DEFISIT BPJS KESEHATAN

Kontroversi cukai rokok untuk BPJS Kesehatan

Petugas kader JKN-KIS menjelaskan cara membayar iuran BPJS Kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan di kawasan pesisir di Kelurahan Lapulu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (13/8/2018).
Petugas kader JKN-KIS menjelaskan cara membayar iuran BPJS Kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan di kawasan pesisir di Kelurahan Lapulu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (13/8/2018). | Jojon /Antara Foto

Kementerian Keuangan akhirnya sepakat menggunakan dana cadangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Jumlah dana yang dikucurkan adalah Rp4,9 triliun, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kami telah menggunakan dana cadangan Rp4,9 triliun yang sudah diatur berdasarkan PMK, termasuk cara pencairan dan akuntabilitasnya untuk BPJS,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam KOMPAS.com, Kamis (20/9/2018).

Akan tetapi, dana yang dikucurkan pemerintah pusat itu tetap tak bisa membuat neraca keuangan BPJS Kesehatan imbang. Defisit yang dialami penyedia layanan asuransi kesehatan ini jauh lebih besar dari bantuan dana pemerintah.

Laman CNBC menyebut angka defisit BPJS Kesehatan hingga tahun 2018 mencapai Rp16,5 triliun. Keterangan defisit itu menyasar pada keterangan manajemen BPJS Kesehatan dalam rapat kerja bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (17/9/2018).

Namun, setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai defisit BPJS Kesehatan turun menjadi Rp10,98 triliun.

Artinya, kucuran dana dari pemerintah pusat demi menyehatkan neraca BPJS Kesehatan masih separuh dari cukup.

Pemerintah pun kembali ke rencana awal, yakni menggunakan dana bagi hasil cukai tembakau (DBH CHT). Untuk diketahui, 50 persen dari cukai rokok memang bisa digunakan untuk kebutuhan prioritas daerah oleh pemerintah daerah (pemda) seperti infrastruktur dan kesehatan.

Menurut rencana, sekitar 75 persen dari 50 persen dari cukai rokok itu yang akan dialokasikan ke BPJS Kesehatan.

Selama ini, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau atau cukai rokok yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar dua persen. Hal ini sesuai dengan UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 (Pasal 66 ayat 1). Dalam pelaksanaan, dana penggunaan CHT itu diatur dengan PMK.

Jika target penerimaan cukai rokok pada 2017 adalah Rp148 triliun, maka setiap dua persennya dibagikan ke seluruh daerah sesuai dengan porsinya. Beberapa kota penerima DBH cukai hasil tembakau tertinggi antara lain Kudus, Malang, dan Kediri.

Salah satu alasan yang membuat pemerintah mengambil langkah ini adalah karena iuran atau kontribusi pemda juga masih lebih rendah ketimbang jumlah kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Dana bagi hasil cukai dan pajak rokok peruntukannya seimbang dan lebih banyak untuk supply side. Jadi seharusnya dipakai untuk memperkuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan untuk pencegahan,” sambung Sri Mulyani dalam KONTAN.

Supply side yang dimaksudnya adalah peningkatan kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan.

Kendati begitu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menilai penggunaan cukai rokok ini bisa membuat pendapatan daerah berkurang.

"Karena (pendapatan asli daerah) dari rokok itu paling besar. Yang kedua, restoran," ujar pejabat yang lebih akrab disapa Soni ini.

Dirinya berharap, pemerintah pusat sudah memiliki antisipasi agar kondisi APBD tetap sehat, salah satunya dengan pemberian insentif.

Menurut Soni, jika tidak ada insentif untuk daerah yang saat ini PAD-nya memperoleh plus minus 15 persen dari total APBD, maka akan semakin menyusut dan akhirnya bergantung pada pemerintah pusat.

Pro dan kontra

Terlepas dari kontribusi anggaran yang dikeluarkan, penggunaan cukai dan pajak rokok dinilai bijak oleh beberapa pihak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, selama ini pelaksanaan implementasi dana DBH CHT dan pajak rokok masih mengalami banyak masalah. Sehingga, penggunaan dana DBH sebenarnya belum optimal.

“Di saat yang bersamaan ada masalah pendanaan BPJS Kesehatan. Menjadikan DBH CHT dan pajak rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS Kesehatan merupakan solusi yang tepat dan cermat,” kata Yustinus dalam rilisnya.

Respons sama juga datang dari Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar.

“Bahwa kretek bukan membunuhmu, tetapi kretek penyelamat rakyat terbukti. Hanya industri rokok yang bisa menutup defisit BPJS Kesehatan,” kata Sulami.

Namun, pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Widyastuti Soerojo menilai sebaliknya. Menurutnya, upaya pemerintah menopang keuangan BPJS Kesehatan dengan cukai dan pajak rokok tak sesuai dengan gerakan pengendalian tembakau.

Widya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 40 tahun 2016 yang menyebut pajak rokok harus digunakan program pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lain.

“Pemerintah belum berpihak pada pengendalian dan pencegahan penyakit akibat rokok. Jumlah orang sakit akan bertambah terus. Sementara 75 persen pajak rokok itu seharusnya digunakan untuk pencegahan,” kata Widya kepada BBC Indonesia.

Kebijakan ini pun akhirnya menjadi kontradiktif. Menurut Widya, pemerintah seharusnya mencegah konsumsi rokok bukan membiayai pengobatan penyakit yang juga disebabkan oleh zat berbahaya dalam rokok.

CNBC melaporkan, jantung adalah satu dari delapan penyakit kronis yang jadi beban BPJS Kesehatan (Januari-Agustus 2018) paling besar. Sepanjang periode itu, BPJS Kesehatan sudah menggelontorkan sekitar Rp6,67 triliun (51,99 persen) untuk mengganti biaya pengobatan penyakit ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR