RINGKASAN SETAHUN

KPK, KPU, dan DPR/DPRD pemeran utama peristiwa 2018

Gabungan foto untuk kaleidoskop lembaga 2018.
Gabungan foto untuk kaleidoskop lembaga 2018. | Antara Foto /Antara Foto

Politik semakin memanas sepanjang tahun 2018 ini. Tak heran, tiga lembaga yang paling sering menjadi bahan sorotan selama setahun ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga lembaga itu saling berkelindan di tahun politik 2018 ini. Satu tema, misalnya korupsi, bisa berisi DPR, KPU, dan KPK.

KPU, sebagai penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, mendapatkan porsi besar dalam liputan di sejumlah media.

Selama setahun ini, mesin pemantau media daring Beritagar.id, mencatat berita tentang KPU bisa mencapai 252.288 setahun. Artinya, dalam sehari pembaca di Internet dapat menemukan sekitar 700 berita tentang KPU dari berbagai media.

Pemberitaan tentang KPU sebenarnya kalah dari sisi jumlah dengan DPR/DPRD. Pemberitaan tentang DPR/DPRD hampir mencapai dua kali lipat pemberitaan tentang KPU yaitu sebanyak 476.844.

DPR/DPRD memang lebih menjangkau beragam soal dari komentar politik, ekonomi, budaya, agama, perundang-undangan, sampai LGBT. Tetapi, mayoritas pemberitaan para anggota legislatif itu berkaitan dengan korupsi dan pemilu.

Lembaga lain yang selalu menjadi sorotan, tentu saja KPK. Lembaga ini sering menjadi sajian media karena tangkapan yang melibatkan pejabat dan politikus.

Dari tiga lembaga yang selalu menjadi pemeran utama dalam pemberitaan itu, berikut tema yang paling sering dibahas berdasarkan pantauan mesin Beritagar:

KPU dan caleg eks terpidana korupsi

Sejumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan aksi peringatan hari anti korupsi sedunia saat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), di kawasan Bundara HI, Jakarta, Minggu (9/12/2018).
Sejumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan aksi peringatan hari anti korupsi sedunia saat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), di kawasan Bundara HI, Jakarta, Minggu (9/12/2018). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Polemik calon anggota legislatif terpidana korupsi yang maju pada Pemilu 2019 mendominasi pemberitaan sejumlah media mengenai KPU selama setahun ini, dibandingkan tahapan pemilu lainnya.

KPU telah melarang terpidana korupsi menjadi caleg, tetapi partai ngotot mencalonkannya. Tinggal publik yang seharusnya "menghukum" partai yang mengusung bekas terpidana korupsi sebagai caleg.

Selain terpidana korupsi, Pilkada 2018 juga telah menjadikan KPU dalam jajaran lembaga yang paling banyak disoroti. Pilkada 2018 paling menjadi sorotan nasional di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

DPR di antara LGBT dan korupsi massal

Sejumlah terdakwa anggota DPRD Kota Malang menjalani sidang tuntutan kasus suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 sebesar Rp700 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).
Sejumlah terdakwa anggota DPRD Kota Malang menjalani sidang tuntutan kasus suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 sebesar Rp700 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (28/11/2018). | Umarul Faruq /Antara Foto

DPR dapat menjadi sorotan dalam beragam tema, seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Pernyataan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan yang menyebutkan ada fraksi di DPR yang menyetujui RUU LGBT sempat menjadi sorotan nasional.

Tema undang-undang yang digabungkan dengan isu sensitif seperti LGBT itu memang menjadi sorotan, tetapi pemberitaan kasus korupsi di tubuh anggota legislatif tetap dominan.

DPR dan DPRD menempati urutan teratas ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan. Korupsi yang melibatkan rombongan anggota legislatif di pusat maupun daerah, seperti di Sumatra Utara dan Malang, jawa Timur menjadikan DPR/DPRD menempati urutan teratas dalam pemberitaan.

KPK panen OTT

Terdakwa kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 dan kasus penerimaan gratifikasi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang, Irwandi Yusuf, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/12/2018).
Terdakwa kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 dan kasus penerimaan gratifikasi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang, Irwandi Yusuf, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/12/2018). | Dhemas Reviyanto /Antara Foto

Selama 2018 ini, KPK menorehkan rekor operasi tangkap tangan. KPK telah melakukan 29 operasi tangkap tangan dan sudah menetapkan 108 orang sebagai tersangka.

Dengan frekuensi tangkap tangan itu, KPK selalu menjadi sorotan media setiap harinya dalam setahun ini.

Tangkapan tahun ini yang paling sering menghiasi media daring adalah mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dan eks Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

KPK menetapkan Irwandi Yusuf sebagai tersangka dugaan suap pengucuran dana otonomi khusus Aceh 2018 pada Rabu (4/7/2018) lalu. Irwandi diduga menerima duit suap Rp500 juta dari Bupati Bener Meriah periode 2017-2022, Ahmadi.

Tangkapan KPK lainnya yang tak kalah ramai diberitakan adalah Gubernur Jambi, Zumi Zola. Dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/12/2018), mantan bintang film dan sinetron ini divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Politisi PAN itu juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa tahanan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR