MENJELANG PEMILU 2019

Kontroversi kampanye negatif ala Sohibul Iman

Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (7/9).
Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (7/9). | Galih Pradipta /AntaraFoto

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman baru saja memperbolehkan para kadernya untuk melakukan kampanye negatif.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato sambutan kepada kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

Iman mengungkapkan, selain meluncurkan kampanye positif, kampanye negatif pun sah saja. Kendati demikian, ia menyarankan agar kampanye negatif hanya memenuhi bobot 20 persen, sedangkan 80 persennya tetap kampanye positif.

Kampanye negatif yang dimaksud olehnya juga tak sama dengan kampanye hitam (black campaign). Menurutnya, kampanye negatif harus berdasarkan fakta.

"Negative campaign adalah kampanye yang kita angkat kelemahan lawan kita, tetapi ada faktanya. Enggak bohong, itu namanya negative campaign, itu boleh, sebab publik harus tahu calon ini apa kelemahannya," terangnya, seperti dikutip Kompas.com (14/10).

Dia pun mengesahkan pihak lawan untuk melakukan hal yang sama. Jika hal itu berjalan lancar, Iman berharap model kampanye seperti ini bisa membuat masyarakat mengetahui kekurangan masing-masing partai, bukan hanya kelebihannya.

Sedangkan untuk kampanye hitam, Iman menegaskan bahwa partainya tidak menoleransi para kader yang melakukan praktik kampanye tersebut. Ketegasan yang sama juga berlaku untuk kampanye uang.

"Meraih kelas menengah ke atas tidak perlu uang, asal kita punya komitmen, menciptakan moral, memberikan kepastian hukum, memperjuangkan kepastian usaha, mereka bisa jatuh cinta kepada kita," ujarnya lagi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengutarakan penjelasan yang sama mengenai beda kampanye negatif dengan hitam. Menurutnya, saat ini praktik kampanye negatif sudah banyak dilakukan. Para pelakunya pun tak bisa ditindak secara hukum, jika yang disampaikannya adalah fakta.

"Nilai matematika misalnya dapat 4, lalu disiarkan ... kan itu tidak salah. Itu tidak bisa dihukum, memang faktanya begitu," ujar Mahfud, seperti dikutip Kompas.com, Senin (15/10).

Namun Wakil Ketua DPR I, Fahri Hamzah, mengkritik pernyataan Sohibul Iman. "Mungkin Pak Sohibul mau menanggung dosanya kali. Tanya lagi ke dia, dia mau menanggung dosanya?" kata Fahri di kompleks parlemen, seperti dikutip CNNIndonesia.com (15/10).

Ia juga menegaskan, kampanye seperti itu harus didukung dengan basis argumentasi dan data agar tak salah langkah.

Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi juga berpendapat sama dengan Fahri. Ia menilai bahwa tidak semestinya PKS memperbolehkan kampanye negatif. Apalagi cara ini dikhawatirkan hanya akan berujung pada saling mencari kesalahan para pasangan calon.

"Itu cara-cara tidak mendidik, memangnya PKS sudah bagus 100 persen? Meskipun negative campaign tidak dilarang, tapi sebaiknya dihindari karena hanya mencari kelemahan-kelemahan orang lain," jelas Baidowi kepada Merdeka.com, Senin (15/10).

Baidowi juga menilai, kampanye jenis ini justru dapat menyerang balik PKS dan merugikannya sendiri. Untuk itu, Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin ini juga menegaskan, partainya bersama TKN akan selalu menggalakkan kampanye positif dan selalu optimistis.

Tanggapan Bawaslu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan pun sempat meminta agar para kader politik tetap memberikan kesejukan selama masa kampanye.

"Tentu harapan kami di masa-masa kampanye ini, seluruh tokoh politik untuk bisa menyejukkan situasi kampanye, jadi kalau persoalan negative campaign atau black campaign harus dilihat kasuistik," tegasnya, seperti dikutip Merdeka.com, Senin (15/10).

Abhan juga mengingatkan, kampanye negatif bisa dikenakan sanksi apabila tak dilakukan dengan seksama dan memerhatikan ketentuan larangan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu 7 Tahun 2017 Pasal 280.

"Iya (negative campaign bisa diberi sanksi), apakah nanti rumusnya di pasal 280, bahwa peserta, pelaksana kampanye dilarang memfitnah, dan sebagainya, apakah itu masuknya fitnah atau enggak? Lihat itu (pasal 280) jadi lihat kasusnya," ujarnya lagi.

Selain itu, Bawaslu juga akan mengkaji maksud dari kampanye negatif yang diperbolehkan Sohibul Iman dan memantau kegiatan kampanye negatif tersebut.

Sementara soal kampanye hitam, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian pada akhir bulan lalu telah menegaskan bakal menindak siapapun pelontarnya.

"Tolong, semua pihak yang berkontestasi mendukungnya menggunakan positive campaign," Tito meminta.

Penjelasan soal kampanye hitam.
Penjelasan soal kampanye hitam. | Sandy Nurdiansyah /Beritagar.id
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR