RINGKASAN SEPEKAN

Korupsi dan Bahar Smith menjelang libur Natal dan Tahun Baru

Gabungan foto untuk ringkasan berita sepekan periode 15-22 Desember 2018.
Gabungan foto untuk ringkasan berita sepekan periode 15-22 Desember 2018. | Antara Foto /Antara Foto

Selama sepekan, liburan panjang menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 menjadi sajian dominan di beberapa media. Persiapan mudik, antisipasi kemacetan, pengamanan, sampai remisi Natal mewarnai pemberitaan.

Sebelum tutup tahun pun peristiwa penangkapan tersangka korupsi oleh KPK masih terus berlangsung. Dalam sepekan ini, tersangka korupsi berasal dari perusahaan BUMN serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Di antara banyak kasus korupsi itu, peristiwa kriminal lain pun mendapat sorotan publik. Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi menahan Bahar bin Smith. Tokoh agama ini ditahan karena kasus penganiayaan.

Ajang Pemilu 2019 pun masih menjadi pembicaraan. Temuan polisi atas tumpukan e-KTP yang dibuang memunculkan banyak spekulasi. Kementerian Dalam Negeri pun mengeluarkan surat edaran untuk membakar KTP berbasis elektronik itu.

Simak selengkapnya berita sepekan periode 15-22 Desember 2018.

Liburan jelang Natal dan Tahun Baru

Warga berkostum Sinterklas membagikan hadiah kepada pengguna jalan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/12/2018). Aksi tersebut untuk menyambut Hari Natal 2018 dengan berbagi kebahagian Natal kepada warga.
Warga berkostum Sinterklas membagikan hadiah kepada pengguna jalan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/12/2018). Aksi tersebut untuk menyambut Hari Natal 2018 dengan berbagi kebahagian Natal kepada warga. | Mohammad Ayudha /Antara Foto

Liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2019 diprediksi akan membuat arus transportasi melonjak. Pemerintah memutuskan menghentikan semua pekerjaan konstruksi jalan tol Jakarta-Cikampek pada 24 Desember-2 Januari 2019.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah melakukan berbagai persiapan mengatasi potensi kemacetan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk saat ini sedang membangun jalan tol layang (elevated) Jakarta-Cikampek II. Proyek yang dimulai pada 2017 itu ditargetkan bisa dioperasikan pada periode mudik Lebaran Juni 2019.

Selain menghentikan pekerjaan konstruksi, Pemerintah melarang truk besar beroperasi pada hari tertentu.

Puncak arus kendaraan pada liburan Natal dan Tahun Baru diperkirakan bakal terjadi dalam dua gelombang, yaitu 21-25 Desember 2018 dan 28 Desember 2018-1 Januari 2019. Budi Karya memperkirakan peningkatan arus kendaraan darat pada libur akhir tahun ini yang paling masif akan terjadi di Pulau Jawa.

Tak hanya arus mudik, tim gabungan Kepolisian RI dan TNI kembali menjalankan kegiatan pengamanan bersama yang disebut "Operasi Lilin". Kegiatan ini diawali dengan apel yang dilakukan secara terpusat dan serentak di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia, Jumat (21/12/2018), guna mengecek persiapan dan kekuatan operasi tahunan tersebut.

Penganiayaan oleh Bahar bin Smith

Habib Bahar bin Ali bin Smith (kanan) keluar dari kendaraannya untuk menjalani pemeriksaan perdana di Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/12/2018).
Habib Bahar bin Ali bin Smith (kanan) keluar dari kendaraannya untuk menjalani pemeriksaan perdana di Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/12/2018). | Raisan Al Farisi /Antara Foto

Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi menahan Bahar bin Smith sejak Selasa (18/12/2018) malam dalam kasus dugaan penganiayaan dua anak. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis, yakni pasal penganiayaan dan pasal perlindungan anak.

Dengan pasal itu, Bahar terancam penjara hingga 9 tahun. Bersama Bahar, polisi juga menetapkan lima tersangka lainnya yaitu, BA, AG, HA, HDI, SG, dan BS.

Kepala Polda Jawa Barat, Inspektur Jendral Agung Budi Maryoto mengatakan MKU (17) dan CAJ (18), dianiaya karena mengaku sebagai Bahar dalam sebuah acara di Bali, akhir November lalu.

CAJ disebut mengaku sebagai Bahar, dan MKU mengaku sebagai teman Bahar. Karena tak terima dengan ada pihak yang mengaku-aku, Bahar memerintahkan anak buahnya menjemput paksa dua remaja ini pada Sabtu (1/12/2018).

Sabtu pagi, CAJ dan orang tuanya dibawa paksa ke pondok pesantren Tajul Alawiyyin milik Bahar di di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berselang sekitar dua jam kemudian, MKU juga dijemput paksa ke tempat yang sama. Kedua korban dipertemukan di aula pesantren tersebut.

Di pesantren itu, kedua korban dianiaya, diadu, hingga digunduli. Bahar disebut menginterogasi dua anak itu dan tak segan melayangkan gamparan dan tendangan.

Sekitar pukul 15.00 WIB, keduanya dibawa oleh Bahar ke lapangan pesantren. Di lapangan itu, keduanya disuruh duel. Duel itu disaksikan oleh santri Bahar.

Setelah duel sekitar 15 menit, keduanya kembali dibawa ke lantai 3. Di sana, atas perintah Bahar, mereka kembali dipukuli oleh sekitar 20 santri. Sekitar pukul 18.00 WIB, kedua korban digunduli oleh santri atas perintah Bahar.

Menurut penuturan polisi, Bahar berdalih jika apa yang dia lakukan adalah latihan bela diri. Namun Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Iksantyo Bagus menyatakan, dalih itu tak sesuai dengan penyelidikan polisi. Dari keterangan saksi korban dan rekaman videonya, aksi Bahar tak bisa disebut hanya latihan.

Ramai-ramai bakar e-KTP invalid

Ribuan KTP Elektronik yang rusak dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Batam di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (20/12/2018).
Ribuan KTP Elektronik yang rusak dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Batam di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (20/12/2018). | M N Kanwa /Antara Foto

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil di sejumlah daerah ramai-ramai melakukan pembakaran Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dalam sepekan ini. Pembakaran itu merupakan tindak lanjut atas surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai e-KTP rusak atau invalid.

Pemusnahan e-KTP invalid ini sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 370.13/11176 tentang Penatausahaan e-KTP Invalid.

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran mengenai penatausahaan e-KTP yang rusak atau invalid pada 13 Desember lalu. Pemusnahan e-KTP rusak dilakukan dengan cara dibakar.

Pembakaran itu merupakan standar operasional prosedur yang baru menggantikan sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap e-KTP invalid atau rusak.

Pengguntingan terhadap e-KTP invalid memakan banyak tenaga. Banyak daerah malah menyimpannya di gudang karena alasan memakan banyak tenaga.

Ketika gudang itu terlalu penuh, sejumlah pegawai memindahkan penyimpanan E-KTP ke rumahnya. Di rumah itulah, terkadang tanpa sengaja anggota keluarga atau asisten rumah tangga membuang e-KTP karena mengira sudah tidak terpakai.

Untuk itulah, opsi pembakaran muncul melalui sudar edaran Menteri Dalam negeri, Tjahjo Kumolo. Berdasarkan surat edaran itu, Tjahjo meminta seluruh bupati/wali kota agar menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Bupati/ wali kota diminta melakukan pengecekan terhadap e-KTP hasil pencetakan massal tahun 2011 sampai dengan 2013 yang ada di kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

Surat edaran itu meminta bupati/wali kota agar menugaskan jajaran seluruh aparat Dukcapil setempat, camat, dan Satpol PP bergerak serentak di seluruh daerah melakukan pemusnahan e-KTP invalid atau rusak.

Isu e-KTP terus mencuat menjelang Pemilihan Umum 2019 ini. Pada Sabtu (8/12/2018) lalu, Polsek Duren Sawit menemukan sekarung e-KTP yang tercecer di dekat persawahan di Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit.

Polisi menyatakan, dari 2.005 e-KTP, 63 di antaranya rusak. Sedangkan 1.942 lainnya habis masa berlaku pada 2016, 2017, dan 2018.

Polisi masih menyelidiki terkait kasus tercecernya e-KTP di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebanyak 17 saksi sudah diperiksa terkait kasus tersebut.

Modus pegawai BUMN kutil duit 14 proyek nasional

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12/2018). KPK menetapkan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri Dudy Jocom bersama Kadiv Gedung PT Waskita Karya Adi Wibowo dan Kadiv Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan Gedung IPDN di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2011.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12/2018). KPK menetapkan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri Dudy Jocom bersama Kadiv Gedung PT Waskita Karya Adi Wibowo dan Kadiv Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan Gedung IPDN di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2011. | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pejabat PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai tersangka korupsi 14 proyek infrastruktur fiktif, Senin (17/12/2018).

Dua pejabat yang dimaksud adalah Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013, Fathor Rachman, dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014, Yuly Ariandi Siregar.

Dari penyelidikan KPK, kedua pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan sejumlah proyek yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh perusahaan lain.

Selanjutnya, para tersangka berkongkalikong membuat seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perusahaan subkontraktor. Dua tersangka kemudian mengatur agar PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran ke perusahaan subkontraktor.

Oleh subkontraktor, uang dari pembayaran itu dibagikan lagi kepada sejumlah pihak, termasuk dua tersangka. Modus ini lazim dikenal dengan istilah double budgeting.

Sejauh ini sudah ada empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi terlibat. Namun KPK belum membuka siapa saja mereka. Kenakalan para pelaku telah menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp186 miliar.

Menanggapi ironi ini, Ketua KPK Agus Rahardjo kembali mengingatkan seluruh BUMN untuk memperketat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Korupsi dana hibah Kemenpora-KONI

Deputi IV Kemenpora Mulyana (tengah) berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/12/2018) dini hari.
Deputi IV Kemenpora Mulyana (tengah) berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/12/2018) dini hari. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tersandung kasus sangkaan korupsi untuk kedua kalinya. Setelah kasus korupsi Andi Malarangeng pada 2012, delapan tahun kemudian giliran tiga pejabat teras ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Selasa (18/12/2018) malam. OTT terjadi di kantor Kemenpora di Senayan, Jakarta.

Dari operasi di Kemenpora, KPK menangkap ET (staf Kemenpora) dan AP (pejabat pembuat komitmen Kemenpora) di ruang kerja masing-masing pada pukul 19.10 WIB. Lima menit kemudian, KPK menyisir ruang kerja lain di Kemenpora dan menangkap tiga orang berbeda.

Dari Kemenpora, para penyidik KPK bergerak ke kawasan Roxy di Jakarta Barat. KPK pun menangkap Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), EFH dan supirnya pada 19.40 WIB.

Menjelang tengah malam pukul 23.00 WIB, KPK menahan Bendahara Umum KONI, JEA dan sejumlah pegawai KONI di kediamannya masing-masing. Sedangkan pada Rabu (19/12) pagi, seorang pegawai KONI ditangkap di kantornya. KPK menangkap total 12 orang dari operasi ini.

Bersama penangkapan itu, penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp318 juta, buku tabungan dan kartu ATM berisi Rp100 juta, uang tunai dalam bingkisan plastik senilai Rp7 miliar, dan satu mobil Chevrolet Captiva.

Seluruh dana itu adalah bagian dari suap penyaluran dana hibah Kemenpora kepada KONI untuk tahun anggaran 2018. Jadi, para pejabat Kemenpora adalah penerima suap dan pihak seberang dari KONI adalah pemberi suap.

Adapun kartu ATM di atas atas nama JEA. Namun, kartu itu diduga dipegang oleh M -- Deputi IV Kemenpora bidang olahraga prestasi -- yang kini juga turut ditahan KPK.

Selain menerima uang Rp100 juta, M juga disangka mendapat satu mobil Toyota Fortuner dan satu buah ponsel Samsung Galaxy Note 9.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam jumpa pers pada Rabu (19/12), menjelaskan dana hibah ini manipulatif. Maklum, sejak awal KONI dan Kemenpora sudah sepakat menyisihkan Rp3,4 miliar sebagai imbalan (fee) dari total dana hibah Rp17,9 miliar untuk pembinaan atlet.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR