REKLAMASI TELUK BENOA

Komitmen Gubernur Bali untuk menolak reklamasi mulai diragukan

 Direktur Walhi Bali, I Made Juli Untung Pratama, menunjukkan pernyataan sikap terhadap keputusan Gubernur Bali yang tidak memberikan salinan surat permohonan revisi Perpres 51/2014 dalam jumpa media di Denpasar, Bali, Rabu (16/1/2019).
Direktur Walhi Bali, I Made Juli Untung Pratama, menunjukkan pernyataan sikap terhadap keputusan Gubernur Bali yang tidak memberikan salinan surat permohonan revisi Perpres 51/2014 dalam jumpa media di Denpasar, Bali, Rabu (16/1/2019). | I Made Argawa /Beritagar.id

Masyarakat mulai meragukan komitmen Gubernur Bali I Wayan Koster dalam menolak reklamasi Teluk Benoa. Pasalnya ia ngotot merahasiakan isi surat permohonan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang reklamasi Teluk Benoa.

Koster mengaku sudah mengirim surat usulan revisi tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang diserahkan melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 28 Desember 2018. Namun, ketika diminta untuk menunjukkan salinannya, Koster menolak.

"Keterbukaan informasi tidak berarti semuanya bisa kami buka ke publik," kata Wayan Koster saat menghadiri acara PDI Perjuangan di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis, (17/1/2019).

Koster bergeming meski dirinya terus didesak masyarakat untuk menunjukkan salinan surat tersebut. Koster menganggap ada batasan tertentu untuk publik ihwal mengetahui isi surat tersebut, tak semua hal perlu diketahui publik.

Selain itu, Koster beralasan mempertimbangkan jabatan dan kewenangan. "Gubernur adalah bawahan Presiden. Itu (bila diungkap) saya menyalahi nanti. Karena itu surat kepada Presiden," ungkap Koster.

Salah satu pihak yang mendesak agar Koster menunjukkan salinan surat tersebut adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali. Desakan diajukan pada 28 Desember 2018, Koster menolaknya melalui surat balasan pada Senin (14/1).

Bahkan Koster mempersilakan WALHI Bali bila ingin menggugatnya melalui Komisi Informasi Publik. "Itu haknya WALHI," tutur Koster.

WALHI Bali menganggap sikap Koster itu cenderung kontra argumen. "Jika tidak direspons akan kami bawa ke sengketa informasi," kata Wayan Adi Sumiarta, selaku kuasa hukum WALHI Bali.

Adi menjelaskan bahwa WALHI Bali akan melayangkan surat keberatan ihwal penolakan permohonan yang diajukan untuk Koster. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

WALHI Bali menduga sikap Koster yang cenderung menghindar itu karena gerakan masyarakat menentang reklamasi Teluk Benoa semakin memanas. Upaya perlawanan menolak reklamasi Teluk Benoa menggejolak karena muncul izin lokasi reklamasi yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Gubernur Bali harus menunjukkan isi surat agar masyarakat tidak menduga-duga," ujar Adi. Sikap tertutup Gubernur Bali membuat WALHI Bali enggan percaya dengan ucapan Koster yang mengklaim dirinya menolak reklamasi Teluk Benoa.

Direktur WALHI Bali, I Made Juli Untung Pratama, mengatakan Gubernur Bali pernah mengungkapkan ke media massa soal surat permohonan revisi Peraturan Presiden 51 Tahun 2014. Namun, Koster justru menyatakan dokumen itu ketat dan terbatas saat ditagih oleh WALHI.

"Ini sikap yang lucu dari Gubernur Bali," katanya.

Gubernur Bali I Wayan Koster (tengah) menolak membuka isi surat permohonan revisi Perpres Reklamasi Teluk Benoa di sela acara PDI Perjuangan di Tabanan, Bali, Kamis (17/1/2019).
Gubernur Bali I Wayan Koster (tengah) menolak membuka isi surat permohonan revisi Perpres Reklamasi Teluk Benoa di sela acara PDI Perjuangan di Tabanan, Bali, Kamis (17/1/2019). | I Made Argawa /Beritagar.id

Untung menjelaskan bahwa poin dua huruf B surat balasan Gubernur Bali untuk WALHI Bali menyebutkan bahwa negosiasi akan terpengaruh bila isi surat dibuka ke publik.

"Jawaban gubernur tidak menunjukkan keseriusan merevisi Perpres 51," ujarnya. WALHI Bali pun menduga surat itu cenderung jadi alat politik meredam kritik dari masyarakat.

Menurut Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), I Wayan Gendo Suardana, desakan untuk Gubernur Bali tak surut ihwal keterbukaan isi surat permohonan. "Dia (Koster) harus bisa membuktikan," katanya.

Menurut Gendo, WALHI Nasional sedang melakukan penelusuran terkait dengan proses izin lingkungan reklamasi Teluk Benoa dan dokumen pendukungnya. Penelusuran itu dilakukan dengan menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tapi belum mendapatkan respons.

"Ini kasusnya sama dengan Pak Koster," katanya.

Gendo menduga ada upaya untuk menghalangi akses terhadap informasi yang berhubungan dengan persoalan lingkungan di Bali. Gendo pun mencontohkan soal kemunculan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan Menteri Susi.

"Proses izin lokasi Teluk Benoa dilakukan secara diam-diam," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR