OTT KPK

KPK tahan Bupati Labuhanbatu, Sumut kian rawan korupsi

Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/7/2018).
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/7/2018). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara, Pangonal Harahap, sebagai tersangka dugaan korupsi proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

Lembaga antirasuah juga menetapkan orang kepercayaan bupati, Umar Ritonga serta pemilik PT Binivian Konstruksi Abadi, Effendy Syahputra sebagai tersangka.

Penahanan terhadap Pangonal pada Rabu (18/7/2018) itu kian menambah deretan kepala daerah terjerat korupsi. Sepanjang 2018 ini, KPK telah menggelar 17 operasi tangkap tangan dan 15 kepala daerah menjadi tersangka.

Operasi senyap KPK teranyar menyeret Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi. "Peristiwa penerimaan suap sangat kami sesalkan karena masih harus terjadi kembali," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melalui Antaranews, Rabu (18/7/2018).

Kata Saut, perbuatan korupsi yang dilakukan kepala daerah yang bersekongkol dengan pejabat dinas serta pihak swasta sangat merugikan masyarakat di daerah tersebut.Selain melanggar sumpah jabatan, korupsi kepala daerah telah mengkhianati masyarakat yang memilih dalam proses demokratis.

Bupati Labuhanbatu pun menguatkan Sumatra Utara sebagai daerah rawan korupsi. Sumut telah ditetapkan sebagai daerah rawan korupsi sejak 2016. Dua Gubernurnya terjerat kasus korupsi. Syamsul Arifin, sudah divonis enam tahun. Sedangkan Gatot Pujo Nugroho, terjerat empat kasus korupsi dan melibatkan sejumlah anggota DPRD.

Dari sisi jabatan, kasus Bupati Labuhanbatu kian mengukuhkan bupati sebagai "juara" dalam jumlah kepala daerah terseret kasus korupsi. Berdasarkan data Mahkamah Agung yang diolah Lokadata Beritagar.id, ada 74 bupati yang terseret kasus korupsi dan sudah masuk persidangan di pengadilan sejak 2001-2017.

Kode rumit korupsi di Labuhanbatu

KPK menduga Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap, menerima Rp576 juta--total permintaannya sebesar Rp3 miliar--dari Effendy sebagai fee proyek di lingkungan kabupaten Labuhanbatu.

Uang suap diberikan bersumber dari pencairan dana proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Labuhanbatu senilai Rp23 miliar. "Sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp1,5 miliar namun tidak berhasil dicairkan," kata Saut.

Dalam kasus Labuhanbatu ini, KPK menemukan adanya modus, yaitu menitipkan uang tunai di bank. Penerima uang suap dan pemberi tidak berada di tempat saat uang berpindah.

Ada empat tokoh dalam skenario penitipan uang haram itu, yaitu, pemilik PT Binivian Konstruksi Abadi Effendy Syahputra; orang kepercayaan Effendy berinisial AT; orang kepercayaan bupati, Umar Ritonga; serta pegawai bank berinisial H.

Uang mengucur dari Effendy berupa cek. AT melakukan penarikan cek tersebut senilai Rp576 juta.

Agar tak terlalu mencolok, AT mengambil Rp16 juta untuk dirinya sendiri. Lalu, uang senilai Rp61 juta ditransfer ke rekening Effendy. Sisanya, Rp500 juta disimpan dalam kantong kresek plastik dan dititipkan ke petugas bank, H.

Sekitar pukul 18:15, Selasa (17/7/2018), Umar datang ke bank dan menemui petugas bank untuk mengambil kresek tersebut.Umar tak menyadari bahwa penyidik KPK tengah mengintai di luar bank.

Di luar bank, tim KPK mengadang Umar sembari memperlihatkan tanda pengenal. "Umar melakukan perlawanan dan hampir menabrak pegawai KPK yang sedang bertugas saat itu," kata Saut.

Saat itu kondisi hujan dan sempat terjadi kejar-kejaran. Umar lolos dan diduga lari ke lokasi kebun sawit dan daerah rawa. Tim KPK pun memutuskan menangkap pihak lain lebih dahulu.

KPK menangkap Thamrin Ritonga dari pihak swasta; Khairu Pakhri sebagai Kepala Dinas PUPR Labuhanbatu; pegawai BPD Sumut berinisial H di sejumlah lokasi di Labuhanbatu.

Secara paralel, tim KPK juga menangkap Pangonal bersama ajudannya di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (17/7/2018) malam. Besoknya, KPK menangkap Effendy di kediamannya di Labuhanbatu.

Dari hasil pemeriksaan, KPK menemukan modus baru lagi yaitu kode rumit berupa kombinasi angka dan huruf. Kode rumit itu merupakan daftar proyek dan perusahaan yang mendapatkan jatah pengerjaan.

"Kode ini kalau dilihat secara kasat mata tidak akan terbaca sebagai sebuah daftar jatah dan fee proyek di Labuhanbatu," tutur Saut.

Hasil pemeriksaan akhirnya menyeret Bupati Labuhanbatu sebagai tersangka. KPK menyangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 mengenai tindak pemberantasan korupsi dengan ancaman penjara 20 tahun.

KPK menyangkakan pasal sama untuk orang dekat Bupati yang masih buron yakni Umar. KPK memberikan peringatan agar Umar Ritonga segera menyerahkan diri. Bagi yang mengetahui keberadaan Umar, dapat menghubungi kantor KPK di nomor (021) 255 78300.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR