berencana memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk mendengar duduk perkara pencantuman kolom penghayat kepercayaan di e-KTP dalam waktu dekat.

"Setahu saya biasanya dikosongkan. Kok, kemudian ada ini. Tentu kami akan dalami dengan Kemendagri. Di dalam hukum tata negara kita harus ada kepastian hukum. Artinya seperti apa sih format KTP ini mau kita wujudkan," ucap Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi II DPR RI kepada IndoPos.

Sosialisasi belum merata

Lepas dari kebijakan pemerintah, pelaksanaan administrasi dalam pencantuman kolom penghayat kepercayaan nyatanya masih mengalami sejumlah kendala.

Ketua Presidium Masyarakat Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kota Bandung, Bonie Nugraha Permana, mengaku tidak semua petugas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) di kecamatan mengetahui aturan penerbitan KTP untuk warga penghayat kepercayaan.

Bukan hanya itu, tak sedikit juga petugas dukcapil yang tidak mengetahui apa itu penghayat kepercayaan. Hal ini menyebabkan permintaan warga penghayat tidak ditindaklanjuti.

Kepada Beritagar.id, Bonie mengatakan isu lain yang dihadapi para penghayat kepercayaan ini adalah mereka belum bisa mendaftar untuk mengikuti ujian masuk TNI dan Polri.

Menurut Bonie, dalam laporan BBC Indonesia, ada sekitar 100.000 lebih warga penganut kepercayaan di Bandung Raya. Bonie dan keluarganya adalah penghayat Akar Cigugur pertama yang memiliki e-KTP dengan kolom agama bertuliskan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pengajuan perubahan status tersebut dilakukan Bonie pada Agustus 2018. Ketika itu ia turut menyertakan surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan setempat serta surat resmi dari organisasi yang menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari penghayat kepercayaan.

Terkait laporan ini, Zudan menegaskan bahwa sosialisasi penghayat kepercayaan sudah dilakukan sejak lama. Sosialisasi tak hanya kepada kelompok penghayat saja, tapi juga kepada seluruh petugas dukcapil di lapangan.

Di sisi lain, Zudan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberlakukan persyaratan yang sulit untuk perubahan status tersebut, termasuk penyertaan surat keterangan dari organisasi kepercayaan.

"Siapa pun yang datang segera kita layani dan kita tidak menargetkan sekian banyak, karena kita ingin layanan yang cepat," tandasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR