KINERJA PLN

PLN siapkan kompensasi Rp1 triliun buat 21,3 juta pelanggan

Petugas PLN Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) Gandul, Depok, Jawa Barat memeriksa peralatan, Kamis (23/5/2019).  PLN akan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak listrik padam Minggu kemarin.
Petugas PLN Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) Gandul, Depok, Jawa Barat memeriksa peralatan, Kamis (23/5/2019). PLN akan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak listrik padam Minggu kemarin. | Muhammad Iqbal /Antara Foto

Sebanyak 21,3 juta pelanggan yang kena imbas listrik mati pada Minggu (4/82019) bakal mendapat kompensasi. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, Pemerintah meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberi kompensasi kepada pelanggan yang terdampak matinya listrik.

Rida menjelaskan, kompensasi dapat berupa pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN.

"Sesuai dengan peraturan Kementerian ESDM, jumlah pelanggan yang terdampak 21 juta, jadi kurang lebih pengurangan tagihannya diprediksi sekitar Rp1 triliun," ujar Rida, dalam konferensi pers, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/8/2019) seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani, usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019), menyatakan perusahaan pelat merah itu siap memberikan kompensasi pada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik pada Minggu (4/8/2019).

Kompensasi tersebut, menurut Sripeni, berupa pengurangan atau penggantian tarif listrik. Penggantian itu disesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM tersebut.

"Kalau gratis ada hitung-hitunganya, kan sekian jam, sekian kWh, berkisar sekian hari digratiskan 2 atau 3 hari misalnya, tergantung dari kelompok-kelompoknya, di lokasi ini berapa jam tidak dialiri listrik dari PLN, begitu kira-kira," kata dia.

Pasal 6 ayat 2 peraturan itu memang mengatur besaran kompensasi sebesar 20 persen dari dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen subsidi. Atau 35 persen untuk konsumen nonsubsidi. Sedangkan untuk listrik prabayar alias token, kompensasi diberikan pada pembelian listrik di bulan berikutnya.

Rida menyatakan, Menteri ESDM Ignasius Jonan akan segera merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017. Sebab, selama ini, aturan itu hanya mewajibkan PLN memberi kompensasi jika pelanggan mengeluhkan layanan listrik lewat aplikasi pelaporan PLN. Pasal 6 ayat 6 aturan itu juga mendasarkan laporan pelanggan yang jadi dasar kompensasi.

Rida menjelaskan, revisi ini merupakan bentuk perbaikan layanan kepada masyarakat. Revisi aturan dikeluarkan menyusul padamnya listrik separuh Pulau Jawa. Dalam aturan yang baru, menurutnya akan adanya ketentuan kompensasi tidak perlu lapor ke PLN. Kompensasi langsung diberikan begitu listrik padam.

"Pokoknya setiap ada wilayah yang terdampak dan sekian jam memenuhi untuk mendapat kompensasi, ya bayar, tanpa dia harus atau tidak menelpon call center," kata Rida, Senin (5/8/2019) seperti dinukil dari financedetik.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR