KORUPSI KEPALA DAERAH

KPK geledah lima lokasi di Kendari

Aparat kepolisian bersenjata lengkap mengamankan penggeledahan oleh KPK di kantor PT Sarana Bangun Nusantara menyusul perkara suap yang melibatkan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (2/3/2018).
Aparat kepolisian bersenjata lengkap mengamankan penggeledahan oleh KPK di kantor PT Sarana Bangun Nusantara menyusul perkara suap yang melibatkan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (2/3/2018). | La Ode Pandi Sartiman /Beritagar.id

Menyusul penetapan tersangka Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang juga mantan Wali Kota Kendari Asrun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (2/32018).

Sekira pukul 13.50 WITA, sebanyak 30 orang penyidik KPK yang dikawal 12 aparat kepolisian bersenjata lengkap mulai menyebar untuk mencari alat bukti baru dugaan suap antara wali kota dan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.

Lima lokasi yang telah direncanakan untuk digeledah adalah rumah jabatan Adriatma di Jalan Made Sabara I, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga.

Lantas rumah kediaman mantan bupati Konawe Selatan Imran di Jalan Tina Orima Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wuawua. Imran adalah ayah Siska Karina, istri Adriatma.

Kediaman Asrun di Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, juga tak luput dari penggeledahan lembaga antirasuah itu. Lalu KPK menggeledah rumah mantan ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawati Faqih di BTN 1 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia.

Kantor PT Sarana Bangun Nusantara di Jalan Syech Yusuf Nomor 8, Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, juga disambangi KPK. Menurut pantauan Beritagar.id, seluruh operasi penggeledahan berlangsung tertutup.

Di kantor PT Sarana Bangun Nusantara yang bergerak dalam bidang distribusi cat, tampak melalui kaca kantor dari luar, delapan orang petugas mengenakan rompi KPK bekerja dan mencari berbagai dokumen di laci hingga lemari.

Tak ada akses bagi wartawan untuk menyaksikan langsung aktivitas penggeledahan itu. Sementara pegawai perusahaan langsung menutup akses pandang denganrapat-rapat.

Khusus di Kantor PT Sarana Bangun Nusantara ini, penyidik melakukan penggeledahan hingga tujuh jam atau sampai pukul 20.30 WITA. Maklum, perusahaan ini diduga memiliki banyak bukti tambahan soal tindakan suap direkturnya terhadap Adriatma.

Perusahaan ini pun "dekat" dengan pemerintah kota Kendari sejak pertama kali Asrun menjabat wali kota pada 2007. Sedangkan dalam berkas sangkaan KPK, Direktur PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah memberikan suap kepada wali kota Kendari melalui mantan kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih yang kini juga menjadi tersangka.

Perusahaan termaksud baru saja memenangi lelang proyek pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port untuk tahun anggaran 2018 atau pada era Adriatma.

Dinukil dari laman layanan pengadaan (lelang) secara elektronik (LPSE) Kendari, total pagu anggaran jalan tersebut kurang lebih Rp60,36 miliar. Sementara angka penawaran Rp60,17 miliar.

Proyek ini melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kendari dengan pengerjaan tiga tahun jamak atau multiyears hingga 2020. Ini bukan proyek pertama PT Sarana Bangun Nusantara bersama pemkot setempat.

Pada masa dua periode Asrun, PT Sarana Bangun Nusantara mendapatkan beberapa proyek besar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Kendari.

Dari laman yang sama, perusahaan ini turut dalam pekerjaan besar seperti pembangunan DPRD Kendari bersama Dinas PU pada APBD 2014. Total pagu anggarannya Rp49,78 miliar dengan penawaran Rp49,28 miliar. Proyek ini juga dikerjakan dalam multiyears hingga 2017.

PT Sarana Bangun Nusantara mengerjakan pula proyek pembangunan tambat Iabuh Zona III Ujung Kendari. Proyek ini berada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan pagu Rp20,01 miliar dan penawaran Rp19,93 miliar dengan pengerjaan multiyears hingga 2017.

Sementara pada 2016, perusahaan ini mengerjakan proyek pengaspalan jalan dan jembatan kawasan Wuawua Kendari yang anggarannya berada di satuan kerja Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum. Total pagu anggaran Rp6 miliar dan penawarannya Rp5,99 miliar.

Sementara pada 2013, perusahaan ini mengerjakan proyek mekanikal Pasar Sentral Kota Kendari yang anggarannya berada di Sekretariat Daerah Kota Kendari. Nilai pagu Rp5,47 miliar dan penawarannya Rp5,45 miliar.

Dari sejumlah proyek yang diperoleh perusahaan milik Hasmun ini, yang berdampak hingga terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu (28/2) adalah proyek terbaru jalan Bungkutoko menuju Kendari New Port.

Hasmun disangka memberi uang suap fee proyek kepada Adriatma dan Asrun hingga Rp2,8 miliar yang dicairkan secara bertahap. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk biaya kampanye Asrun sebagai calon gubernur Sultra.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR