Kontrak politik Anies-Sandi, palsu atau autentik?

Anies Baswedan (ketiga kiri) dan Sandiaga Uno (ketiga kanan) bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kedua kiri) saat menghadiri deklarasi dukungan Perindo untuk Anies-Sandi dalam Pilkada DKI, di Kelapa Gading Sports Mall, Jakarta, Selasa (14/3).
Anies Baswedan (ketiga kiri) dan Sandiaga Uno (ketiga kanan) bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kedua kiri) saat menghadiri deklarasi dukungan Perindo untuk Anies-Sandi dalam Pilkada DKI, di Kelapa Gading Sports Mall, Jakarta, Selasa (14/3).
© M Agung Rajasa /Antara Foto

Kontrak politik bertajuk "Akad Kontrak - Aqd Al Ittifaq" beredar luas di media sosial, sejak Sabtu (18/3).

Akta yang dimaksud memuat perjanjian antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dengan perwakilan sejumlah organisasi massa Islam.

"Saya Anies Baswedan dan saya Sandiaga Uno menyatakan siap memimpin DKI Jakarta dengan nilai-nilai syariat Islam dan mendengarkan nasihat para mufassir dan ulama," demikian tertulis dalam akta.

Selain Anies-Sandi, nama-nama yang turut bertanda tangan adalah Muhammad Al Khaththath (Forum Umat Islam), Ismail Yusanto (Hizbut Tahrir Indonesia), dan Muhammad Sidik (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia).

Belakangan, surat itu dipastikan sebagai kabar bohong (hoax). Pasalnya, tanda tangan dalam surat itu berbeda dengan milik Anies. Sandi juga telah menegaskan bahwa tanda tangan dalam surat itu bukan miliknya.

"Jelas-jelas itu bukan tanda tangan saya," kata Sandi, dikutip Suara.com (20/3). Dalam pemberitaan yang sama, Anies mengaku tak ingin mencari dalang di balik hoax ini.

Namun, sehari sebelumnya (19/3), Anies terkesan menantang dalang hoax ini untuk menunjukkan batang hidung.

"Saya mempertanyakan siapa yang membuat kontrak itu? Ayo berani enggak kamu tunjukkan diri?" kata Anies, di Hotel Marina Batavia, Jakarta, seperti dilansir TribunNews (19/3). "Apa ada yang sepanik itu, sampai membuat fitnah seperti ini?"

Laporan ke Bawaslu

Masalah ini juga bisa berbuntut panjang, menyusul laporan Tim Advokasi Anies-Sandi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta,

Mereka melaporkan pemilik akun Twitter @Saiful_Mujani, karena dianggap turut menyebar foto surat tersebut. Akun itu dikenal sebagai milik Saiful Mujani, pengamat politik dan pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Tim Advokasi Anies-Sandi pun menganggap foto surat tersebut sebagai kampanye hitam, yang ingin memosisikan Anies-Sandi telah melenceng dari ideologi Pancasila.

"Pak Saiful Mujani itu CEO lembaga survei, high profile. Harusnya bisa mengetahui dampak dari cuitannya," kata Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi, dilansir CNN Indonesia (20/3).

Kicauan @Saiful_Mujani memang sempat mengundang debat di linimasa Twitter, Sabtu (18/3). Kala itu, @Saiful_Mujani bertanya ihwal kebenaran foto kontrak politik Anies-Sandi dengan ormas Islam, "Apa ini autentik atau hoax?".

Kicauannya direspons @EepSFatah, dikenal sebagai akun kepunyaan Eep Saefulloh Fatah, pengamat politik dan pendiri PolMark Indonesia (konsultan Anies-Sandi). @EepSFatah membagikan tangkapan layar laman Wikipedia yang memuat tanda tangan Anies, guna menunjukkan bahwa surat tersebut palsu.

Berikut aksi berbalas kicau antara @Saiful_Mujani dan @EepSFatah.

Di sisi lain, meski sudah dipastikan sebagai kabar bohong, muncul pula tudingan bahwa foto surat itu sengaja disebar kubu Anies-Sandi.

"Padahal kontrak politik itu malah beredar dari pendukung Anies militan," tulis akun @Mentimoen (2.700 pengikut). Namun, ia tidak memerinci siapa yang dimaksud dengan "pendukung Anies militan".

Adapun akun @Mentimoen, merupakan pendukung kandidat petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dalam Pilkada DKI 2017.

Kontrak politik versi lain

Sebagai informasi, ada pula versi lain dari kontrak politik Anies Sandi, yang memuat ihwal "Perda Syariah". Konon, Anies-Sandi telah memasukkan "Perda Syariah" sebagai program 100 hari kerja bila kelak terpilih memimpin ibu kota.

Versi ini ramai tersebar setelah foto kontrak sebelumnya terbukti sekadar isapan jempol.

Salah satu penyebarnya adalah situs tak bertuan (tanpa penanggung jawab dan alamat), Gerilya Politik. Menimbang tak jelasnya status Gerilya Politik, sulit pula untuk memercayai klaim mereka.

Versi kontrak politik ihwal "Perda Syariah". Meski diklaim asli, sulit untuk memercayainya, sebab disebarkan oleh Gerilya Politik, situs tak bertuan (tanpa penanggung jawab dan alamat).
Versi kontrak politik ihwal "Perda Syariah". Meski diklaim asli, sulit untuk memercayainya, sebab disebarkan oleh Gerilya Politik, situs tak bertuan (tanpa penanggung jawab dan alamat).
© Istimewa

Di luar itu, ada satu kontrak politik autentik yang juga menyebar di media sosial, Minggu (19/3). Kontrak ini diteken Anies-Sandi dengan Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo (Partai Persatuan Indonesia).

Salah satu butir kesepakatannya berbunyi, "Menjadi pemimpin dan milik seluruh warga Jakarta tanpa membedakan suku, ras, agama, latar belakang, dan status sosial serta berlaku adil dan jujur".

Perindo pun telah resmi memberi dukungan untuk Anies-Sandi. Deklarasinya berlangsung di Kelapa Gading Sports Mall, Jakarta, Selasa (14/3).

x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.