MEIKARTA

KPK dalami peran korporasi dalam suap izin Meikarta

Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/10/2018).
Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/10/2018). | Risky Andrianto /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dan mendalami peran korporasi dalam kasus suap izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK tak menutup kemungkinan menerapkan pidana korporasi dalam kasus tersebut.

"Sejauh ini masih individu atau perorangan yang menjadi tersangka tetapi dalam proses penanganan perkara kami sudah melihat bagaimana posisi orang-orang tersebut apakah dia sebagai personifikasi dari korporasi, menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas resmi dari korporasi atau berjalan sendiri sebagai personal saja," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dikutip Antaranews.com di Jakarta (30/7/2019).

Febri menambahkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kemungkinan suap tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Dalam kasus ini perusahaan tersebut adalah PT Lippo Cikarang TBK.

"Apakah korporasinya terlibat atau tidak terlibat saat ini tentu belum bisa kami simpulkan karena baru 11 orang yang diproses tetapi yang pasti pengembangan perkara ini akan terus dilakukan," kata dia.

Pada Selasa (30/9), KPK telah menetapkan dua tersangka baru, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto.

Iwa diduga menerima aliran suap proyek Meikarta sebesar Rp900 juta terkait dengan pengurusan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Toto Toto diduga menyuap Bupati Bekasi yang saat itu dijabat Neneng Hasanah Yasin untuk memuluskan sejumlah izin terkait pembangunan Meikarta.

Sebelumnya, kasus ini telah menjerat Neneng Hasanah Yasin dan eks-Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Keduanya telah dijatuhi hukuman.

Neneng, yang sudah mundur dari jabatan bupati, telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan tahanan. Hak politik perempuan itu juga dicabut untuk 5 tahun. Sedangkan Billy dihukum 3,5 tahun penjara.

Tujuh orang lain yang terlibat adalah empat pejabat Kabupaten Bekasi, satu pegawai Lippo Group, dan dua konsultan Lippo. Mereka juga telah dihukum penjara bervariasi antara 1,5 hingga 4,5 tahun.

Dalam tuntutan Billy Sindoro, Jaksa KPK jaksa menyebut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh korporasi. Ayat 1 menyebutkan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur korporasi.

Ayat ke-2 menyebutkan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi jika korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut untuk keuntungan korporasi.

Juga, jika korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau jika korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan hukum yang berlaku guna menghindari tindak pidana.

Saat mengadili Neneng, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung memaparkan bahwa uang suap bernilai total lebih dari Rp18 miliar--Rp 16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura--telah beredar dalam kasus perizinan proyek Meikarta itu.

KPK menegaskan bahwa mereka serius menyelidiki apakah kasus Meikarta ini benar terkait dengan korporasi tempat para tersangka dan terdakwa penyuap bekerja.

"Nanti kita lihat proses tahapan berikutnya. Kalau kita bisa, kita naikkan ke korporasinya. Kita lihat, sejauh apa mereka memperoleh sesuatu dari tindak pidana yang dilakukan. Nanti kita tunggu prosesnya. Ini masih ada perjalanan lain. Kira-kira begitu," tutur Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dinukil RMco.id (29/7).

Hingga saat ini telah lima korporasi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak sejak Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Lima perusahaan tersebut adalah PT Nusa Konstruksi Enjinering, PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya, PT Putra Ramadhan, dan PT Merial Esa.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR