KINERJA POLRI

KontraS catat 643 peristiwa kekerasan diduga libatkan polisi

Koordinator KontraS Yati Andriyani (tengah) bersama Wakil Koordinator bidang Advokasi Putri Kaneshia (kiri) dan Staf bidang Riset dan Dokumentasi Rivanlee Anandar, menyampaikan evaluasi kinerja Polri, di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Koordinator KontraS Yati Andriyani (tengah) bersama Wakil Koordinator bidang Advokasi Putri Kaneshia (kiri) dan Staf bidang Riset dan Dokumentasi Rivanlee Anandar, menyampaikan evaluasi kinerja Polri, di Jakarta, Senin (1/7/2019). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat 643 peristiwa kekerasan yang diduga melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejak Juni 2018 hingga Mei 2019.

Kordinator KontraS Yati Adriyani mengungkapkan, dari angka tersebut banyak dilakukan pada tersangka kriminal, yakni 388 korban.

Selain itu, kekerasan juga menimpa warga sipil, sebanyak 174 menjadi korban. Mahasiswa juga tak luput dari tindak kekerasan, sedikitnya 40 jadi korban. Bahkan jurnalis, 13 menjadi korban.

"Temuan tersebut berdasarkan laporan masyarakat sipil, sebagai bagian dari partisipasi untuk mendorong akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan fungsi," ungkap Yati dalam siaran tertulis yang dikutip, Selasa (2/7/2019).

Catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan terkait netralitas, diskresi, dan kultur kekerasan yang masih menjadi tantangan Polri pada Hari Bhayangkara ke-73.
Catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan terkait netralitas, diskresi, dan kultur kekerasan yang masih menjadi tantangan Polri pada Hari Bhayangkara ke-73. | Antyo® /Beritagar.id

Tak hanya itu, KontraS juga memberi catatan untuk tiga hal: Pertama, polisi sebagai salah satu agensi utama dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Dalam bagian ini, laporan secara khusus memotret keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik-praktik penyiksaan, miscarriages of justice dan kesewenang-wenangan dalam menafsirkan dan menggunakan diskresi.

Kedua, polisi sebagai pemelihara keamanan, ketertiban (public order) dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bagian ini, laporan secara khusus memotret penggunaan kekuatan (the use of force) dan instrumen kekerasan (termasuk senjata api) oleh kepolisian dalam penanganan ekspresi-ekspresi warga dalam peristiwa-peristiwa unjuk rasa, demonstrasi, rapat akbar, dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya.

Ketiga, terkait dengan kinerja lembaga pengawas internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi korektif atas tindakan dan kebijakan institusi kepolisian yang tidak sesuai ketentuan.

"Berkenaan dengan kesewenangan tersebut, praktik yang terjadi di lapangan tidak terukur dan sewenang-wenang, bahkan menimbulkan korban jiwa," ujar Yati.

Menurut Yati, penyalahgunaan kewenangan diskresi tidak bisa dibiarkan. Dia mendesak agar penggunaan diskresi memiliki aturan yang jelas.

KontraS kemudian menyoroti kinerja lembaga pengawas internal dan eksternal, yang dinilai lemah dalam menjalankan fungsi korektif atas tindakan dan kebijakan yang tidak sesuai ketentuan oleh institusi kepolisian.

Banyaknya jumlah korban tewas dalam operasi Polri (data dalam infografik) menunjukkan masih banyak anggota Polri yang tidak menerapkan prinsip nesesitas (kebutuhan) dan proporsionalitas sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Peraturan Kapolri (Perkap) No 1 Tahun 2009 maupun Pasal 48 Perkap No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Catatan bertajuk Netralitas, Diskresi, dan Kultur Kekerasan Masih Menjadi Tantangan Polri ini dibuat KontraS bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-73 yang jatuh pada 1 Juli 2019.

Berdasarkan fakta hukum

Menanggapi temuan KontraS, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar (Mabes) Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo membantahnya.

Dedi menjelaskan, dalam setiap penanganan kasus, pihaknya bergerak berdasarkan fakta hukum. "Tidak ada. Dalam penanganan kasus kan berdasarkan fakta hukum," ujar Dedi, Senin (1/7).

Bahkan Dedi juga mengklaim pihaknya mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam mengungkap suatu kasus. Polisi juga kata dia, selalu transparan dalam menangani suatu kasus.

"Kita juga mengedepankan azas praduga tidak bersalah serta equality before the law. Tindakan-tindakan penyidik kalau tidak sesuai kan bisa diuji di sidang praperadilan dan semua sudah dilakukan secara transparan," tandasnya.

Dedi mengungkapkan, temuan adanya tindak kekerasan aparat itu hanya di bawah tiga persen.

"Dari sekian juta kasus yang ditangani oleh Polri dari tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri dengan tingkat crime cleareance sebesar lebih dari 60 persen termasuk tertinggi di dunia tentu ada kejadian-kejadian tersebut. Kejadian tersebut hanya di bawah 3 persen kurang," ungkap Dedi.

Kendati demikian, Polri kata Dedi, tetap akan membenahi diri dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) anti kekerasan saat bertugas. Pihaknya akan menindak tegas jika ada anggota Polri yang terbukti melakukan kekerasan.

Mengakhiri sejumlah catatan untuk Polri, KontraS memberi empat rekomendasi: Pertama, kewenangan diskresi yang dimiliki polisi harus mendapatkan evaluasi yang akuntabel dan transparan agar tiap oknum polisi yang menggunakan diskresi berdasar subjektivitasnya dapat secara terukur dibatasi oleh peraturan hukum.

Kedua, membangun sistem deteksi dini penyalahgunaan wewenang terutama dalam penanganan-penanganan aksi besar yang memungkinkan terjadinya kerusuhan, dan atau memiliki dimensi atau latar belakang politik.

Ketiga, melakukan evaluasi antar satuan tingkatan, terutama di tingkat Polres yang kerap melakukan tindakan pelanggaran baik di moral, etik, disiplin, maupun hukum.

Keempat, adanya evaluasi terhadap efektivitas lembaga pengawas internal dan eksternal yang dapat mendorong akuntabilitas Polri.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR