OTT KPK

KPK OTT di Yogyakarta, lagi-lagi jaksa terjaring

Tersangka pengacara Alfin Suherman (tengah) tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (9/8/2019). Alfin menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan suap ke mantan Aspidum Kejati DKI Agus Winoto terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Tersangka pengacara Alfin Suherman (tengah) tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (9/8/2019). Alfin menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan suap ke mantan Aspidum Kejati DKI Agus Winoto terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Sebanyak empat orang diamankan dan tiga lokasi berbeda dipasangi garis pengaman dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta, pada Senin (19/8/2019) malam.

Dari keempat orang yang diamankan tersebut, satu di antaranya merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dua orang aparatur sipil negara yang bertugas mengurusi bidang pengadaan atau proyek. Sisanya, rekanan atau swasta.

Sedangkan tiga lokasi yang dipasangi garis KPK, dua di antaranya berada di Yogyakarta, termasuk di kantor dinas Pekerjaan Umum di sana, dan sebuah rumah di Solo milik pihak swasta.

"Diduga terkait proyek yang diawasi oleh Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) Yogyakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (19/8) malam, seperti dilansir Kompas.com.

TP4 merupakan tim asistensi yang dibuat Kejasaan Agung (Kejagung) dengan fungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. Sedangkan TP4D, merupakan perwakilan di daerah.

Dalam OTT tersebut, komisi antirasuah mengamankan uang sekitar Rp100 juta. Febri masih belum mengetahui secara pasti apakah uang tersebut merupakan pemberian pertama atau ke berapa.

Untuk hal tersebut, menurutnya, masuk dalam materi pemeriksaan tim nantinya. "Kami menindaklanjuti informasi diterima dari masyarakat. Setelah kami cek di lapangan diduga sudah terjadi transaksi," ucap Febri dalam CNN Indonesia.

Aksi KPK kali ini seperti deja vu. Bukan soal menangkap pelaku rasuah, yang memang sudah kerjaan KPK. Namun, lebih kepada siapa aktor-aktornya. Penangkapan oleh KPK kepada anggota korps Kejaksaan bukan barang baru.

Tidak perlu berpikir jauh-jauh ke belakang. Baru kurang dari dua bulan lalu, tepatnya akhir Juni 2019, KPK juga menangkap dua oknum jaksa pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Kasusnya, terkait penipuan yang tengah ditangani Kejati DKI.

Namun, untuk kasus itu, KPK menyerahkan kedua jaksa tersebut ke Kejaksaan Agung untuk diproses secara etik di pengawasan dan perkara pidananya di Pidana Khusus Kejagung.

Bila ingin sedikit menoleh lebih ke belakang lagi, ada nama-nama seperti Urip Tri Gunawan (Kejagung), Fahri Nurmalo (Kejati Jawa Tengah), Devianti Rohaini (Kejati Jawa Barat), Farizal (Kejati Sumatra Barat), dan beberapa lagi.

Penangkapan oleh KPK tersebut ada yang telah berkekuatan hukum tetap, inkracht, seperti Urip yang dihukum 20 tahun penjara, maupun dikembalikan dan "diurus" oleh Kejagung.

Untuk kasus yang terakhir ini, pihak Gedung Bundar tengah meminta informasi kepada Kejati Yogyakarta.

"Iya infonya seperti (itu) dan kita sedang melakukan konfirmasi dengan jajaran Kejati Yogya terkait info dimaksud," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri.

Maraknya penangkapan terhadap oknum korps jaksa yang diduga turut serta dalam aksi rasuah ini membuat sejumlah masyarakat bereaksi. Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya.

Catatan ICW, dalam kurun waktu 2004 hingga 2018, ada tujuh jaksa yang terlibat praktik rasuah dan terjaring oleh KPK. Oleh karena itu, mereka meminta Jaksa Agung untuk mengundurkan diri.

"Karena peristiwa ini sudah berulang, maka Jaksa Agung diminta mengundurkan diri karena telah gagal memastikan Kejaksaan bebas dari korupsi," tulis siaran pers ICW, akhir Juni lalu,

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR