PILPRES 2019

Komedi checkout koalisi 02

Gerindra meminta Demokrat  keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur. Tiada koalisi abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi.
Gerindra meminta Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur. Tiada koalisi abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. | Salni Setyadi /Beritagar.id

KEPENTINGAN | Dalam politik tak ada ikatan abadi. Yang ada cuma kepentingan yang abadi. Dari kacamata macam itu publik bisa memahami friksi terbuka dalam kubu capres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Misalnya ada orang Partai Gerindra meminta Partai Demokrat keluar dari koalisi.

Orang Demokrat itu adalah wakil ketua umum, Arief Puyuono. Pekan lalu (10/5/2019) di Jakarta dia bilang, "Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi aja pake mencla-mencle segala."

Khalayak bisa menjadikan peristiwa itu sebagai hiburan daripada tegang seolah urusan Pilpres 2019 tak kunjung beres. Ada sejumlah kembang cerita...

  • Menanggapi gesekan itu, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kemarin (13/5/2019) pagi menyebut Puyuono bukan orang penting.
  • Disebut bukan orang penting, Puyuono membalas siang hari, "Tahu apa kader Demokrat tentang saya di Gerindra. Wong AHY saja bisa saya check out dari cawapresnya Prabowo kok."
  • Sebelum kasus Puyuono, dalam koalisi tersebut muncul serangan terhadap Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pelontarnya adalah Kivlan Zen, pendukung Prabowo, yang menyebut SBY "licik".
  • Terlalu panjang jika perang kata Demokrat dan Gerindra direntangkan di sini. Pada Juli 2018, misalnya, Wakil Sekjen Demokrat Rachlan Nashidik mencuit, "Saya mau ganti presiden! Kalau demi itu saya harus bekerjasama dengan setan, saya akan lakukan. Apalagi cuma kerjasama dengan Prabowo."
  • Koalisi memang bisa rapuh. Misalnya pasca-Pilpres 2014. Tujuh partai pendukung pasangan capres kalah Prabowo - Hatta Rajasa membentuk Koalisi Merah Putih. Namun akhirnya koalisi itu terurai.
  • Dalam Pilpres 2019, sebagian anggota KMP mendukung petahana Joko "Jokowi" Widodo. Jelas, para elite partai bisa berganti haluan atas nama apa pun. Jadi kenapa kader dan simpatisan sampai berlebihan membawa urusan ke hati?

Apakah koalisi pendukung Jokowi – Ma'ruf nanti juga bisa berjalan sendiri-sendiri? Lihat saja, terutama menjelang 2024.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR