PENINDAKAN KORUPSI

Korupsi korporasi kian terang, mungkinkah Golkar jadi terdakwa

Tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih berjalan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/9/2018). Anggota Fraksi Partai Golkar mengakui jika duit suap itu mengalir untuk Munaslub Partai Golkar.
Tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih berjalan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/9/2018). Anggota Fraksi Partai Golkar mengakui jika duit suap itu mengalir untuk Munaslub Partai Golkar. | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Dugaan pemakaian uang korupsi untuk kegiatan Partai Golkar kian terang. Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI Muhammad Sarmuji mengakui adanya uang terdakwa korupsi Eni Maulani Saragih yang mengalir buat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, pada Desember 2017.

Saat bersaksi dalam sidang Selasa (8/1/2019) Sarmuji mengatakan, uang Rp713 juta yang diberikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, dipakai buat membiayai pelaksanaan dan panitia musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar. "Uang digunakan untuk percetakan materi Munaslub, untuk tim verifikasi dan ganti ongkos panitia steering committee non-DPR," ujar Sarmuji, seperti dikutip dari Kompas.com.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Sarmuji memperinci penggunaan uang tersebut. Sebanyak Rp 256 juta digunakan untuk membayar ongkos percetakan. Lalu Rp207 juta untuk membayar tim verifikasi. Sementara, Rp250 juta digunakan untuk mengganti biaya perjalanan dan akomodasi panitia steering committee yang bukan anggota DPR.

Sarmuji menjelaskan, saat itu Eni merupakan bendahara Munaslub. Eni bertugas mencari, mengalokasikan dan mengelola keuangan panitia Munaslub. Sementara, Sarmuji menjabat sebagai sekretaris steering committee Munaslub.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal yakin bahwa mereka bisa membuktikan bahwa Golkar menikmati uang korupsi ini.

Menurut Anggota KPK Alexander Marwata, September lalu, Eni sudah mengakui adanya aliran uang buat Golkar. Penasehat hukum Eni, Fadli Nasution menjelaskan Eni sempat meminta bantuan kepada pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membantu operasional panitia Munaslub Golkar. "Memang ada duit yang Rp2 miliar saya terima, sebagian saya ini kan (gunakan) untuk Munaslub," ujar Eni, Senin (27/8/2018) seperti dikutip dari Kumparan.

Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Menurut jaksa, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Golkar jelas membantah ikut menikmati dan tersandung korupsi korporasi. Wakil Koordinator Bidang Pratama Bambang 'Bamsoet' Soesatyo menyatakan, Golkar tidak dapat dijerat dengan kasus korupsi.

"Partai adalah benda mati tidak punya aset beda dengan korporasi. Kalau ada yang salah oknumnya bukan partainya," ujarnya seperti dinukil dari Merdeka.com, Sabtu (29/9/2018). Menurutnya, Golkar bukan termasuk korporasi. Jika ada kader yang terlibat, Bamsoet menilai itu hanya oknum.

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fikchar Hadjar pada prinsipnya tindak pidana korupsi bisa menjerat pribadi setiap orang dan juga korporasi. Namun setiap korporasi terdapat pribadi yang bertanggung jawab, yakni direksi.

"Hukuman terhadap korporasi itu berupa pembayaran denda. Demikian juga dilakukan oleh korporasi yang bukan badan usaha seperti partai politik," kata Fikchar kepada JawaPos.com, Senin (3/9/2018).

Menurut Fikchar, dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1 memang sudah menetapkan dua orang kader Golkar yakni Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham sebagai tersangka. Tapi hal ini tak menghindarkan partai dari pidana korporasi. "Partai harus membayar denda dan ganti rugi ke negara," ujarnya.

Salah satu contoh hukuman denda pada lembaga yang terseret kasus korupsi korporasi adalah PT Nusantara Konstruksi Enjinering (NKE). Kamis pekan lalu, perusahaan itu didenda Rp700 juta, membayar uang pengganti senilai Rp85,4 miliar dan dilarang mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan. Sebab turut menikmati keuntungan dalam proyek yang dikorup.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR