RINGKASAN SEPEKAN

Kontak senjata di Aceh, tiket penerbangan, dan kabar menarik lainnya

BPJS, NJOP hingga KPU
BPJS, NJOP hingga KPU | Robotorial /beritagar.id

Kontak senjata aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Aceh, tarif penerbangan, hingga upaya menambal defisit BPJS Kesehatan menjadi berita-berita yang paling banyak diperhatikan pembaca Beritagar.id sepanjang pekan lalu.

Berikut adalah ringkasan 6 berita populer dalam periode 21-26/4/2019:

Kontak senjata di Aceh Timur tewaskan pemimpin KKB

Barang bukti yang berhasil diamankan Polres Aceh Timur dari kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KLB), Rabu (24/4/2019).
Barang bukti yang berhasil diamankan Polres Aceh Timur dari kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KLB), Rabu (24/4/2019). | Ditreskrimum Polda Aceh

Kepolisian Resort (Polres) Aceh Timur bersama Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menembak mati seorang lelaki yang diklaim sebagai pemimpin kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Dusun Seuneubok Teungoh, Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur.

Lelaki berusia 45 tahun tersebut berinisial NA, warga Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur. Ia tewas dalam kontak senjata selama 45 menit pada Rabu (24/4/2019) sekitar pukul 20.00 WIB.

NA diketahui sebagai anggota Kelompok Din Minimi, kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyerahkan diri kepada pemerintah Indonesia pada Desember 2015.

Ia pernah ditangkap aparat Polres Aceh Utara pada 27 November 2015 karena terlibat penculikan Burhanuddin (40) dan istrinya, warga Desa Lueng Sa, Kecamatan Madat, Aceh Timur, pada September 2015 dan mulai menjalani persidangan kasus itu pada 15 Februari 2016.

Namun, belum sempat divonis oleh hakim, NA kabur dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lhoksukon di Aceh Utara dengan memanfaatkan izin keluar untuk berobat ke rumah sakit. Sejak itu NA tak pernah kembali hingga ditembak mati oleh polisi..

Baca selengkapnya di sini.

Dua opsi menambal defisit BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kanan) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kanan) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019). | Rivan Awal Lingga /AntaraFoto

Demi menyelamatkan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah menyepakati wacana kenaikan iuran peserta yang ditanggung oleh negara. Selain iuran, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga melebihi 100 juta orang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dua opsi ini diambil setelah pemerintah mengkaji audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Besaran kenaikan iuran belum diumumkan. Kendati demikian, kenaikan iuran diperkirakan berlaku pada 2020, usai pengajuan pagu anggaran disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan memang berdarah-darah sejak berdiri pada 2014. Pada tahun pertama sejak pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan membukukan defisit hingga Rp3,3 triliun. Defisit terus membengkak. Pada 2015 jumlahnya naik menjadi Rp5,7 triliun dan bertambah lagi pada 2016 menjadi Rp9,7 triliun.

Bahkan pada tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp10,98 triliun.

Baca selengkapnya di sini.

Lelah fisik dan psikis renggut nyawa petugas pemilu

Petugas memanggul kotak suara melewati sungai menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpencil di Dusun Nampu, Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/4/2019).
Petugas memanggul kotak suara melewati sungai menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpencil di Dusun Nampu, Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/4/2019). | Syaiful Arif /ANTARA FOTO

Sebanyak 90 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia, sementara 374 orang sakit saat melakukan tugas Pemilu 2019. Data ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Senin (22/4) sore.

Masalah kesehatan yang mendera petugas KPPS tersebut menunjukkan kurang siapnya penyelenggara pemilu mengantisipasi kerja berat yang dihadapi.

Selain 90 petugas KPPS, nyawa 26 anggota Panwaslu, 15 aparat POLRI juga masuk dalam daftar petugas Pemilu yang meninggal. Komisioner KPU Viryan Aziz sempat berujar jumlah ini mungkin akan bertambah karena proses Pemilu 2019 masih berlangsung sampai 22 Mei 2019.

Menilik dari aspek medis, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Profesor Ari Fahrial Syam, mengatakan ini tak lepas dari faktor lelah.

"Beban petugas KPPS luar biasa dengan masa kerja lebih dari delapan jam sehari. Supaya bisa bekerja optimal, petugas KPPS akhirnya pakai doping misal minuman berenergi yang biasanya mengandung kafein. Kandungan inilah yang akhirnya mempengaruhi kerja jantung," jelasnya.

Di satu sisi, kafein memang ampuh bagi sebagian orang. Memberi energi lebih, membuat mata bisa terjaga lebih lama.

Namun, kafein tinggi memacu jantung lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Kondisi ini mengancam kesehatan orang yang sudah mengalami gangguan jantung dan pembuluh darah atau hipertensi.

Baca selengkapnya di sini.

Tarif pesawat diimbau turun sebelum Lebaran 2019

Pesawat jenis boeing milik Garuda Indonesia lepas landas di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (15/3/2019).
Pesawat jenis boeing milik Garuda Indonesia lepas landas di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (15/3/2019). | Muhammad Iqbal /AntaraFoto

Kementerian Perhubungan bakal mengupayakan implementasi penurunan harga tiket pesawat dapat berlaku sebelum musim mudik Lebaran 2019 tiba.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan, penyebab utama harga tiket pesawat yang tak kunjung turun lantaran pihak maskapai yang belum menjalankan imbauan dari Kementerian Perhubungan.

Ada tiga imbauan yang dimaksud Budi, pertama mengenai penerapan surprice atau harga tertentu berjenjang, kedua tentang penurunan batas atas. Dari dua imbauan tersebut, Budi menargetkan tarif tiket pesawat bisa turun hingga 15 persen.

Sementara imbauan ketiga adalah mengenai penyediaan harga tiket berdasarkan subclass atau golongan di setiap kelas penerbangan.

Budi pun berjanji bakal segera memanggil bos PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Lion Mentari Airlines sebagai dua pemain utama bisnis penerbangan di Indonesia. Keduanya bakal dimintai keterangan mengenai alasan penundaan penurunan tiket ini.

Baca selengkapnya di sini.

Di balik revisi pajak rumah dengan NJOP di bawah Rp1 Miliar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mendengarkan penjelasan Sejarawan Peter Carey (kanan) saat meresmikan Kamar Diponegoro, di Museum Sejarah Jakarta, Senin (1/4/2019).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mendengarkan penjelasan Sejarawan Peter Carey (kanan) saat meresmikan Kamar Diponegoro, di Museum Sejarah Jakarta, Senin (1/4/2019). | Dhemas Reviyanto /AntaraFoto

Mulai 2020, tak semua bangunan berupa rumah, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dan rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar gratis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 dan menggantinya dengan Pergub Nomor 38 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada 15 April 2019.

Bangunan yang dimaksud adalah objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan, penguasaan, ataupun pemanfaatan kepada wajib pajak badan. Hal ini tertuang dalam Pasal 2A Pergub Nomor 38/2019.

Anies berkilah revisi tersebut merupakan bentuk pembaruan regulasi yang rutin dilakukan setiap tahun. Lagipula, masa bebas iuran itu masih diberlakukan sampai akhir tahun ini.

Selain itu, Anies juga memperluas penerima kebijakan ini. Pertama, kepada pemilik rumah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar yang berprofesi guru dan dosen akan tetap digratiskan. Kedua, kepada veteran kemerdekaan hingga anak cucu mereka.

Ketiga, kepada para pensiunan PNS. Keempat, untuk para penerima bintang jasa pengabdian dari presiden. Kelima, kepada purnawirawan TNI/Polri dan juga mantan presiden dan wakil presiden.

Baca selengkapnya di sini.

Dugaan kesengajaan kebakaran gudang logistik KPU

Prajurit TNI dan anggota kepolisian menjaga kotak suara yang bisa diselamatkan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terbakar, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Senin (22/4/2019).
Prajurit TNI dan anggota kepolisian menjaga kotak suara yang bisa diselamatkan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terbakar, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Senin (22/4/2019). | Muhammad Arif Pribadi /ANTARA FOTO

Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat terbakar, Senin (22/4). Polisi mendalami dugaan kesengajaan.

Saksi mata, Indrawati (44) yang membantu memadamkan api mengaku menemukan botol berbau bensin di lokasi.

"Saat memadamkan api, saya menemukan dua botol teh pucuk yang berbau bensin di depan aula yang terbakar. Saya membaui botol itu, memang berbau bensin. Dua botol itu sudah diambil pihak kepolisian tadi malam," tutur Indrawati.

Komisioner KPU, Medo Patria mengonfirmasi 19 kotak suara yang hangus terbakar. "Ada 19 kotak suara yang diperkirakan hangus terbakar dari lima TPS, yakni Nagari Kapuh, Koto XI Tarusan," kata Medo.

Medo belum bisa memastikan yang terbakar kotak suara pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten. Yang pasti, kata Medo, surat suara dalam kotak yang terbakar belum dihitung.

Baca selengkapnya di sini.

Catatan Redaksi: Teks dan gambar dalam artikel ini dipilihkan oleh program komputer dan diterbitkan setelah melalui proses pengeditan minor oleh editor Beritagar.id.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR