PENINDAKAN KORUPSI

KPK belum tuntaskan 17 kasus besar

Pegiat anti korupsi dari Malang Corruption Watch (MCW) melakukan aksi teaterikal saat berunjukrasa di depan Kantor Bupati Malang, Jawa Timur, Rabu (9/1/2019).
Pegiat anti korupsi dari Malang Corruption Watch (MCW) melakukan aksi teaterikal saat berunjukrasa di depan Kantor Bupati Malang, Jawa Timur, Rabu (9/1/2019). | Ari Bowo Sucipto /ANTARA FOTO

Ada 17 kasus korupsi yang belum dituntaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara perkara pidana juga punya masa kedaluwarsa.

Menurut data di situs resmi KPK, pada 2018 lembaga anti rasuah ini telah menangani penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.

Hal ini diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) dalam kajiannya terhadap kinerja KPK di bawah pimpinan Agus Rahardjo, yang akan berakhir Desember 2019.

"Kami mencatat paling tidak masih ada 17 perkara korupsi yang cukup besar yang masih ditunggak penyelesaiannya oleh KPK," tandas Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5).

Kasus yang dimaksud adalah kasus rekening gendut oknum jenderal polisi, suap Bakamla, suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, suap Rolls Royce Garuda Indonesia, korupsi BLBI, korupsi Bank Century, korupsi Pelindo II, juga kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP.

Menurut Kurnia dalam kasus BLBI, pada putusan Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain. Namun, hingga kini belum dijerat KPK.

Padahal, perkara korupsi juga punya masa kedaluwarsa. Mengacu pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, yang menyebut kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, masa daluwarsanya 18 tahun.

"Ini kasus dengan kerugian negara cukup besar Rp 4,58 triliun. Dengan disebutkannya beberapa nama seharusnya menjadi modal bagi KPK untuk menindaklanjuti perkara ini. Karena jika dilihat dari tempus delicti kasus ini maka tahun 2022 akan berpotensi menjadi kadaluwarsa," papar Kurnia.

Beberapa nama tersebut antara lain Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan Dorodjatun.

Kasus e-KTP juga mendapat sorotan. Saat membacakan dakwaan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, nama puluhan politisi disebut jaksa KPK ikut menerima aliran dana proyek bernilai Rp5,9 triliun itu.

Di antaranya, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Yasonna Laoly, Ketua DPR RI Marzuki Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anas Urbaningrum, dan beberapa nama lain. "Sejauh ini KPK baru menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun," imbuh Kurnia.

Kasus lain yang juga dinilai masih abu-abu penyelesaiannya, proyek SKRT Kementerian Kehutanan, hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan, proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, dan pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004.

Selain itu masih ada pula kasus suap Innospec untuk pejabat Pertamina, kasus Bank Century, proyek pembangunan di Hambalang, proyek Wisma Atlet Kementerian Pemuda dan Olahraga di Sumatra Selatan, dan suap pemilihan Deputy Bank Indonesia.

Menurut ICW dan TII, KPK belum menerapkan asset recovery dengan maksimal. Dari 313 perkara yang ditangani, hanya 15 perkara kena aturan tindak pidana pencucian uang.

Rata-rata tuntutan KPK sepanjang 2016-208 juga masuk kategori ringan karena hanya sampai 5 tahun 7 bulan penjara saja. "Angka ini tidak terlalu tinggi, karena harusnya bisa lebih tinggi, yakni memungkinkan sampai 20 tahun, tapi ini hanya 67 bulan," ujar Kurnia.

Catatan lain untuk KPK adalah perihal konsolidasi internal. Belum lama ini, pengangkatan penyidik baru dikritik internal KPK.

Kurnia menilai, hal seperti ini semestinya tidak ada lagi. Bagaimanapun, pengangkatan penyidik baru, diharapkan bisa meningkatkan kinerja KPK.

Ke depannya, mengingat masa kerja pimpinan KPK akan berakhir Deseber 2019, ICW mendesak agar pemerintah segera membentuk panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK untuk masa bakti 2019-2023.

"Kita dorong agar orang-orang yang dipilih presiden Jokowi sebagai pansel adalah mereka yang mempunyai profesionalitas yang tinggi, kemampuan berpikir yang cukup tinggi dan juga dan poin pentingnya adalah integritas," tutur Kurnia.

Meski pesimistis ini bisa cepat terlaksana, layak diingat bahwa keerlambatan penentuan pansel bisa berdampak pada kerja pansel. Mulai dari pengumuman seleksi administrasi, wawancara, hingga minta masukan pada publik. Belum lagi proses fit and proper test di DPR.

ICW berharap, proses pelantikan pimpinan KPK yang baru bisa dilantik tepat waktu pada Desember 2019.

Catatan redaksi: jumlah kasus 17, sesuai ralat ICW.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR