Korupsi helikopter: tiga tersangka dan malu panglima pada presiden

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan konferensi pers kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101 di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/5).
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan konferensi pers kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101 di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/5). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menetapkan dua perwira dan seorang bintara TNI sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/5).

"Penyidik POM TNI memiliki alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga tersangka dari anggota militer," ujar Gatot, dikutip Kompas.com.

Ketiga tersangka yakni: Marsma TNI FA, selaku pejabat pembuat akta komitmen (PPK); Letkol TNI WW, selaku pemegang kas; Pelda SS, bertugas sebagai penyalur dana pada pihak-pihak tertentu.

Penetapan tersangka, kata Gatot, dilakukan setelah Puspom TNI memeriksa sejumlah saksi. Total ada enam saksi dari militer dan tujuh saksi dari unsur sipil.

Hasil penyelidikan menyimpulkan korupsi pengadaan helikopter AW-101 ditaksir mengakibatkan kerugian negara hingga Rp220 miliar, dari nilai proyek Rp738 miliar.

Puspom TNI juga telah menyita uang sekitar Rp139 miliar, yang disimpan di rekening BRI atas nama Dritama Jaya Mandiri selaku penyedia barang.

Merujuk keterangan di akun Twitter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus ini KPK dan Puspom TNI telah berkoordinasi sejak awal 2017.

Selanjutnya, KPK akan menangani para pelaku berlatar belakang sipil. Adapun pelaku berlatar belakang militer akan ditangani Puspom TNI.

Gatot malu pada Jokowi

Dalam konferensi pers yang sama, Gatot mengaku sempat kehilangan muka di hadapan Presiden Jokowi.

Pasalnya, Jokowi pernah menyinggung kasus pengadaan helikopter ini dalam sejumlah rapat terbatas. Pun, Jokowi tahu betul soal kasus korupsi ini, dan pernah bertanya perihal taksiran kerugian negara.

"Presiden bertanya ke saya: 'Kira-kira kerugian negara berapa Bapak Panglima?' Saya sampaikan ke presiden: 'Kira-kira minimal Rp150 miliar'. Presiden menjawab: 'Menurut saya lebih dari Rp200 miliar,'" kata Gatot, merekonstruksi percakapannya dengan Jokowi.

"Bayangkan... presiden lebih tahu, kan malu saya," ujar Gatot.

Presiden pun memerintahkan Gatot untuk "mengejar" kasus korupsi ini. Pada 29 Desember 2016, Gatot mengeluarkan perintah pembentukan tim investigasi.

Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (9/2). ANTARA FOTO/POOL/Widodo S. Jusuf
Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (9/2). ANTARA FOTO/POOL/Widodo S. Jusuf |

Adapun helikopter AW-101 diproduksi oleh AgustaWestland, perusahaan kongsi Inggris dan Italia. Helikopter ini semula dimaksudkan akan menjadi helikopter kepresidenan, dan untuk orang-orang yang berstatus VVIP (Very Very Important Person).

Riuh-riuh pengadaannya telah mengemuka pada medio 2015. Usulan pembeliannya termuat dalam rencana strategis TNI Angkatan Udara periode 2015-2019.

Sejak November 2015, Presiden Jokowi tampak enggan menyetujui rencana pengadaan itu. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, pun menyebut helikopter yang tersedia saat ini masih laik mendukung tugas-tugas kenegaraan.

Pandangan Jokowi kembali disampaikan pada medio September 2016. Jokowi menganggap pengadaan helikopter AW-101 bertentangan dengan penghematan anggaran. Kala itu, ia menganjurkan agar pos-pos anggaran yang tak perlu sebaiknya dipangkas.

Pos anggaran itu termasuk perjalanan dinas, rapat-rapat, dan pengadaan barang-barang yang belum diperlukan. "Barang-barang yang belum perlu, seperti tadi apa... helikopter AgustaWestland," kata Jokowi.

Namun TNI AU tetap membeli satu unit helikopter AW-101. Pada Februari 2017, helikopter dengan cat loreng kamuflase TNI AU tiba di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Alih-alih dipamerkan, helikopter yang baru tiba itu langsung dikelilingi garis polisi. Bahkan, para wartawan hanya diberi satu kesempatan untuk melihat helikopter dari dekat. Konon, surat serah terima dari produsen kepada TNI AU tak pernah pula diteken.

Kala itu, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto, menjelaskan bahwa helikopter itu dipesan pada era KSAU sebelumnya, Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Hadi pun mengatakan bahwa TNI sedang melakukan investigasi terkait pengadaan helikopter itu.

Sekitar tiga bulan berselang, Jumat (26/5), satu titik pencapaian investigasi terlihat lewat penetapan tiga tersangka dari TNI AU.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR