KORUPSI KEPALA DAERAH

KPK bidik 22 provinsi rawan korupsi

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (tengah) usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2). Selama 2018, KPK sudah menetapkan 5 kepala daerah menjadi tersangka korupsi.
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (tengah) usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2). Selama 2018, KPK sudah menetapkan 5 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. | Reno Esnir /Antara Foto

Banyaknya korupsi di daerah menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, 22 provinsi dan 360 pemerintah kabupaten/kota telah masuk dalam prioritas pengawasan KPK tahun ini.

"Jawa Tengah masuk area rawan korupsi keempat bersama Maluku Utara, NTT, Kalimantan Timur, dan Riau. Area pertama berada di Papua," ungkap Tjahjo, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/2/2018) seperti dikutip dari bisnis.com.

Tjahjo menjelaskan, ada enam fokus bidang yang rawan korupsi dan akan dipelototi KPK. Yakni pengadaan barang dan jasa, proses perizinan berbasis IT, perencanaan anggaran bersama DPRD, indikasi jual beli jabatan, pencairan dana hibah serta bansos, dan pembahasan tunjangan.

Selain berkolaborasi dengan KPK, Kemendagri juga akan menggandeng kejaksaan dan untuk mengontrol potensi korupsi yang ada di daerah-daerah tersebut. "Enam fokus pengawasan potensi korupsi itu sedang diproses oleh KPK," ujarnya. Tjahjo berharap, para pemangku daerah dapat memahami area rawan korupsi.

Menurut laporan KPK, sepanjang 2017 ada 12 perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Dari pengumpulan data Tribunnews, ada 9 kepala daerah. Paling banyak di Jawa Timur. Mereka adalah Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus; Bupati Nganjuk Taufiqurrahman; Wali kota Batu, Eddy Rumpoko; dan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.

Di Banten, ada Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi. Sedangkan di Jawa Tengah ada Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno.

Di Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bupati Batubara, Sumatra Utara, OK Arya Zulkarnain juga harus mengenakan rompi oranye karena ketangkap tangan menerima uang suap.

Di Bengkulu, bahkan gubernur Ridwan Mukti ditangkap beserta istrinya, Lily Martiani Maddari.

Jumlah tangkapan ini ternyata tak berhenti usia tahun berganti. Saat awal Februari 2018, alias 35 hari sejak tahun baru, KPK sudah menangkap 5 kepala daerah, alias rata-rata sepekan satu kepala daerah ditangkap KPK.

Pertama, Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif, ditangkap pada (4/1/2018). Lalu Bupati Kebumen, Jawa Tengah M. Yahya Fuad juga kena ciduk KPK. Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Rudi Erawan juga tak lepas dari jerat KPK.

Kasus suap uang ketok APBD Jambi, menyeret Gubernur Zumi Zola menjadi tersangka. Terakhir, Bupati Jombang, Jawa Timur Nyono Suharli Wihandoko tertangkap tangan karena terima suap.

Kondisi ini menciptakan Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Otonomi dan desentralisasi kekuasaan malah melahirkan 'raja-raja kecil' dan menyuburkan praktik korupsi di daerah.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tak menolak bahwa Indonesia tengah darurat korupsi. Dari sejumlah kasus yang telah dibawa ke persidangan, tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor maraknya korupsi.

Faktor lain adalah adanya saling sandera antara eksekutif dan legislatif. Di sejumlah daerah misalnya, DPRD menolak untuk mengesahkan APBD jika tak ada uang pelicin dari eksekutif. "KPK mencoba menengahi tata kelolanya kemudian selesai setelah kami datang menengahinya," kata Saut, seperti dikutip dari Viva.co.id, Selasa (6/2/2018).

BACA JUGA