PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kosmetik terlarang masih bebas di pasaran

Ilustrasi wajah penuh dengan riasan
Ilustrasi wajah penuh dengan riasan | Alexandr Ivanov /Pixabay

Meski tak mengantungi izin, krim pemutih bermerek La Widya Collagen masih beredar bebas di marketplace. Pembeli dengan mudah dapat memesan produk yang dibanderol dengan rentang harga Rp10 ribu hingga Rp20 ribu itu secara daring (online).

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah melarang peredaran produk dengan nomor registrasi NA47150103942 tersebut per 11 Desember 2017, lantaran mengandung merkuri yang berpotensi merusak kulit dan efek samping lainnya.

Hingga Selasa (7/2/2018), produk krim pemutih tersebut belum tercantum dalam produk kosmetik yang mendapatkan notifikasi kosmetik atau izin edar. Bila permohonan ditolak, perusahaan importir atau produsen sebenarnya masih punya kesempatan untuk mengajukan ulang.

Merujuk Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, produk kosmetik yang beredar harus mengandung bahan yang aman untuk kulit, dan masuk dalam daftar notifikasi BPOM. Jika ada kandungan bahan lain, harus dibuktikan keamanannya secara empiris.

Pemilihan bahan baku pun harus merujuk Kodeks Kosmetik Indonesia II, ASEAN Cosmetic Directive (ACD) dan standar yang disesuaikan dengan Japan Standar Cosmetic Ingredient (JSCI).

Terdapat 1.371 bahan kimia terlarang karena berpotensi membahayakan kesehatan, yang tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Tim Lokadata Beritagar.id mengolah data BPOM dan menemukan 2.040 produk kosmetik yang dicabut dengan alasan "keamanan mutu" sejak 2012 hingga 2017. Namun, data tersebut tidak menunjukkan status produk pada 2018.

Pengolahan data dilakukan spesifik untuk 140 produk yang dicabut izinnya dengan alasan "keamanan mutu", dan diajukan pada 2016 hingga 2017. Dari data tersebut, 50 di antaranya sudah mendapatkan lisensi dari BPOM pada 2017 hingga 2018.

Alhasil, tersisa 90 produk yang izin edarnya belum dirilis BPOM hingga 7 Februari 2018.

Alasan keamanan mutu meliputi produk yang izin edarnya dicabut karena data tidak sesuai--bahan berbahaya atau tidak berbahaya. Terdapat 49 produk yang masuk kategori ini. Misalnya cat kuku yang terbukti mengandung zat pewarna merah K10 (Rhodamin B), bahan pewarna yang lazim digunakan dalam industri tekstil dan kertas.

"Merkuri, timbal, arsen, dan karnium itu bahan yang tegas tidak boleh dicampur dalam kosmetik. Logam seperti merkuri untuk mempercepat regenerasi kulit banyak ditemukan di bahan krim pemutih. Dia logam berat dan sifatnya mengikis. Mengikis sangat jahat dan dia akan mengendap di kulit," kata peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Natalya Kurniawati, ketika dihubungi Beritagar.id.

Selain itu, zat pewarna yang tercampur di cat kuku atau pewarna rambut seperti toluene juga berpotensi membahayakan. "Itu sifatnya menguap dan kalau terhirup akan memengaruhi sistem saraf dan pernafasan. Itu harus dicek juga produknya mengandung itu atau tidak," kata Natalya.

Menurut profesor Ilmu Kesehatan Lingkungan, Ellen Silbergeld, dari Johns Hopkins University, merkuri yang murah dan efektif memutihkan kulit menjadi pilihan produsen kosmetik. Padahal, merkuri dapat mengaburkan pandangan dan mengganggu kemampuan berjalan. Efek terburuknya, mengganggu kerja organ vital dan berujung pada kematian.

BPOM melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 17 Tahun 2014 tentang campuran cemaran mikroba dan logam, masih bisa memberi izin bila kosmetik tersebut secara tidak sengaja tercampur logam merkuri, sepanjang tak lebih dari 1 mg/kg atau 1 mg/L (1 bpj), timbal tak lebih dari 20 mg/kg atau 20 mg/L (20 bpj), arsen tidak lebih dari 5 mg/kg atau 5 mg/L (5 bpj) serta Kadmium (Cd) tidak lebih dari 5 mg/kg atau 5 mg/L (5 bpj).

Adapun kategori lain yang ditolak izinnya karena keamanan mutu adalah produk yang belum diimpor serta didistribusikan dalam waktu enam bulan. Ada 41 produk dalam kategori ini. Hubungan "keamanan mutu" dengan impor sebagai alasan penolakan telah dikonfirmasi ke pihak BPOM, tetapi hingga artikel ini diterbitkan tak berbalas.

Teliti sebelum membeli

Dari seluruh data yang diolah, mayoritas kosmetik diimpor dari Tiongkok (34 produk), Prancis (20 produk), Taiwan (13 produk), Jerman dan Korea Selatan masing-masing sembilan produk, serta Indonesia (4 produk) dan Singapura (1 produk).

Campuran bahan berbahaya dalam kosmetik, terdapat dalam produk buatan Dongyang Yimei Cosmetics Co. Ltd. di Zhejiang, Tiongkok; Bertie Enterprise Corp di Nantou, Taiwan; serta UD Fonda Mas di Surabaya.

Temuan tersebut mencuat setelah BPOM mengawasi sampel yang diajukan perusahaan sebelum beredar dan pengawasan setelah produk beredar. Produk kosmetik luar dan dalam negeri seharusnya melewati prosedur izin edar terlebih dahulu sebelum dipasarkan di Indonesia melalui jalur resmi.

Meski demikian, penelusuran ini membuktikan sejumlah produk kosmetik impor sudah beredar terlebih dahulu meski tak memiliki izin BPOM.

"Kalau memang notifikasi izin edar belum keluar harusnya bersabar dulu karena itu risiko (produsen dan importir) yang harus ditanggung. Kalau keputusan boleh diedarkan, baru produk itu seharusnya beredar," kata Natalya dari YLKI.

Natalya mengimbau kepada BPOM untuk tetap menggencarkan inspeksi secara berkala baik di toko daring maupun di mal besar. Lebih jauh, ia juga meminta konsumen untuk teliti sebelum membeli.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjamin penuh hak pembeli untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Selain itu, konsumen juga berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.

"Konsumen boleh bertanya. Juga bisa mengecek kemasan, label, izin edar dan kedaluwarsa," ujar staf di bidang penelitian/pengujian di YLKI tersebut.

Langkah pengecekan kemasan dapat dilakukan dengan melihat apakah segel masih tertutup rapi atau sudah dibuka. Konsumen juga harus jeli melihat apakah ada indikasi pemalsuan dari kemasan atau segel produk tersebut.

Selanjutnya, jika ingin membeli dapat melihat apakah ada label dari BPOM dengan nomor registrasi atau izin edar yang jelas. Barang yang sudah lolos uji BPOM dipastikan aman dan tidak mengandung zat berbahaya.

Kemudian, konsumen dapat melihat komposisi dari produk tersebut. Jika produk tersebut berbahasa asing, maka idealnya ada translasi dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman.

Pengecekan tanggal kedaluwarsa juga menjadi butir penting untuk mengetahui produk kosmetik tersebut layak digunakan atau tidak. Dalam sejumlah produk, banyak ditemukan rentang waktu penggunaan yang disarankan setelah produk dibuka dan terpapar udara.

"Konsumen punya hak untuk diinformasikan. Kalau sudah terinformasi dan memilih yang tidak meyakinkan, risiko ditanggung konsumen, kalau tidak ada izin edar dan tetap dibeli maka tidak ada jaminan pemerintah," ujarnya.

Jika sudah telanjur membeli tanpa mengetahui kandungan dan terkena efek samping yang membahayakan kesehatan, konsumen juga dapat menuntut perusahaan produsen atau importir.

Dalam pasal 7 beleid yang sama, produsen wajib menjamin kualitas produk atau jasa dan memberikan kompensasi berupa ganti rugi akibat pemakan produk yang digunakan konsumen.

"Kami imbau konsumen yang dirugikan karena produk yang mengandung merkuri atau timbal untuk meminta pertanggungjawaban ke produsen," imbau Natalya.

Lebih jauh, BPOM telah memerinci sanksi yang dapat diterima oleh produsen bandel mulai dari peringatan tertulis, larangan edar, penarikan kosmetik, pemusnahan, pembatalan notifikasi hingga penghentian sementara kegiatan produksi.

BPOM tak berhak menindak jika ada unsur pidana seperti pemalsuan dan penipuan. Meski demikian, BPOM bisa menggandeng aparat kepolisian untuk menindak indikasi kriminal dalam produksi dan penjualan kosmetik.

BACA JUGA