MEDIA SOSIAL

Kontra pembatasan akses dan bahaya VPN

Ilustrasi media sosial di Indonesia.
Ilustrasi media sosial di Indonesia. | Xtock /Shutterstock

Sejak Rabu (21/5) siang, pemerintah membatasi akses beberapa platform media sosial demi menghindari penyebaran hoaks. Sementara masyarakat menempuh cara berbahaya untuk menembus akses Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan Line demi mendapatkan informasi, langkah pemerintah ini sebenarnya menimbulkan kontra.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) mempertanyakan inisiatif pembatasan akses medsos oleh pemerintah. Sementara AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mendesak agar langkah ini dihentikan.

ICJR menilai, pembatasan akses tidak diperlukan karena dua alasan.

"Ini bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi. Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat, terutama melalui aplikasi Whatsapp dan Line," jelas Anggara, Direktur Eksekutif ICJR dalam rilis yang diterima Beritagar.id.

Padahal, Pasal 28F UUD 1945 telah melindungi hak masyarakat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Alasan kedua, pembatasan akses medsos tanpa pemberitahuan adalah tidak tepat. Pasalnya, kondisi negara tidak memenuhi syarat jika sampai harus membatasi hak masyarakat,

"Ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia yaitu: pertama, situasinya harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan Kedua, presiden harus penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden," papar Anggara.

Senada dengan pernyataan ICJR, AJI pun tak sependapat dengan pembatasan akses medsos. Di satu sisi langkah ini diambil untuk menghindari hoax, di sisi lain, masyarakat jadi kesulitan mendapatkan informasi yang benar.

"Menyikapi langkah ini, AJI menyatakan sikap, mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial," ungkap Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan dalam keterangan resmi pada wartawan.

AJI mengimbau seluruh pihak memanfaatkan kebebasan berekspresi sebaik-baiknya. "Juga mendorong pemerintah meminta penyelenggara medsos untuk ikut mencegah penyebarluasan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif, melalui mekanisme yang transparan, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," tambah Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim.

Pemerintah, menurut ICJR, perlu mengkaji batasan yang jelas agar tidak mengurangi hak orang berkomunikasi.

"Kalaupun keadaan tidak darurat, namun pemerintah merasa perlu melakukan tindakan yang mengakibatkan pembatasan HAM, tindakan tersebut harusnya merupakan tindakan hukum yang diumumkan oleh pejabat hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Jaksa Agung. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan hukum dan bukan kebijakan politis," Anggara menjelaskan.

Menkopolhukam mengungkap, pembatasan akses berlandaskan Undang-Undang (UU) No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat akan kemampuan teknologi digital, serta manajemen konten serta pembatasannya.

Namun, pada praktiknya sebagian masyarakat tak bisa hidup tanpa media sosial. Berbagai cara pun dilakukan untuk mendapatkan dan mengirim informasi di media sosial, termasuk penggunaan virtual private network (VPN) yang bisa berbahaya.

Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya mengungkap setidaknya tiga ancaman yang dihadapi pengguna layanan VPN yang tidak tepercaya. Mulai dari pencurian data, malware, dan profiling.

"Pada prinsipnya kerja (VPN) sama kayak proxy server. Apapun yang lewat proxy server bisa diliat oleh pemilik proxy," terang Alfons dinukil CNN.com.

Saat gawai terhubung dengan server penyedia VPN, pemilik server bisa melihat konten data pada gawai. Username, password, data finansial, dan lainnya bisa saja diekstraksi tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.

Selain itu, VPN berisiko disusupi malware. Jika ponsel sudah kena malware, risiko keamanannya menurut Alfons cukup tinggi.

Pengguna juga perlu waspada jika menggunakan layanan VPN dalam jangka waktu lama. "Profil kita bisa ketahuan. Misal ketahuan kita suka otomotif, pilihan politik seperti apa, bisa disalahgunakan kayak kasus Cambridge Analytica," papar Alfons.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih layanan VPN. Menurut Francis Dinha, CEO dan Co-Founder OpenVPN Inc., gratis adalah salah satu yang sebaiknya dihindari.

"Provider yang menawarkan layanan cuma-cuma mengganti biaya dengan cara lain, cara yang berpotensi berkaitan dengan penjualan data pribadi Anda. Sebagai gantinya, cari penyedia layanan berbiaya rendah. Itu sepadan untuk mencegah kehilangan dan pencurian data yang mahal," pungkas Dinha.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR