PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Komisi Uni Eropa larang minyak sawit untuk biofuel

Seorang warga menyusun tandan buah segar kelapa sawit di atas truk di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis (28/2/2019).
Seorang warga menyusun tandan buah segar kelapa sawit di atas truk di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis (28/2/2019). | FB Anggoro /Antara Foto

Komisi Uni Eropa menyebut bahwa budi daya kelapa sawit telah mengakibatkan deforestasi berlebihan. Itu sebabnya penggunaannya untuk bahan bakar transportasi harus dihapuskan.

Dikutip dari Reuters, kesimpulan tersebut dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa pada Rabu (13/3/2019). Mereka menentukan kriteria tanaman apa saja yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Kriteria tersebut disusun dalam rangka pembentukan undang-undang Renewable Energy Directive II (RED II), untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan menjadi 32 persen pada tahun 2030. Pemerintah dan Parlemen Uni Eropa memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan apakah akan menerima atau akan memveto keputusan Komisi.

Dalam rancangan UU tersebut, penggunaan bahan baku biofuel yang lebih berbahaya akan dihentikan secara bertahap pada 2019 hingga 2023. Lalu dikurangi menjadi nol pada 2030.

Komisi berkesimpulan bahwa 45 persen dari ekspansi produksi minyak sawit sejak 2008 telah menyebabkan kerusakan hutan, lahan basah atau lahan gambut, dan pelepasan gas rumah kaca. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi kedelai sebesar 8 persen dan bunga matahari sekitar 1 persen.

Komisi Uni Eropa menetapkan setidaknya 10 persen sebagai batas minimal bahan baku yang membahayakan lingkungan.

Namun produsen yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah meningkatkan hasil panen tanpa perlu ekspansi ke lahan nonpertanian bakal mendapat pengecualian. Perluasan tanaman semacam itu akan dianggap kurang berbahaya, jika misalnya dilakukan oleh petani kecil atau mengarah pada pemanfaatan lahan telantar.

UU tersebut sontak menimbulkan kontroversi di Indonesia dan Malaysia. Dua negara produsen sawit terbesar di dunia itu mengancam membawa perkara ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Malaysia bahkan tengah yang berupaya membatasi impor produk-produk Prancis sebagai tindakan balasan (retaliasi) atas rencana negara itu menghapus minyak kelapa sawit dari opsi biofuel pada 2020.

Gerakan Kampanye untuk Transportasi Ramah Lingkungan menilai, pelabelan minyak sawit sebagai produk tidak ramah lingkungan adalah tonggak penting dalam perjuangan untuk mengenali dampak iklim dari usaha perkebunan itu.

Namun, gerakan itu juga menilai kemenangan itu belum sepenuhnya, karena minyak kedelai dan minyak sawit masih bisa diberi label "hijau".

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai rancangan peraturan Komisi Uni Eropa terkait RED II diskriminatif dan bertujuan menguntungkan minyak nabati lainnya yang diproduksi di Uni Eropa (UE).

Pasalnya, lanjut Darmin, UE membatasi dan melarang penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit menggunakan skema penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC). Padahal, secara ilmiah, metodologi ILUC masih dipertanyakan dan merupakan konsep unilateral yang menyerang minyak kelapa sawit.

Oleh sebab itu Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia sepakat menolak kampanye hitam sawit di Uni Eropa. Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan The 6th Ministerial Meeting CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) 27-28 Februari 2019 di Hotel Mulia, Jakarta.

"Para menteri memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolir, dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE," ujar Darmin.

Larangan penggunaan biofuel berbasis minyak sawit mentah oleh UE memberi dampak pada ekspor Indonesia terhadap komoditas tersebut.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, total volume ekspor minyak sawit ke Eropa mencapai 4,8 juta ton atau turun 5,8 persen dari 2017. Secara nilai, ekspor sawit 2018 mencapai AS $3 miliar atau turun 15,9 persen dari AS $3,6 miliar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR