KONSUMSI ENERGI

Konsumsi listrik dan pertumbuhan ekonomi

Petugas melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Gardu Induk Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019).
Petugas melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Gardu Induk Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Konsumsi energi, terutama listrik, berkaitan dengan kemajuan perekonomian dan industri suatu bangsa. Setidaknya itu yang diyakini oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan.

Peningkatan konsumsi listrik tersebut, menurut Jonan, berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itulah pemerintah, melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN), terus menggenjot elektrifikasi dan pemerataannya dalam beberapa tahun terakhir.

Program yang paling sering kita dengar adalah "listrik 35.000 Megawatt", meski beberapa proyek terkait program tersebut tengah tertunda karena kenaikan subsidi listrik.

Penyediaan listrik yang lebih baik dan menjangkau seluruh Indonesia, tentunya, akan meningkatkan konsumsi listrik per kapita. Data dari Kementerian ESDM yang diolah Lokadata Beritagar.id memang menunjukkan peningkatan tersebut.

Konsumsi listrik per kapita pada tahun 2017 tampak naik sekitar 1,7 kali lipat bila dibandingkan delapan tahun lalu. Walau memang, pemerataan masih terdengar menjadi kendala karena luasnya dan kontur geografi beberapa daerah yang menyulitkan.

Pada periode waktu yang sama, berdasarkan data World Bank, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia naik dari 2.254 dolar AS menjadi 3.846 dolar AS.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, meyakini hal sama. Ia menyatakan peningkatan konsumsi listrik bisa membantu menumbuhkan perekonomian dan akan mendorong Indonesia untuk lepas dari "middle income trap"--negara yang sulit naik menjadi negara ekonomi maju setelah memasuki kategori ekonomi menengah.

"Kerap disebut bahwa agar kita bisa keluar dari middle income trap, atau perangkap negara berpendapatan menengah, konsumsi listrik harus naik dua sampai tiga kali lipat," kata Fabby, dikutip Antaranews.com (1/4).

Jika melihat data BP Statistical Review of World Energy 2018, memang tampak bahwa masyarakat negara maju, juga yang sumber daya mineralnya berlimpah, cenderung mengonsumsi lebih banyak energi per kapita. Energi dalam laporan itu mencakup minyak bumi, gas alam, batu bara, nuklir, hidroelektrik, dan energi terbarukan.

Di Asia Tenggara, Indonesia bahkan masih tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura (yang juga menempati posisi 1 dunia), Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

PDB per kapita Indonesia juga lebih kecil dibandingkan Singapura (57.714 dolar), Malaysia (9.951 dolar), dan Thailand (6.593 dolar), hanya lebih baik dari Vietnam (2.342 dolar).

Akan tetapi, Mahawira Singh Dillon, peneliti masalah energi di Yayasan Indonesia Cerah, mengingatkan bahwa naiknya konsumsi listrik per kapita berarti naik pula tingkat perekonomian bisa jadi adalah miskonsepsi.

"Tingginya konsumsi energi per kapita di sebuah negara belum tentu dikarenakan industrinya tumbuh pesat. Negara-negara di belahan utara Bumi, misalnya, butuh banyak energi untuk mengatasi udara yang dingin," jelas Dillon kepada Beritagar.id (25/4/2019).

Kemungkinan lain, lanjutnya, sumber daya alam untuk energi di negara tersebut berlimpah sehingga penduduk negara tersebut bisa mendapatkan tenaga listrik dengan mudah dan murah. Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab adalah contohnya.

Energi yang lebih besar memang diperlukan ketika perindustrian berkembang. Akan tetapi, menurut Dillon, dalam 20 tahun terakhir, negara-negara maju justru mulai melakukan decoupling, mencoba memisahkan antara kebutuhan energi dengan pertumbuhan ekonomi.

Decoupling tersebut menjadi upaya negara maju untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi. Karbon berkurang, kelestarian lingkungan hidup bisa lebih terjaga.

"Kita ketahui perkembangan ekonomi berawal dari agrikultur, urbanisasi, manufaktur, dan yang berkembang pesat saat ini adalah jasa. Nah, jasa saat ini lebih banyak berkutat di internet sehingga penggunaan energi bisa dikurangi," tuturnya.

Ia sepakat bahwa pemerataan sebaran listrik perlu dilakukan, setidaknya untuk menghindari kecemburuan sosial. Akan tetapi, Dillon menyarankan agar pemerintah benar-benar memikirkan sebesar apa kebutuhan masyarakat tersebut terhadap tenaga listrik sehingga tak terbuang percuma.

Mengembangkan EBT

Dillon juga menyarankan agar pemerintah memikirkan dengan matang segala kebijakan yang terkait dengan produksi energi listrik, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil. Mengembangkan sumber energi terbarukan, tegasnya, amat diperlukan.

Sumber utama tenaga listrik di Indonesia, menurut data Kementerian ESDM, saat ini adalah pembakit yang berbahan bakar batubara. Sepanjang delapan tahun terakhir pasokan listrik dari pembangkit bertenaga batubara terus meningkat hingga mencakup 57,2 persen dari total kebutuhan listrik nasional.

Penyebabnya meningkatnya penggunaan batubara adalah harga minyak yang lebih mahal. Sedangkan batubara terbilang berlimpah. Indonesia adalah pengekspor terbesar di dunia saat ini.

Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, pemerintah menetapkan alokasi dalam negeri (domestic market obligation/DMO) sebesar 129 juta ton dari target produksi 490 juta ton per tahun pada 2019. Sebanyak 95,7 ton dari DMO tersebut digunakan untuk pembangkit tenaga listrik.

Namun, pada satu titik, sumber daya alam akan habis. Cadangan batubara Indonesia mencapai 9,05 miliar ton dan dengan tingkat konsumsi saat ini diperkirakan akan habis pada tahun 2036.

Sementara, perusahaan minyak negara, Pertamina, memperkirakan cadangan minyak bumi akan habis pada 2030.

Belum lagi jika kita berbicara mengenai polusi udara dan lingkungan yang diakibatkan eksploitasi batubara dan minyak bumi.

Untuk mengantisipasi menipisnya sumber energi fosil tersebut, pun mengurangi polusi, saat ini Kementerian ESDM memang tengah mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT), yang diharapkan baurannya bisa mencapai 23 persen pada 2025.

Dillon mendukung upaya pengembangan EBT itu. Apalagi, menurutnya, kondisi alam Indonesia amat cocok untuk memanen energi melalui photovoltaic, surya, dan angin.

"Investasi awalnya memang masih terbilang mahal tetapi ada gunanya, terutama menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Selain itu, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Amerika Serikat membuktikan ada value chain dari keberadaannya. Tenaga kerja yang diserap lebih banyak dari yang menggunakan batubara," pungkas Dillon.

Jika EBT berhasil dimaksimalkan, kebutuhan energi bakal tercukupi, perekonomian berpeluang terus tumbuh, dan kelestarian lingkungan hidup tak terganggu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR