Kota Kendari kini dipimpin bekas caleg asal PKS

 Sulkarnain Kadir (tiga kanan) menerima Surat Keputusan jabatan Plt Wali Kota Kendari dari Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Teguh Setiyabudi di Kendari, Jumat (2/3/2018).
Sulkarnain Kadir (tiga kanan) menerima Surat Keputusan jabatan Plt Wali Kota Kendari dari Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Teguh Setiyabudi di Kendari, Jumat (2/3/2018). | La Ode Pandi Sartiman /Beritagar.id

Menyusul penahanan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sang wakil Sulkarnain Kadir pun mendapat "durian runtuh". Sejak Jumat silam (2/3/2018), Sulkarnain ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Kendari.

Meski sudah sesuai dengan prosedur administrasi pemerintahan, "naik kelas" Sulkarnain bernuansa asing. Sulkarnain bukan tokoh populer bagi masyarakat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) walau pernah menjadi anggota DPRD Kendari pada periode 2004-2009.

Namanya mulai menanjak ketika mendampingi Adriatma maju dalam pemilihan wali kota Kendari pada 2016. Sementara di kancah politik lokal, Sulkarnain adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Kendari.

Ia pernah menjajaki peruntungan dengan mengikuti pemilihan calon legislatif (caleg) 2014 untuk DPRD Kota Kendari dengan daerah pemilihan (dapil) 5 meliputi Kecamatan Mandonga dan Puuwatu. Di dapil ini hanya ada delapan kursi untuk diperebutkan 11 partai politik.

Namun Sulkarnain hanya berada di peringkat ketiga perolehan suara terbanyak kala itu. Padahal namanya bertengger di nomor urut 1 dari delapan kader PKS yang bertarung.

Sulkarnain hanya mampu meraup 607 suara. Bahkan suaranya kalah banyak dari kolega separtai, Arman Labelo, yang memegang nomor urut 5 (1.299 suara).

Namun dua tahun setelah itu, Adriatma mengajaknya jadi pendamping untuk menjadi wakil wali kota Kendari pada pilkada 2016. Pasangan dengan akronim ADP-SUL ini diusung PAN (6 kursi), PKS (4), dan PKB (1), sedangkan PBB (1) dan PKPI (0) menjadi pendukung.

Di tengah isu dinasti politik yang disematkan kepada mereka, pasangan ADP-SUL mampu menang meyakinkan. Kemenangan tak lepas dari sokongan wali kota Kendari saat itu, Asrun, yang juga ayah Adriatma.

Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh suara terbanyak (62.019) atau 41 persen. Disusul pasangan nomor urut 1 Abdul Razak-Haris Andi Surahman dengan perolehan 55.769 suara atau 36,86 persen.

Sedangkan pasangan nomor urut 3 Mohammad Zayat Kaimoeddin-Suri Syahriah Mahmud berada di posisi terakhir dengan perolehan suara 33.501 atau 22,14 persen.

Kemenangan ADP-SUL pun melanggengkan 10 tahun rezim Asrun. Namun, baru 143 hari menjabat sejak dilantik pada 9 Oktober 2017, Adriatma justru terantuk hukum.

Ia dan Asrun ditangkap KPK pada Rabu (28/2) dan kemudian menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan pula pengusaha rekanan lama pemerintah kota Kendari.

Menyusul status Adriatma sebagai tersangka dan berada di tahanan KPK, pemerintah provinsi Sultra sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah mengambil langkah cepat dengan menerbitkan surat penunjukkan Plt wali kota Kendari kepada Sulkarnain.

Meski bak ketiban durian runtuh, Sulkarnain menegaskan peristiwa yang dialami Adriatma tak berhubungan dengan posisinya sebagai Plt wali kota.

"Saya tetap menjalankan pemerintahan sesuai komitmen kami bersama pak wali kota (ADP)," ungkap Sulkarnain selepas pelantikan pekan lalu.

Ia menyebut proses hukum yang dijalani Adriatma harus dihormati. Namun Sulkarnain meminta publik tidak melupakan asas praduga tak bersalah karena Adriatma masih sebatas tersangka.

Jabatan Sulkarnain menjadi Plt wali kota Kendari merupakan perintah undang-undang ketika atasannya berurusan dengan hukum. Kabag Otonomi Daerah Biro Umum Setda Provinsi Sultra Tomi Indra Sukiadi menjelaskan jabatan Plt bagi Sulkarnain ini merupakan bagian dari amanah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 65 Ayat 4 dijelaskan bahwa; Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

"Masa jabatan Plt ini tak ada batas waktunya," ungkap Tomi kepada Beritagar.id, Selasa (6/3).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada disebutkan bahwa bila telah ada keputusan hukum tetap atas perkara hukum kepala daerah, maka yang akan menjabat sebagai kepala daerah otomatis adalah wakilnya. Itu pun melalui persetujuan menteri dalam negeri.

Bila kasus Adriatma sudah diputus oleh pengadilan alias berkekuatan hukum tetap, maka partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan nama untuk mendampingi Sulkarnain.

Catatan redaksi: Seorang pembaca mengirim informasi tambahan sekaligus sebagai ralat soal perjalanan karier Sulkarnain di DPRD Kendari. Artikel telah dimutakhirkan. Terima kasih.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR