PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Konter pemerintah terkait sepinya LRT Palembang dan Trans Jawa

Foto udara pemasangan U Shaped Girder pada proyek pembangunan kereta api ringan (LRT) Jabodebek rute Cawang - Cibubur di simpang susun Pasar Rebo, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Foto udara pemasangan U Shaped Girder pada proyek pembangunan kereta api ringan (LRT) Jabodebek rute Cawang - Cibubur di simpang susun Pasar Rebo, Jakarta, Kamis (17/1/2019). | Hafidz Mubarak A /AntaraFoto

Upaya pemerintah mengebut penyelesaian pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah ternyata tak langsung memancing respons positif warga.

Kehadiran Light Rapid Transit (LRT) di Palembang, Sumatra Selatan, misalnya. Laporan pemberitaan sejumlah media menyebutkan kereta layang yang dibuat untuk mendukung kelancaran Asian Games 2018 itu ternyata masih sepi penumpang.

Padahal, Kementerian Perhubungan telah memberikan subsidi untuk tarif satu kali perjalanan dari Rp15.000-Rp20.000 menjadi Rp5.000-Rp10.000. Akibatnya, LRT Palembang harus menanggung kerugian hingga Rp9 miliar per bulan sejak awal operasionalnya dimulai.

Kondisi tak berbeda juga terjadi di Tol TransJawa. Alasannya mirip. Banyak pengemudi—khususnya kendaraan logistik—yang menghindari jalur tersebut karena tarif yang diberlakukan tergolong mahal.

Kritikan yang menyebut pemerintah “buang-buang” anggaran tanpa hasil yang maksimal pun ramai muncul.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengonter dengan menyebut pola pemikiran seperti itu tidak visioner. Sebab, apa yang dibangun pemerintah saat ini adalah untuk kepentingan masa depan, dengan turut mempertimbangkan pertumbuhan populasi, pendidikan masyarakat, dan lainnya.

“Maka sesungguhnya kebutuhan infrastruktur saat ini adalah tentang bagaimana menghadapi masa depan,” kata Moeldoko di kantornya, Selasa (12/2/2019).

Moeldoko lalu meminta bantuan pemerintah daerah untuk terus mensosialisasikan keberadaan infrastruktur baru ini kepada masyarakat. Selain itu, penting juga bagi pemerintah daerah untuk turut menjaga infrastruktur yang telah dibangun.

“Pemerintah daerah juga berupaya. Jangan sudah dibangunkan, ngoceh. Dia harus berupaya maksimal bagaimana sebuah infrastruktur itu bisa berdaya guna dengan baik. Bukan belum ada mengeluh, setelah dibangun mengeluh. Terus apa kerjaan mereka?” tukas Purnawirawan TNI ini.

Senada dengan Moeldoko, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sepakat menyebut fenomena ini sebagai proses, terutama dalam mengubah kebiasaan masyarakat.

“Namanya angkutan massal itu ya harus ada proseslah. Proses edukasi, integrasi, dan sebagainya. Memang butuh proses untuk melakukan itu semua,” kata Budi dalam laporan detikcom, Senin (11/2/2019) malam.

Kendati demikian, Kementerian Perhubungan tetap melakukan sejumlah langkah untuk mengembangkan potensi dari angkutan ini. Beberapa di antaranya adalah melalui penguatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dan Pemerintah Kota Palembang.

Kerja sama itu diharapkan bisa menghasilkan kebijakan baru seperti penambahan rute dan integrasi antar-angkutan umum.

Adapun besaran subsidi yang telah digelontorkan untuk LRT Palembang adalah Rp120 miliar per tahun. Atau dengan kata lain Rp10 miliar untuk operasional per bulan.

Di luar dari perkara untung rugi dan sepinya peminat, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sengaja digenjot selama empat tahun kepemimpinannya.

Sebab, setelah seluruh pembangunan fisik rampung, Jokowi berikhtiar untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini menjadi salah satu jalan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi sulit maju (middle income trap).

"Setelah infrastruktur, kita akan masuk ke pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Setelah pembangunan harus ada pergeseran strategi," kata Jokowi dalam agenda Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019).

Selain pembangunan SDM, Jokowi juga akan membenahi reformasi struktural yang disebutnya masih berjalan lambat. "Masih banyak pekerjaan besar yg harus kita kerjakan yang ini kadang kadang memang ada yang merasakan pahit, ada yang merasakan sakit, tetapi inilah jalan yang harus kita tempuh," tutur Jokowi.

Untuk diketahui, LRT Palembang dibangun sejak 2015 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Sumatra Selatan.

Biaya pembangunan mencapai Rp10,9 triliun yang bersumber 100 persen dari APBN. Angka itu lebih rendah dari nilai penetapan kontrak pertama sebesar Rp12,5 triliun.

Adapun nilai investasi untuk pembangunan tol Trans Jawa berbeda-beda, tergantung pada ruas jalan tertentu. Misalnya untuk menyambungkan ruas tol dari Pejagan hingga Pasuruan sepanjang 626,75 kilometer, dibutuhkan biaya investasi hingga Rp67,94 triliun.

Sementara biaya pembebasan lahan proyek tersebut menyentuh angka Rp5,9 triliun. Dengan kata lain, rata-rata biaya investasi yang dibutuhkan untuk setiap 1 kilometer jalan yang akan dibangun mencapai Rp108,4 miliar, di luar biaya pembebasan lahan.

Akan tetapi, ruas jalan tol Probolinggo-Banyuwangi tercatat menghabiskan biaya investasi paling mahal untuk setiap 1 kilometernya, yaitu Rp142,7 miliar. Total investasi untuk ruas Tol Trans Jawa bisa dilihat secara rinci dalam tabel monitoring progress konstruksi yang dirilis pada situs web BUJT.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR