PENEGAKAN HUKUM

KPK kritik Kumham soal pengawasan pegawai lapas korup

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kedua kanan), Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami (kedua kiri), Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto (kanan) dan Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana (kiri) mmenggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3/2019) usai penyerahan rekomendasi kajian lapas.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kedua kanan), Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami (kedua kiri), Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto (kanan) dan Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana (kiri) mmenggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3/2019) usai penyerahan rekomendasi kajian lapas. | Sigid Kurniawan /ANTARA FOTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik Kementerian Hukum dan HAM atas pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang korup lantaran praktik gratifikasi antara narapidana korupsi dengan pegawai lapas.

Pada 16 Oktober 2019 lalu, penyidik menetapkan bekas Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko dan Wahid Hussein sebagai tersangka penerima hadiah dari terpidana untuk pelicin izin keluar.

"Dalam pelaksanaan tugas pencegahan (korupsi), KPK telah melakukan kajian tentang lapas di Indonesia dan memberikan rekomendasi. Akan tetapi, KPK menyayangkan pihak Kementerian Hukum dan HAM tidak serius melaksanakan rekomendasi dan rencana kerja, padahal penyusunannya dilakukan oleh pihak Kumham sendiri," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di depan awak media di kantornya, Jakarta, pada Rabu (16/10) lalu.

Rekomendasi tersebut sudah diberikan 12 tahun lalu, namun, hanya 42 persen yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Alhasil, pada pertengahan 2018, lembaga antikorupsi mencokok Deddy dan Wahid. Ikut dalam deretan tersangka yakni napi korupsi Tubagus Chaeri "Wawan" Wardana yang diduga sebagai pemberi gratifikasi berupa mobil dan duit Rp75 juta.

"Ada istilah yang rasanya tepat dalam konteks ini: it takes two to tango. Artinya, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama dan tidak mungkin akan berjalan jika salah satu tidak berkomitmen," tegas Basaria.

Basaria menambahkan, penyidik menyarankan dibangun lapas khusus untuk napi korupsi agar ruang geraknya terbatas. Lapas tersebut ditempatkan di Nusakambangan, Jawa Tengah.

Penyimpangan berkurang

Merepons pernyataan Basaria, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengklaim sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2018 lalu, dugaan penyimpangan yang dilakukan pegawai lapas berkurang.

Data hukuman disiplin yang diterima Beritagar.id menunjukkan per 2019, ada 14 kasus yang tengah diproses dan 33 kasus telah diberi surat keputusan, seluruhnya adalah kasus dengan sanksi berat.

Dibandingkan empat tahun lalu, angka kasus hukuman disiplin yang diproses menurun 91,35 persen sementara untuk surat keputusan yang diteken menurun 88,4 persen.

"Kasus Pak Deddy dan Pak Wahid itu kasus lama. Kami sudah melakukan penguatan dan pengawasan serta pengendalian terus menerus dengan menggunakan berbagai sarana," ujar Sri Puguh ketika dihubungi Beritagar.id pada Jumat (18/10).

Wewenang pengawasan ada di tangan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan tiap daerah. Jika keduanya mampu memaksimalkan pencegahan hukuman disiplin maka mampu mengeliminasi penerapan sanksi.

"Berbagai kebijakan dan mekanisme kontrol juga sudah kami lakukan. Jika melihat dampaknya berdasarkan data sebenarnya ada penurunan yang cukup signifikan setelah OTT," katanya.

Dari total data hukuman disiplin, menurutnya, kebanyakan terjerat kasus narkoba. Para sipir atau pegawai lapas menjadi perantara peredaran narkoba di sel.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR