HAK ANAK

Korban pemerkosaan di Jambi bebas dari hukuman aborsi

Foto ilustrasi korban pemerkosaan.
Foto ilustrasi korban pemerkosaan. | Kishivan /Shutterstock

Upaya hukum untuk mencari keadilan atas WA (15), korban pemerkosaan di Jambi yang menggugurkan kandungannya, berjalan sesuai harapan.

Senin (27/8/2018), Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan untuk mengabulkan banding yang diajukan kuasa hukum terdakwa.

Pertengahan Juli 2018, WA divonis enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi, karena terbukti menggugurkan kandungannya yang berusia 8 bulan.

Kepada detikcom salah satu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Jhon Diamond Tambunan menjelaskan, amar putusan memang menyatakan WA terbukti melakukan tindakan pidana aborsi, akan tetapi perbuatan itu dilakukan dalam keadaan terpaksa.

“Maka, melepaskan anak dari segala tuntutan hukum,” kata Jhon.

Pengadilan juga meminta semua pihak yang terkait untuk memulihkan hak WA dalam hal kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya.

Sementara seluruh beban biaya perkara peradilan baik untuk tingkat pertama hingga banding diberikan kepada negara.

Mirna Novita Amir, salah satu pengacara terpidana mengatakan, WA seharusnya tidak perlu berhadapan dengan hukum. Sebab, WA adalah korban pemerkosaan dan penjara bukanlah tempat yang sesuai untuknya.

Mirna, dalam lansiran BBC Indonesia, memastikan WA bakal mendapatkan bimbingan psikologis sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan pendidikan seperti sebelumnya.

Persoalan WA berawal dari tindakan bejat kakak kandungnya sendiri, AS (18). AS disebut telah memaksakan hubungan seksual dengan adiknya sebanyak delapan kali sejak September 2017.

Selama pemaksaan itu, WA sering mendapat ancaman siksaan fisik jika berani menolak permintaan AS. Sering menonton konten pornografi menjadi penyebab AS tega memerkosa adik satu-satunya itu.

WA hamil. Sang ibu, AD, baru menyadari kehamilan putrinya dari perubahan fisik saat usia kandungan mulai memasuki bulan tua. Dari situ juga AD baru mengetahui WA hamil karena perbuatan anak pertamanya.

AD kemudian memutuskan untuk menggugurkan kandungan WA karena malu atas perbuatan anaknya sendiri itu.

Setelah berhasil digugurkan, bayi WA kemudian hilang. Beberapa hari kemudian, warga sekitar Desa Pulau, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, dihebohkan dengan kabar penemuan bayi di kebun sawit.

Satu keluarga diringkus polisi. AS divonis dua tahun penjara karena melanggar Pasal 81 Ayat 3 juncto Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sementara, berkas hukum ibunya baru diserahkan ke pengadilan. AD dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 77 juncto Pasal 45 UU Perlindungan Anak dan Pasal 55 UU KUHP tentang keterlibatannya dalam pidana aborsi.

Vonis yang dijatuhkan kepada WA memunculkan protes. Sejumlah pihak melihat kasus ini timpang, tanpa melihat bahwa WA adalah korban yang seharusnya dilindungi.

Rilis yang diterbitkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan, seharusnya tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak korban pemerkosaan.

“Harusnya hakim di Pengadilan Negeri dapat menggali bahwa ada alasan penghapus pidana dalam kasus ini, yaitu pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat sesuai Pasal 48 KUHP,” kutip pernyataan itu, 7 Agustus 2018.

Aborsi di Indonesia sebenarnya tidak akan berbuntut pidana jika janin belum menginjak hari ke-40.

Aborsi juga harus dilakukan tenaga medis resmi disertai dengan bimbingan psikologis untuk pasien. Hal itu merujuk Pasal 75 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 31 PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Senada dengan ICJR, Ketua Pengurus Nasional Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sarsanto Wibisono Sarwono mengatakan kedudukan perempuan sebagai korban pemerkosaan haruslah menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak diberlakukan pemidanaan, apalagi korban masih di bawah umur.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR