PILPRES 2019

Korupsi PUPR dan benturan politik untuk petahana

Foto ilustrasi. Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Menseneg Pratikno (kanan) serja sejumlah kepala daerah ketika meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/12/2018).
Foto ilustrasi. Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Menseneg Pratikno (kanan) serja sejumlah kepala daerah ketika meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/12/2018). | Wahyu Putro A /AntaraFoto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menutup akhir tahun 2018 dengan satu Operasi Tangkap Tangan (OTT) lainnya. Jumat (28/12/2018), lembaga antirasuah ini menangkap tangan praktik penyelewengan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebanyak 20 orang diamankan dalam operasi yang berjalan senyap ini. Wakil Ketua KPK Laode Syarif menyebut penangkapan ini terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah yang berada di bawah naungan Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya.

"Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Laode di Gedung KPK, Jumat malam.

Belum jelas siapa dan apa jabatan 20 orang ini. Namun, laporan KOMPAS.com yang merujuk juru bicara KPK Febri Diansyah, beberapa yang ditangkap terdiri dari pejabat Kementerian PUPR, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pihak swasta.

Barang bukti yang turut diamankan dalam praktik yang diduga kuat sebagai suap ini adalah uang tunai sebesar Rp500 juta dan 25.000 dolar Singapura. Selain itu, ada juga satu buah kardus berisi uang dengan jumlah yang belum diketahui.

"Tim masih bekerja, pemeriksaan secara intensif masih perlu kami lakukan terhadap 20 orang tersebut sehingga nanti hasilnya sesuai dengan KUHAP," tambah Febri.

Pada lokasi berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak menampik adanya OTT yang menimpa jajarannya. Akan tetapi, Basuki mengaku belum mengetahui secara terperinci kasus yang mencoreng nama baik lembaganya ini.

"Siapa dan apa, kami belum tahu," sebut Basuki dalam jumpa pers, Jumat (28/12/2018).

Basuki hanya menjelaskan gambaran pelaksanaan proyek di Kementerian PUPR yang beberapanya menggunakan i skema multiyears dan pelelangan. "Lelang biasa yang di DIPA saja," sambungnya, dinukil dari detikcom.

Kalaupun ada celah yang bisa dimanfaatkan anak buahnya untuk melakukan korupsi, hal itu bisa terjadi pada saat proses pengadaan barang dan jasa. Sebab, pada saat itu akan ada banyak perusahaan yang mengikuti proses tender dan berharap bisa memenangkan proyek.

"Bukan menuduh ya, tapi logika," Basuki meneruskan. Apalagi, setiap tahunnya ada sekitar 10.000-11.000 paket pekerjaan, baik konstruksi maupun konsultasi, yang dilelang KemenPUPR.

Senjata politik

Posisi pasangan calon petahana, Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin, tersudut. Rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi senjata politik yang dikeluarkan kubu lawan.

Juru bicara kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, menyebut dua OTT terakhir yang dilakukan KPK menjadi bukti kegagalan visi misi andalan Jokowi, Nawacita.

Apalagi, berselang satu pekan sebelumnya KPK juga melakukan OTT terhadap staf dan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas sangkaan penyelewengan penyaluran dana hibah. Lima orang ditetapkan menjadi tersangka, namun tak menutup jumlah tersangka bertambah.

"Bahkan kita juga mencatat, di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM juga terjadi kasus korupsi dan pelakunya terkena OTT KPK," ucap Habiburrokhman dalam detikcom.

Angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diklaim naik ke posisi 37 pun disebutnya sebagai rapor merah lantaran tidak ada perubahan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir.

"Kita perkirakan berita kasus OTT pejabat Kementerian PUPR akan semakin menyulitkan paslon sebelah pada debat soal hukum, HAM, dan korupsi, 17 Januari (2019) mendatang," tukasnya.

Jokowi pun ditantang untuk mencopot Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (MAJELIS) Sugiyanto mengatakan, langkah ini bisa memberi dampak positif bagi Jokowi sekaligus memberi peringatan bagi pejabat lainnya.

"Jika tidak (mencopot), komitmennya memberantas korupsi dipertanyakan," sebut Ketua MAJELIS Sugiyanto, Sabtu (29/12/2018).

Di sisi lain, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menilai, maraknya pejabat yang terjaring OTT lantaran demokrasi yang salah kaprah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, kekuasaan yang ada pada lembaga-lembaga negara telah terpencar, sehingga tidak ada yang mampu fokus dalam mengambil tindakan.

"Kalau mau menindak koruptor, pemegang kekuasaan yang lain marah. Misalnya, kalau KPK mau menindak, DPR nanti marah," sebut Mahfud, dikutip dari RMOL.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR