INDUSTRI PENERBANGAN

Kontroversi wacana kehadiran maskapai asing

Suasana ruang tunggu yang sepi dari penumpang di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, Minggu (2/6/2019).
Suasana ruang tunggu yang sepi dari penumpang di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, Minggu (2/6/2019). | Septianda Perdana /AntaraFoto

Gagasan pemerintah untuk memberi akses bagi maskapai asing masuk ke dalam bursa industri penerbangan nasional membuat khawatir pemain lokal.

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menilai gagasan itu bisa mengganggu iklim pasar penerbangan nasional di tengah kondisi keuangan maskapai yang masih jauh dari untung.

Pada akhirnya, kebijakan ini hanya akan membuat kelangsungan bisnis maskapai nasional lebih muram.

“Jangan sampai mengistimewakan maskapai asing. Di Indonesia sudah ada 24 maskapai penerbangan nasional yang bangkrut akibat persaingan yang tidak sehat,” kata Ikhsan, Jumat (7/6/2019).

Ikhsan menepis tudingan bahwa maskapai nasional melakukan monopoli persaingan usaha dan berkongkalikong dalam mengerek naik harga jual tiket pesawat, khususnya tujuan domestik.

Dalam argumennya, maskapai nasional selama ini justru menjadi pihak paling taat terhadap seluruh peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan.

“Ketimbang memasukkan maskapai asing ke persaingan dalam negeri, lebih baik mengedukasi masyarakat soal harga tiket penerbangan,” tutur Ikhsan.

Kekhawatiran serupa juga diucapkan PT Sriwijaya Air—perusahaan penerbangan yang kini bersaudara dengan PT Garuda Indonesia Tbk. Direktur Utama Sriwijaya Air Joseph Adrian Saul menyatakan kebijakan ini berpotensi mengubah iklim pasar penerbangan saat ini.

Sebaliknya, Joseph meminta pemerintah tak lagi menuding maskapai sebagai penyebab utama dari menurunnya kinerja pariwisata akibat harga jual tiketnya.

“Tapi di pihak lain, saya tidak dengar industri perhotelan membantu untuk mendorong pariwisata. Toh, peak season Lebaran, harga hotel juga mahal sekali,” sebut Joseph dalam CNN Indonesia.

Maka dari itu Joseph berpendapat, ketimbang memberi izin kepada maskapai asing untuk beroperasi di Indonesia, lebih baik semua pemangku kepentingan berupaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Airlines sudah beroperasi sangat efisien, yang perlu ditingkatkan ya daya beli masyarakat,” tukas Joseph.

Senada dengan kekhawatiran maskapai lokal, Guru Besar Hukum Internasional dan Hukum Udara Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum memuluskan kebijakan tersebut.

Beberapanya seperti, satu asas cabotage atau aturan yang menyebutkan jalur-jalur dalam negeri memang hanya dapat secara eksklusif dilayani oleh maskapai lokal.

Bahkan, dalam gambaran besar hukum udara internasional, ada larangan maskapai asing melayani rute domestik di suatu negara. Pengecualian memang ada, namun hal itu bisa berlaku jika maskapai lokal benar-benar sudah tidak sanggup melayani jalur tersebut.

Kedua, pemerintah tidak seharusnya menggunakan polemik harga tiket yang melambung tinggi sebagai alasan untuk membuka pintu masuk bagi maskapai asing. Sebab, kebijakan ini tidak serta merta membuat kinerja maskapai lokal membaik.

Ketiga, pemerintah bisa kehilangan kontrol dalam mengatur operasional maskapai asing yang melayani rute domestik pada masa yang akan datang.

Untuk poin ketiga ini, pemerintah bisa belajar dari industri perbankan. Dulu, pemerintah membuka celah kepemilikan asing secara mayoritas pada bank nasional.

Tujuannya lantaran pemerintah menghindari bailout bank nasional yang bermasalah. Kebijakan tersebut memang jadi solusi, untuk saat itu.

Namun pada kemudian hari, pemodal asing justru banyak yang menguasai bank-bank nasional. Alhasil, keuntungan banyak yang lari ke pemodal asing.

Pemerintah sudah tak bisa berbuat banyak. Amanademen UU Perbankan untuk membatasi pemodal asing mandek diselesaikan karena banyak pihak yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.

“Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa solusi sesaat justru memberi peluang pasar dari industri tertentu terbuka bagi pelaku usaha asing. Liberalisasi pasar pun terjadi,” tandas Hikmahanto.

Tak ada jaminan sukses

Alvin Lie, pengamat penerbangan, dengan tegas menyatakan gagasan ini tak sesuai dengan UU Penerbangan serta Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka di Bidang Penanaman Modal.

Bukan hanya itu, sesuai asas cabotage dan UU Nomor 1 Tahun 2009, kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak dalam bisnis angkutan udara maksimumnya adalah 49 persen.

Lagipula, jika pasar transportasi udara Indonesia memang atraktif, maka seharusnya pemain baru di bisnis ini sudah banyak bermunculan.

Kenyataannya dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia hanya kedatangan satu pemain baru, yakni Indonesia Air Asia. Sisanya, pemain lama yang kini dikuasai dua induk perusahaan besar.

Air Asia pun nyaris tak pernah berhasil mencetak laba di Indonesia. Maskapai ini pun bersiasat dengan menarik semua labanya ke Malaysia lantaran tarif pajaknya jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia.

"Sebagai konsekuensinya, Air Asia nyaris tidak membayar pajak penghasilan di Indonesia pada 2018, karena merugi sekitar Rp998 miliar," ucap Alvin.

Di sisi lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga tak bisa menjanjikan kesuksesan bagi bisnis maskapai asing di Indonesia jika kebijakan ini benar akan dilakukan.

“Kalau menjamin kan nggak bisa. Namanya juga upaya,” kata Budi di Istana Negara, Rabu (5/6/2019).

Kendati begitu, Budi memastikan kebijakan ini tidak akan melanggar hukum yang berlaku, termasuk asas cabotage. Selain itu, pihaknya juga memastikan kehadiran maskapai asing ini tidak pada jalur-jalur gemuk dan perintis.

Jika merujuk pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani di Liputan6.com, tiga maskapai asing yang disebut-sebut menyambut positif kebijakan ini adalah Scoot (Singapura), Air Asia (Malaysia), dan Jet Star (Australia).

Kebenaran atas prediksi ini belum terkonfirmasi.

Menata ulang

Pengamat aviasi yang juga KSAU 2002-2005, Chappy Hakim, dalam catatannya di KOMPAS.com menilai pemerintah sedang frustrasi menyelesaikan sejumlah persoalan penerbangan; mulai dari harga tiket, pelayanan masyarakat, hingga tuntutan keuntungan maskapai pelat merah.

Kondisi ini berawal dari persaingan antarmaskapai yang mulai “ketat dan tidak sehat” pada awal tahun 2000. Di tengah persaingan itu, muncul model bisnis penerbangan murah. Dari sini aturan tarif batas atas dan bawah ditetapkan.

Pemerintah cenderung pasif dalam membendung model bisnis ini. Padahal fenomena ini turut dibarengi dengan sejumlah kecelakaan pesawat terbang.

Dampaknya, sampai sekarang publik tidak pernah tahu adakah hubungan antara penerbangan murah, persaingan antar-maskapai, dan kecelakaan pesawat. Pun tentang maskapai yang gulung tikar saat fenomena itu muncul.

Publik pun jadi berteriak ketika harga tiket pesawat dikembalikan ke posisi wajarnya seperti yang terjadi saat ini.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Chappy meyakini pemerintah perlu membenahi bisnis penerbangan ini dari nol. Menurutnya, Indonesia tetap membutuhkan maskapai lokal utama yang menghubungkan kota-kota besar di Indonesia dan di luar negeri.

Indonesia juga membutuhkan maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan perintis bagi daerah terpencil dan terisolasi, seperti halnya Merpati Nusantara.

"Kita juga membutuhkan sebuah maskapai penerbangan yang melayani penerbangan khusus charter (misalnya Pelita) dan sebuah lagi maskapai penerbangan yang khusus melayani angkutan barang atau cargo," ucap Chappy.

Barulah di luar itu diberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk bekerja sama mengembangkan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan angkutan udara komersial.

Pada intinya, angkutan udara secara nasional harus berada dalam kendali pemerintah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR