Kontroversi pelarangan LGBT berkuliah di Universitas Andalas

Gedung rektorat Universitas Andalas.
Gedung rektorat Universitas Andalas. | Muhraz/CC BY 3.0 /Wikimedia
Pembaruan (4/5): Rektor Unand, Tafdil Husni, berkukuh tidak mencabut surat pernyataan bebas LGBT untuk calon mahasiswa di kampusnya. Menurutnya pencabutan persyaratan itu di laman resmi Unand hanya sementara. Persyaratan, kata Tafdil, masih perlu dilengkapi dengan hal lain misal pernyataan bebas narkoba dan asusila.

Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, mensyaratkan calon mahasiswanya mengisi "Surat Pernyataan Bebas LGBT".

Syarat itu tercantum dalam salah satu butir mekanisme pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa yang telah lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di laman resmi Unand--sebelum akhirnya dicabut.

"Dengan ini menyatakan, saya tidak termasuk dalam kelompok/kaum Lesbian, Gay, (Biseksual), Transgender (LGBT)," demikian kutipan surat pernyataan itu.

Surat itu menjadi dokumen yang wajib diserahkan pada saat proses "daftar ulang/verifikasi data" mahasiswa baru.

Tangkapan layar laman resmi Universitas Andalas mengharuskan mahasiswa menyerahkan "Surat Pernyataan Bebas LGBT" dalam proses daftar ulang (kanan). Tangkapan layar "Surat Pernyataan Bebas LGBT" yang diunduh di laman Unand (kiri).
Tangkapan layar laman resmi Universitas Andalas mengharuskan mahasiswa menyerahkan "Surat Pernyataan Bebas LGBT" dalam proses daftar ulang (kanan). Tangkapan layar "Surat Pernyataan Bebas LGBT" yang diunduh di laman Unand (kiri). | Istimewa

Sejak Jumat (28/4), keberadaan surat itu telah mengundang kritik di linimasa Twitter.

Sebagian pengguna Twitter menilai surat itu dilatari ketakutan berlebihan (fobia) terhadap LGBT, sekaligus menunjukkan sikap diskriminatif.

Kritik juga datang dari Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid. Alissa berkata, lewat pelarangan ini pihak kampus telah memasuki zona privat mahasiswa. Bahkan, pelarangan ini dianggap bisa memicu larangan-larangan lain nan diskriminatif.

"Misalnya, suatu ketika, karena rektorat tidak suka, bisa melarang pemeluk syiah, atau melarang diskusi ideologi kiri, atau melarang wahabi, atau melarang yang membela buruh," kata Alissa, dilansir Rappler Indonesia (29/4),

Persyaratan dicabut

Di sisi lain, hadir pula dukungan terhadap kebijakan Unand ini. Antara lain, bisa dilihat lewat tagar #DukungUnandTolakLGBT, yang sempat memuncaki Tren Twitter Indonesia, Sabtu (29/4).

Pasca-kontroversi ini, Unand akhirnya mencabut "Surat Pernyataan Bebas LGBT", Sabtu sore (29/4). Kalimat "wajib menyerahkan Surat Pernyataan Bebas LGBT" telah dihapus dari laman "Mekanisme Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa".

Meski demikian, pihak kampus masih tutup mulut ihwal kontroversi ini. Aksi tutup mulut itu bisa terlihat dalam laporan JawaPos.com. Laporan itu memuat penolakan berkomentar dari dua pejabat Unand.

"Sudah banyak yang menanyakan, biar Pak Rektor langsung yang berbicara," ujar Kabiro Akademik Unand, Syafwardi. Hal senada disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Unand, Eriyanti.

Adapun Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa pemerintah pusat tak pernah memberi instruksi soal pernyataan bebas LGBT bagi para calon mahasiswa.

"Setiap orang memiliki hak atas akses pendidikan. Kalau benar ada universitas yang menerapkan kebijakan tersebut, itu di tingkat lokal. Di tingkat nasional tidak ada," kata Ali, dilansir kumparan.

Pernyataan Ali tiada berlebihan bila merujuk Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal itu menjamin kebebasan setiap warga negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk "memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Sebagai informasi, ini bukan pertama kalinya Unand menunjukkan sikap anti-LGBT. Pada Maret 2016, Unand sempat menggelar Focus Group Discussion (FGD), dengan tema "Membentengi Generasi Muda dari Bahaya LGBT".

Catatan lain, insiden serupa juga sempat terjadi pada Oktober 2016, dalam ajang pemilihan duta pemuda kreatif Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pamflet elektronik acara itu memuat syarat agar para kontestan tidak terlibat penyimpangan seksual termasuk LGBT, yang dijelaskan lewat surat keterangan dokter. Seperti halnya Unand, dalam kasus ini, Kemenpora juga beroleh kritik dari publik media sosial.

Kasus-kasus macam ini muncul beriring dengan munculnya gelombang diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap LGBT di Indonesia, yang terjadi sejak awal 2016. Ihwal gelombang itu, laporan Human Rights Watch (Agustus, 2016) menyimpulkan, "kelompok LGBT Indonesia dalam ancaman".

"Sejak awal Januari 2016, serangkaian pernyataan publik anti-LGBT yang dilontarkan oleh pejabat pemerintah, telah berkembang menjadi riam ancaman dan kebencian terhadap LGBT Indonesia, baik yang dinyatakan oleh komisi negara, kaum Islamis militan, dan organisasi keagamaan arus utama," demikian kutipan laporan HRW.

Menyusul lontaran-lontaran itu, kelompok garis keras berbasis agama acap kali melakukan aksi sepihak. Mulai dari pembubaran kegiatan berkenaan LGBT, hingga penutupan pengajian waria di Yogyakarta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR