Konflik tak kunjung padam banteng vs. cicak

Angota Pansus Hak Angket terhadap KPK dari fraksi PDI P, Masinton Pasaribu, membawa koper saat menantang KPK agar menahannya di Jakarta, Senin (4/9/2017). PDI P memiliki riwayat panjang berkonflik dengan KPK.
Angota Pansus Hak Angket terhadap KPK dari fraksi PDI P, Masinton Pasaribu, membawa koper saat menantang KPK agar menahannya di Jakarta, Senin (4/9/2017). PDI P memiliki riwayat panjang berkonflik dengan KPK.
© Rosa Panggabean /Antara Foto

Usulan anggota DPR RI, Henry Yosodiningrat, pekan lalu cukup mengejutkan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyerukan KPK perlu dibekukan sementara waktu.

Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi. Pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (9/9/2017).

Wakil Ketua KPK Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menanggapi pernyataan itu dengan santai. "Berapa derajat celcius (untuk) bekukan ya?" kata dia kepada CNNIndonesia.com.

Henry pun buru-buru meralat pernyataannya sebagai pernyataan pribadi. Dia mengaku hanya menginginkan KPK sejalan dengan semangat reformasi. Henry mengaku sebagai aktivis yang ikut mendorong lahirnya KPK dan UU Tipikor.

"Maka saya menginginkan KPK yang bersih KPK yang berwibawa bukan KPK yang kotor dengan pemerasan, penindasan dan sewenang-wenang," kata pria yang juga advokat ini dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com, Minggu (10/9).

Belakangan, PDI P juga membantah pernyataan Henry. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut usulan itu bukan berasal dari partai yang akrab dengan logo banteng ini, melainkan pernyataan pribadi Henry.

Menurut Hasto, ada mekanisme yang harus dilalui sebelum memutuskan maupun mengusulkan wacana selama proses angket KPK. "Segala keputusan harus melalui rapat DPP," ujarnya dalam detikcom, Senin (11/9).

Menurut Hasto, Henry kena sanksi karena pernyataannya ini. "Sanksinya teguran, sudah diberikan," ujarnya.

Hasto menyatakan Pansus Hak Angket terhadap KPK tak bertujuan menjatuhkan, apalagi sampai kepada pembekuan. "Tidak ada dari awal membekukan KPK," ujarnya. Menurutnya, instruksi Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri adalah memecat kader yang terlibat korupsi.

PDIP (dan partai lain) bisa saja berdalih enggan memadamkan KPK, yang kerap dilambangkan dengan cicak. Tapi jejaknya masih kental.

Dalam Pansus Angket terhadap KPK, enam orang dari 23 kursi anggota Pansus Hak Angket KPK, diisi oleh anggota DPR dari PDIP.

Bahkan Risa Mariska (PDIP, Dapil Jawa Barat VI) mendapat posisi sebagai wakil ketua Pansus. Anggota lain adalah Masinton Pasaribu (Dapil DKI Jakarta II), Eddy Kusuma Wijaya (Dapil Banten III), Adian Yunus Yusak (Jawa Barat V), Junimart Girsang (Sumatera Utara III), dan Arteria Dahlan (Jawa Timur VI).

Sementara Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang berasal dari PDIP justru menegaskan lagi bahwa dirinya tak punya niat membubarkan KPK. Bahkan Jokowi mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus diberantas.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah....kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi dalam laman Sekretariat Kabinet, Minggu.

Jejak konflik PDIP dengan KPK

Kasus korupsi yang melibatkan banyak anggota DPR adalah suap pemilihan Miranda S. Goeltom saat menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Dalam kasus ini, ada 26 tersangka --14 orang di antaranya adalah kader PDIP.

Pada pemilihan 8 Juni 2004, Miranda menang telak dengan 41 suara. Pesaingnya Budi Rochadi mendapat 12 suara, dan Hartadi A. Sarwono hanya kebagian 1 suara. Sementara dua suara abstain.

KPK menelisik kasus ini. Lewat pengakuan Agus Condro, mantan anggota Fraksi PDIP, kasus ini terkuak. Dia mengaku menerima suap Rp500 juta. Suap itu juga diterima 40 anggota DPR lainnya. PDIP lalu memecat Agus.

Engelina Patiasina, salah satu tersangka dari PDIP menyatakan, arahan memilih Miranda adalah kebijakan partai. "Tanyakan saja ke partailah. Partai yang tahu," kata Engelina, Senin (4/10/2010) seperti dipetik dari detikcom.

Dalam rapat kerja dengan KPK, Gayus Lumbuun dan Panda Nababan dari PDIP menyerang KPK. Gayus menilai perintah memilih Miranda yang datang dari Fraksi PDIP adalah kesaksian meringankan.

"Ini pengadilan sesat, penuntutan sesat. Kalau memperkaya diri sendiri dengan tidak melanggar hukum, kenapa?" kata Gayus (7/10/2010) seperti ditulis hukumonline.com.

Panda, salah satu tersangka, menilai KPK membunuh karakternya. Panda dan Engelina kemudian divonis masing-masing 17 bulan. Agus Condro kena penjara 15 bulan.

Dari hukum ke politik

PDIP tak hanya berkonflik dengan KPK di ranah hukum. Konflik politik terpicu saat saat Budi Gunawan dicalonkan jadi Kapolri, awal 2015.

KPK yang telah menyelidiki Budi sejak pertengahan 2014, menetapkan Budi sebagai tersangka. Budi adalah ajudan Megawati saat menjadi presiden kelima RI.

Hasto Kristiyanto, saat itu Pelaksana tugas Sekjen DPP PDIP menuding Ketua KPK, Abraham Samad, melanggar etika. Hasto menuding Abraham berlaku tak pantas dengan melakukan serangkaian pertemuan politik.

Arteria Dahlan, anggota fraksi PDIP juga ikut menuding Abraham bertemu dengan seorang purnawirawan TNI, di rumah Hendropriyono di kawasan Senayan, Jakarta. "Ini bukti pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK," ujar Arteria, seperti dikutip dari Tempo.co, Minggu (1/2/2015).

Setelah itu, para komisioner KPK mendadak dilaporkan dalam enam kasus. Mulai dari tudingan bermain politik, kesaksian palsu, gratifikasi, foto dengan perempuan, hingga pemalsuan surat dan KTP.

Tapi tak ada satu kasus tersebut yang terbukti di pengadilan. Budi Gunawan juga batal jadi Kapolri.

Kini pengusutan kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) juga dibawa ke ranah politik lewat Pansus Angket e-KTP.

Empat kader PDI P ditengarai tersangkut kasus ini. Mereka adalah Yasonna H Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Olly Dondokambe (Bendahara Umum PDIP, kini Gubernur Sulawesi Utara), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), dan anggota Komisi II DPR RI Arief Wibowo.

Yasonna merasa namanya dicatut. Sementara Olly dan Arief membantah menerima uang dalam kasus ini. Adapun Ganjar juga membantah menerima US $520 ribu.

Dengan beberapa kader yang masih tersangkut, konflik lama kiranya tak segera padam.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.