KPK tangkap Bupati Klaten dan politik dinasti yang kian terkuak

Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa berkas yang diduga barang bukti terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini di rumah dinas Bupati Klaten, Jawa Tengah, Jumat (30/12/2016).
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa berkas yang diduga barang bukti terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini di rumah dinas Bupati Klaten, Jawa Tengah, Jumat (30/12/2016). | Dwi J Murwanto /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Klaten Sri Hartini dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (30/12/2016). Operasi tangkap tangan ini kian menguak adanya politik dinasti yang kental dengan aroma kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dari operasi tangkap tangan di Klaten, komisi anti rasuah menyita uang dalam kardus sekitar Rp2 miliar ditambah US$100 dan sejumlah dokumen.Sri Hartini ditangkap bersama empat orang pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Klaten dan tiga orang pihak swasta. Penangkapan diduga berkaitan dengan pengisian jabatan di sejumlah posisi di Pemkab Klaten.

"Tangkap tangan ini terkait dengan pengisian jabatan sejumlah posisi di Kabupaten Klaten sebagai tindak lanjut penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dilansir Antaranews.

Sri Hartini merupakan Bupati Klaten periode 2016 - 2021 yang baru dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Politikus PDI Perjuangan itu berpasangan dengan Wakil Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani.

Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten 2010 - 2015 dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat dua periode (2005 - 2015). Sunarna tidak lain adalah suami Sri Mulyani.

Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo periode 2000 - 2005. Haryanto pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp4,7 miliar dan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perjalanan ke luar negeri. Kasus ini diberhentikan karena Haryanto meninggal dunia.

Sri Hartini memiliki harta kekayaan mencapai Rp35,043 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 28 Juni 2012. Dari laman acch.kpk.go.id, jumlah Rp36,043 miliar itu naik Rp22,719 miliar dari laporan 6 Juli 2010 yang hanya mencapai Rp12,324 miliar, saat itu Sri Hartini mejabat sebagai wakil bupati periode 2010-2015.

Hartanya tersebut terdiri atas Rp30,7 miliar tanah dan bangunan yang ada di 10 lokasi di kabupaten Klaten, 7 lokasi di kabupaten Sukoharjo dan 1 lokasi di kabupaten Sleman. Sri Hartini juga tercatat memiliki alat transportasi yang totalnya berjumlah Rp1,683 miliar yang terdiri dari mobil merek Mitsubishi Colt, Mitsubishi L 300, Daihatsu, mobil penumpang Mitsubishi, Toyota Kijang serta 2 motor merek Honda.

Politisi PDI-Perjuangan itu masih tercatat memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, logam mulia serta benda bergerak lain senilai Rp2,151 miliar. Harta Sri masih ditambah giro dan setara kas lain sebesar Rp500 juta.

Jabatan bupati dan wakilnya yang berkelindan di antara keluarga Haryanto dan Sunarna selama lima belas tahun di Klaten itu mengukuhkan kuatnya politik dinasti.

Pada awal Desember lalu, dinasti yang terjerat korupsi terkuak ketika KPK menangkap Wali Kota Cimahi Jawa Barat periode 2012-2017 Atty Suharty, yang ditangkap bersama suaminya Itoc Tochija, Wali Kota Cimahi periode 2002-2012.

Sebelum Klaten dan Cimahi, publik juga dihebohkan dengan politik dinasti Banten. Mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah dan adiknya Chaeri Wardhana telah dijebloskan ke penjara atas dugaan korupsi.

Dengan penangkapan Sri Hartini, pada tahun 2016, KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan terhadap empat kepala daerah. Secara keseluruhan, terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota terjerat kasus korupsi. Sebelum di Klaten, KPK menangkap tangan Bupati Subang Ojang Sohandi pada April 2016 lalu. Komisi juga menangkap tangan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian di rumah dinas.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR