PILKADA KALTIM 2018

Komitmen para kandidat gubernur Kaltim soal lingkungan diragukan

Aktivitas di pertambangan batu bara di sekitar kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (13/2/2018).
Aktivitas di pertambangan batu bara di sekitar kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (13/2/2018). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Empat pasang kandidat gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi aneka persoalan, termasuk lingkungan hidup, saat menjabat nanti. Namun problemnya, sejumlah pihak meragukan para kandidat karena dianggap representasi kegagalan sistem birokrasi masa lampau sehingga lingkungan Kaltim rusak.

Maklum, tiga dari empat pasang peserta pilgub Kaltim adalah muka lama para pejabat setempat. Misalnya, Syaharie Jaang (wali kota Samarinda), Rusmadi Wongso (sekretaris provinsi Kaltim), Sofyan Hasdam ( eks wali kota Bontang), Isran Noor (eks bupati Kutai Timur), dan Nursyirwan Ismail (wakil wali kota Samarinda).

Lalu Safaruddin merupakan perwira tinggi badan intelijen dan keamanan Polri, dan duo Awang Ferdian Hidayat - Hadi Mulyadi merupakan anggota DPR RI .

"Kami pesimistis dengan komitmen empat pasangan kandidat ini dalam kepedulian lingkungan di Kaltim," kata Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradharma Rupang, kepada Beritagar.id, Selasa (13/2/2018).

Rupang mengungkapkan lingkungan Kaltim rusak parah. Selama kurun 10 tahun terakhir, dia menyebutkan ada 632 lubang bekas tambang batu bara sehingga 28 orang meninggal tenggelam di dalamnya.

Selain itu, Jatam menyoroti prioritas pembangunan Kaltim yang berorientasi pertambangan dan kelapa sawit. Total daratan Kaltim seluas 12,7 juta hektare didominasi konsesi izin tambang batu bara (43 persen) dan perkebunan kelapa sawit (29 persen).

"Pertambangan dan perkebunan di Samarinda, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam, dan Paser menciptakan badai kerusakan lingkungan parah di Kaltim," paparnya.

Sementara sektor pertanian di Kaltim hanya seluas 69 ribu hektare atau sekitar 1 persen dari keseluruhan wilayah. Alhasil, lanjut Rupang, hingga akhir 2017 lalu, kebutuhan beras masyarakat Kaltim mengalami defisit sebesar 160 ribu ton per tahun dari total konsumsi sebesar 400 ribu ton per tahun.

Selama ini Kaltim mendatangkan beras dari tanah Sulawesi dan Jawa untuk mengisi kekurangan. Bila daerah pertanian yang kecil itu mengalami gagal panen, Kaltim bakal mengalami krisis pangan.

Ironisnya, mayoritas kandidat gubernur belum menjadikan persoalan lingkungan ini sebagai perhatian utama. Padahal kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu bara terjadi di depan mata --di ibukota Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur.

Alhasil sorotan pun mengarah kepada Syaharie, Rusmadi, Isran, dan Nursyirwan. Sedangkan penegakan hukum kerusakan lingkungan pun cukup lemah bila dilihat dari proses hukum.

"Polisi juga tidak serius dalam memproses kejahatan lingkungan ini selama bertahun tahun. Mereka hanya memproses wakar (para penjaga) perusahaan tambang dengan putusan penjara dua bulan serta denda Rp1.000," sesal Rupang.

Dalam pilgub Kaltim 2018, para kandidat dengan gamblang mengangkat pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk menunjang pembangunan. Jadi, pertambangan dan perkebunan masih menjadi primadona sehingga masih mengancam lingkungan.

Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Fathur Roziqin Fen, menyebutkan empat kandidat kepala daerah masih berkutat dalam janji politik untuk memaksimalkan eksploitasi SDA. Para kandidat melupakan persoalan kekayaan SDA yang berbalik menjadi kutukan bagi pembangunan Kaltim.

"Kerusakan lingkungan, banjir, hingga persoalan lubang bekas galian tambang di mana mana. Belum lagi beberapa contoh bupati yang ditangkap KPK.

"Ini membuktikan strategi pembangunan berwawasan pertambangan dan kelapa sawit tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi defisit beberapa tahun terakhir ini," paparnya.

Walhi mencatat ada tumpang tindih izin konsesi industri perkebunan dengan permukiman masyarakat Kaltim. Pemerintah daerah menerbitkan berbagai izin perkebunan yang beririsan dengan 408 dusun dan pemukiman adat masyarakat.

Izin itu untuk hutan tanaman industri, pengelolaan hutan alam, dan perkebunan. Fathur pun kecewa tak seorang pun dari para kandidat yang menyinggung persoalan ini.

Padahal seharusnya kepala daerah Kaltim melakukan moratorium penerbitan izin industri pertambangan dan perkebunan. "Kami rekomendasikan moratorium selama 25 tahun di Kaltim untuk recovery kerusakan lingkungan akibat kebijakan sebelumnya," ujarnya.

Adapun dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Muhammad Nasir, menyatakan kepala daerah Kaltim nanti perlu kreatif mengembangkan potensi wilayah dan tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan.

Bila hanya mengandalkan batu bara dan minyak mentah serta kelapa sawit, Kaltim bisa merana. Selain lingkungan rusak, harga jual di pasaran dunia pun tak stabil.

Lagi pula, "Potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di Kaltim semakin menurun produksinya," tutur Nasir.

Rusmadi, kandidat gubernur usungan PDIP dan Hanura, mengaku bahwa Kaltim membutuhkan dukungan SDA demi pembangunan. Bahkan pejabat yang baru meninggalkan jabatan aparatur sipil negara ini menyebut perkebunan kelapa sawit adalah salah satu andalan Kaltim.

Namun Rusmadi mengklaim ada pengawasan ketat agar tak merusak lingkungan. Saat ini, Kaltim sudah menerbitkan izin 2,3 juta hektare perkebunan di kota/kabupaten. Namun realisasi di lapangan hanya terdapat 1,1 juta hektare perkebunan kelapa sawit.

"Keberadaan kebun sawit memang dibutuhkan, namun pengawasan juga harus ditingkatkan. Bila menyalahi peruntukannya harus dilakukan penindakan tegas," ujarnya.

Sementara soal tambang batu bara, Rusmadi merekomendasi penutupan 807 izin pertambangan tidak berwawasan lingkungan. Sementara izin pertambangan batu bara yang ada sudah mencapai 1.303.

"Sudah saya sampaikan di hadapan gubernur, kapolda, kejaksaan untuk diberikan keputusan," katanya. Rusmadi pun mengaku tak punya wewenang saat masih menjabat sekretaris provinsi.

Beda urusan apabila dirinya menjadi gubernur, kendati membutuhkan pula dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Kaltim. "Bila saya terpilih jadi gubernur tentunya akan lebih mudah melakukan tindakan tegas," tutupnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR