SERBA-SERBI PILEG 2019

Korupsi dan ikrar menggema di DPR

Perbandingan suara pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 di daerah pemilihan yang wakilnya di DPR pernah terjerat korupsi.
Perbandingan suara pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 di daerah pemilihan yang wakilnya di DPR pernah terjerat korupsi. | Lokadata /Lokadata

SUMPAH | "Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan."

Demikian cuplikan sumpah janji yang dibacakan 575 anggota DPR periode 2019-2024 hari ini, Selasa 1 Oktober 2019. Sumpah yang sungguh mulia. Kalaulah ikrar itu dijalankan, hilangnya penyakit korupsi di parlemen menjadi keniscayaan.

Korupsi di lembaga parlemen bisa dibilang sudah kronis. Hampir setiap periode ada anggota DPR terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data Mahkamah Agung per 30 September 2019, DPR dan DPRD adalah lembaga pelaku korupsi ketiga terbanyak setelah pemerintah kabupaten dan swasta.

Kasus korupsi kerap lalu-lalang di gedung DPR meskipun sumpah menggema. Pada 2014-2019, terdapat 23 anggota DPR terjerat kasus korupsi, di antaranya eks Ketua DPR Setya Novanto dan eks Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Lokadata memetakan kasus korupsi yang menjerat anggota DPR 2014-2019. Mereka ada di 23 daerah pemilihan (dapil).

Korupsi ternyata belum menjadi pertimbangan utama pemilih. Ada 6 partai di dapil yang wakilnya pernah terjerat korupsi, tetapi perolehan suaranya malah lebih besar pada Pemilu 2019.

Ambil contoh dapil DKI Jakarta II. Di dapil ini, anggota DPR 2009-2014 dan 2014-2019 dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi telah divonis 8 tahun penjara pada 21 November 2018 karena kasus korupsi Badan Keamanan Laut.

Jejak kasus Fayakhun di DKI Jakarta II seperti tak berbekas pada Pemilu 2019. Suara partai beringin di daerah Jakarta Selatan, Pusat, dan Luar Negeri naik 25,9 persen dibandingkan Pemilu 2014.

Begitu pula di Jawa Tengah IX. Kasus korupsi yang menjerat anggota DPR 2014-2019 dari PDIP, Damayanti Wisnu Putranti seperti tak berbekas. Perolehan suara PDIP di Jawa Tengah IX naik 21,2 persen dibandingkan dengan Pemilu 2014.

Perbandingan suara pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 di daerah pemilihan yang wakilnya di DPR pernah terjerat korupsi.
Perbandingan suara pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 di daerah pemilihan yang wakilnya di DPR pernah terjerat korupsi. | Lokadata /Lokadata

Meski begitu, ada juga rakyat yang jera. "Hukuman" terhadap partai ditunjukkan dengan berkurangnya perolehan suara di 17 dapil yang wakilnya pernah terjerat korupsi. Bahkan ada yang tidak mendapat kursi.

Partai Hanura di dapil Sulawesi Selatan I paling banyak tergerus suaranya pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan 2014 dan gagal meloloskan calegnya pada Pemilu 2019. Di dapil ini, Hanura pernah menjadi sorotan karena kasus korupsi yang melibatkan Dewie Yasin Limpo.

Nasib serupa dialami PAN di dapil Jawa Tengah VII. Pada Pemilu 2014, Taufik Kurniawan lolos di wilayah ini. Sementara Taufik divonis 6 tahun penjara pada 15 Juli 2019, PAN di dapil Jateng VII tak mendapatkan kursi pada Pemilu 2019.

Naik turunnya suara partai di dapil, tentu saja bukan semata karena kasus korupsi. Setidaknya, banyak partai dengan riwayat korupsi yang suaranya anjlok bisa dianggap "hukuman" dari pemilih.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR