Konflik Papua dan simpang siur kabar blokade warga

Anggota Satuan Brimob Polda Bengkulu melaksanakan upacara pemakaman terhadap Briptu Berry Permana Putra di Taman Makam Pahlawan Balai Buntar Bengkulu, Selasa (24/10/2017).
Anggota Satuan Brimob Polda Bengkulu melaksanakan upacara pemakaman terhadap Briptu Berry Permana Putra di Taman Makam Pahlawan Balai Buntar Bengkulu, Selasa (24/10/2017). | David Muharmansyah /ANTARAFOTO

Alina Kogoya (27) dan Penima Kobogau berjalan kaki dari Kampung Kimbeli sejak pukul 13.00 WIT hingga tiba di Polsek Tembagapura pada pukul 15.30 WIT, Minggu (12/11/2017). Keduanya tengah mengandung, namun kehamilan Alina yang paling dekat dengan waktu kelahiran.

Keduanya berusaha mencari pertolongan untuk bisa dilarikan ke rumah sakit terdekat di luar kampung yang tengah dikuasai kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal menceritakan, keduanya berjalan dengan diantar suami dan keluarganya. Sebelum keluar dari kampung, keluarganya telah meminta izin kepada kepala suku Kimbeli, Kamaniel Waker, dan salah satu anggota KKB.

"Kedua warga keluar dari Kampung Banti bertujuan untuk melakukan persalinan di RS SOS Tembagapura," sebut Kamal dalam lansiran KOMPAS.com, Senin (13/11/2017).

Suami dan keluarga keduanya tidak diizinkan untuk mendampingi berjalan. Alhasil, Alina yang usia kehamilannya memasuki bulan kesembilan hanya berjalan ditemani Penima (usia kehamilan tidak diketahui) berjalan ke luar kampung.

Seperti diketahui, sudah lebih dari sepekan akses jalan dari dan menuju Kampung Banti diblokade dengan sejumlah alat berat milik PT Freeport Indonesia. Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar menyebut, selain memblokade, kelompok itu juga melubangi jalan untuk memutus akses dari dan menuju perkampungan.

Polisi memang menghindari kata "penyanderaan", sebab isolasi warga itu hanya menyasar kepada kaum laki-laki saja, sementara warga perempuan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya.

Namun, isolasi yang dilaporkan melibatkan ratusan warga laki-laki, di antaranya penambang emas ilegal, menjadi buntut panjang yang kebenarannya masih belum jelas diketahui.

Belakangan pengacara dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), Veronica Koman, menyebut kabar isolasi tersebut hanya akal-akalan Polri dan TNI saja.

Veronica, yang mengaku telah melakukan verifikasi di lokasi, menegaskan bahwa tidak ada satu KKB di Timika, melainkan hanya Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), yang keberadaannya telah ada sebelum referendum Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969.

Jika pun ada isolasi, hal itu hanya untuk melindungi warga dari situasi yang tidak aman di luar desa/kampung mereka karena sudah dijadikan medan pertempuran dengan aparat Polri dan TNI.

Pernyataan Veronica juga dibenarkan oleh Komandan Operasi TPN-OPM III Timika, Hendrik Wanmang. Hendrik memastikan, lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat pemerkosaan oleh KKB di Kampung Banti atau Mile 68 tidaklah benar.

"Yang benar adalah mata-mata yang ditanam TNI-Polri dan pemerintah justru sengaja melakukan pemerkosaan untuk merusak TPN-OPM," sebutnya kepada Tirto.id, Sabtu (11/11/2017).

Isak Ondowame, pendeta Gereja Kemah Injil yang juga tokoh agama di Timika juga meragukan para anggota TPN-OPM yang bersuku Amungme mau melukai pendatang, apalagi sesama warga asli Papua.

"Mereka sudah lama menghuni di situ dengan pendulang emas. Mereka dengan masyarakat setempat menyatakan suku Amungme, mati sama-sama, hidup sama-sama," ucap Isak dalam BBC Indonesia.

Beragam versi pun muncul atas kejadian ini. Konflik ini kemudian menjadi semakin samar-samar, tak hanya karena lokasi kejadian begitu terpencil, akses yang sangat sulit, dan juga terbatasnya akses untuk para jurnalis untuk meliput.

Namun, untuk mengetahui perkembangan terakhir konflik yang terjadi di Papua, kami siapkan beberapa poin-poin yang bisa menjadi bahan rujukan Anda.

Apa yang memicu konflik?

Kabid Humas Polda Papua, Ahmad Mustofa Kamal, menyebut insiden ini terjadi setelah rentetan konflik antara KKB dengan aparat keamanan.

Polisi menyebut, konflik pertama kali muncul ketika KKB menembaki para karyawan Freeport yang sedang melakukan perjalanan ke tempat kerja pada 22 Oktober 2017. Setelahnya, terjadi kontak senjata selama dua hari dengan Brimob Polda Papua.

Konflik itu memakan korban. Briptu Berry Permana Putra meninggal dunia. Polisi juga mengklaim, pimpinan KKB Sabius Waker melakukan pemerasan terhadap warga sekitar Temabagapura dan juga pendulang emas.

Komandan TPN-OPM III Timika, Hendrik Wanmang, tak menampik adanya perampasan. Namun, kejadian itu dilakukan karena anggota TPN-OPM emosi kepada "pihak ketiga" di daerah tersebut.

"Kami diikuti, dimata-matai dengan kamera atau ponsel. Akhirnya emosi," bela Hendrik dalam Tirto, seraya merujuk pihak ketiga itu adalah TNI dan Polri.

Akses jalan menuju tambang Freeport dibuka

Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan akses jalan menuju pertambangan Freeport telah dibuka, Senin (13/11/2017), menyusul penutupan yang dimulai sejak Minggu (12/11/2017).

Penutupan akses jalan dilakukan Freeport akibat adanya penembakan antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan di area tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam penembakkan tersebut, namun Freeport memutuskan untuk memperketat pengamanan di sepanjang jalur tersebut.

Dalam Reuters Riza menjelaskan, aktivitas operasional di pertambangan tidak terganggu oleh kejadian penembakkan.

Selain itu, Riza turut menegaskan, dalam kondisi yang memanas dalam beberapa pekan terakhir di Papua, tidak ada satu pun karyawan Freeport yang menjadi korban baik itu penembakkan maupun penyanderaan.

TPN-OBM deklarasikan peperangan dengan Polri-TNI

Seorang sumber Suarapapua.com mengaku komandan pleton TPN-OBM sudah datang bertemu dengan masyarakat di Kampung Banti, Tembagapura, dan dengan tegas menyatakan bahwa TPN-OPM tidak memusuhi masyarakat sipil, melainkan murni ingin melawan TNI dan Polri.

"Dia bilang, saya tidak bisa bedakan ini suku ini, keluarga ini, tetapi saya murni berjuang melawan TNI-Polri. Jadi, yang saya cari itu pengakuan dari tentara Indonesia supaya akui kami," sebut sumber itu menirukan ucapan komandan TPN-OPM.

Sumber ini juga menegaskan bahwa tidak ada penyanderaan di Kampung Banti. Masyarakat hanya menghindari wilayah konflik seperti Mile 68 ke Tembagapura dan Waa Banti. Selebihnya warga tetap beraktivitas normal.

"Kampung Kembeli, Banti 1, Banti 2, dan Opitawak, semua masyarakat ada dan masih aman," tegasnya.

Apa reaksi Presiden Joko "Jokowi" Widodo?

Sampai berita ini ditulis, Presiden Jokowi belum mengeluarkan pernyataan resminya terkait konflik ini. Presiden masih menghadiri agenda luar negeri di Filipina.

Namun, desakan yang ditujukan kepada Presiden semakin deras mengalir.

"Mumpung masih ada waktu, karena waktunya sudah tak banyak," ucap Direktur Pusat Studi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia, Universitas Prof Dr. Hamka, Manager Nasution, dalam Tempo.

Manager berpendapat publik akan mendukung TNI dan Polri jika menangani kasus ini dengan pendekatan persuasif seperti negosiasi. Pendekatan ini penting dilakukan untuk menghindari korban dari masyarakat sipil sebagai korban penyanderaan.

BACA JUGA