PENINDAKAN KORUPSI

Korupsi ganda dalam kasus Bupati Jepara

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) saat mengumumkan status tersangka kepada Bupati Jepara Ahmad Marzuqi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12/2018). Marzuqi diduga menyuap hakim Lasito agar menerima permohonan praperadilannya.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) saat mengumumkan status tersangka kepada Bupati Jepara Ahmad Marzuqi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12/2018). Marzuqi diduga menyuap hakim Lasito agar menerima permohonan praperadilannya. | Galih Pradipta /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka penyuapan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Lastio. Kasusnya korupsi ganda seperti terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, korupsi ditutupi dengan suap.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, suap diduga diberikan untuk mempengaruhi putusan praperadilan yang diajukan Marzuqi atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai, yaitu AN (Ahmad Marzuqi). AN merupakan Bupati Jepara, lalu tersangka kedua LAS (Lasito), LAS ini hakim Pengadilan Negeri Semarang," kata saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12/2018), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Basaria menjelaskan, Lastio adalah hakim tunggal. Hakim itu mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Marzuqi dikabulkan dan membebaskan Marzuqi dari status tersangka. Belakangan, KPK menduga ada suap di balik kemenangan Marzuqi. Lastio juga jadi tersangka.

Uang suap total senilai Rp700juta diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta. Tahap kedua, Rp200 juta dalam bentuk dolar Amerika Serikat (USD).

"Diduga uang diserahkan ke rumah LAS (Lasito) di Solo dalam bungkus tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat," kata Basaria, seperti dinukil dari Jawapos.com.

Sebagai tersangka penyuap Marzuqi dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Lasito dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sedangkan Ahmad diduga sebagai pemberi suap dengan sangkaan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Marzuqi dan Lasito belum ditahan. Tim KPK masih memeriksa dan mengeledah di beberapa tempat.

Dua hari lalu Marzuqi membantah menyuap. Dia mengaku tak kenal Lastio. "Saya tidak pernah bertemu, saya tidak kenal siapa hakimnya," ujar Marzuqi di rumah dinasnya di Jepara, Rabu (5/12/2018), seperti dipetik dari detikcom.

Kasus ini bermula saat pemerintah memberikan bantuan kepada parpol. Bantuan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPC Kabupaten Jepara pada tahun 2011-2014 dikorupsi. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menetapkan Marzuqi sebagai tersangka pada 16 Juni 2016.

Namun belakangan Kejaksaan menghentikan kasus ini dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 ini digugat oleh MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan maju ke pengadilan.

Pengadilan mengabulkan gugatan MAKI. Kejaksaan kembali menetapkan Marzuqi sebagai tersangka pada 26 Juli 2017. Tapi Marzuqi melawan dengan mengajukan gugatan praperadilan.

Di sidang praperadilan November tahun lalu, Marzuqi menang. Tapi kemenangan ini janggal. Dengan hakim tunggal dan bukti cukup, MAKI maka melaporkan ke Mahkamah Agung. KPK juga mencurigai ada yang janggal dengan kemenangan Marzuqi. Penyelidikan KPK menguak borok di balik kemenangan Marzuqi, korupsi ganda korupsi ditutup dengan suap.

BACA JUGA