PENINDAKAN KORUPSI

KPK tetapkan 3 tersangka usai OTT di Yogya, 1 jaksa buron

Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitra meninggalkan ruangan usai diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap jaksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitra meninggalkan ruangan usai diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap jaksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019). | ANTARA FOTO /Reno Esnir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyidik kasus operasi tangkap tangan (OTT) jaksa usai penetapan tiga tersangka pada Selasa (20/8/2019), di Jakarta.

Ketiga tersangka adalah jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra (ESF), jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, Satriawan Sulaksono (SSL), dan Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri, Gabriella Yuan Ana (GYA). Dua jaksa disangka menerima suap dari GYA.

Dua dari tiga tersangka kini ditahan KPK selama 20 hari ke depan. ESF diamankan di Rutan Cabang KPK (C1) dan GYA (Gabriella Yuan Ana) ditahan di Rutan Cabang KPK (K4), menurut laporan detik.com. Sementara SSL masih buron.

Surat perintah penyidikan untuk ketiga orang tersebut resmi dirilis setelah penyidik lembaga antirasuah menggelar penyelidikan intensif usai OTT di Yogyakarta pada Senin (19/8/2019).

Saat OTT, KPK menyita Rp100 juta dan menciduk empat orang, termasuk ESF dan GYA. Diduga, mereka terseret rasuah untuk proyek Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral yang diawasi oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D).

Hasil penelusuran pada laman Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta, PT Manira Arta Rama Mandiri mengikuti tender proyek rehabilitasi saluran air di Jalan Supomo, Yogyakarta, dengan pagu anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp10,89 miliar.

Dalam proyek tersebut, sebanyak 35 peserta mengikut tender, dan dimenangkan oleh satu peserta yakni PT Widoro Kandang yang berbasis di Surakarta dengan harga penawaran Rp8,32 miliar sementara PT Manira Arta Rama Mandiri tak lolos seleksi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, GYA meminjam nama perusahaan Widoro untuk memenangkan tender.

KPK menyangka kedua jaksa yang terlibat dalam tim pengawasan menerima duit panas untuk memuluskan proses lelang. ESF dan SSL disangka mendapat fee sekitar Rp200 juta pada dua waktu berbeda, yakni 15 Juni 2019 dan 19 Agustus 2019.

“ESF dan SSL dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Alexander.

Tersangka pemberi suap, GYA, dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PT Manira Arta Rama Mandiri adalah perusahaan kontraktor yang berkantor di Surakarta. Kontraktor ini tak hanya sekali memegang proyek pemerintah. Dari data LPSE, perusahaan ini pernah memenangkan tender proyek konstruksi penataan koridor Ndalem Joyokusuman di Surakarta dengan harga penawaran proyek Rp2,8 miliar pada 24 April 2019 lalu.

Selain itu, mereka juga memenangkan tender jasa konstruksi fisik penambahan lantai atas gedung arsip dan sanitari di Surakarta senilai Rp588 juta, merujuk LPSE. Juga, pernah memegang proyek pembangunan gudang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta senilai Rp579,8 juta.

Simpang siur wewenang jaksa

Kedua jaksa yang terseret kasus korupsi ini menambah daftar panjang penegak hukum yang terjerat korupsi. Data dari Anti Corruption Clearing House (ACCH) KPK, sebanyak tujuh jaksa sudah diputus pidana korupsi oleh lembaga antirasuah sepanjang 2004 hingga 31 Desember 2018. Sementara pihak swasta yakni 238 orang.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum dari unsur Kejaksaan ini menjadi ironi lantaran alih-alih mengawasi proyek, justru malah terlibat rasuah. Terlebih, ada unsur tumpang tindih kewenangan jaksa.

"Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Memang, dapat memberi pertimbangan dalam bidang hukum, tapi bukan berarti dapat masuk dan menempel dalam setiap proyek yang dilaksanakan instansi pemerintah," ujar Zaenur dalam siaran pers yang diterima Beritagar.id.

Selain itu, Zaenur berpendapat, fungsi pengawasan seharusnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas eksternal dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal.

"Masuknya TP4D justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan menghambat efektivitas kinerja pengawas," katanya.

TP4D yang berfungsi untuk mengawasi dan menindak justru bermasalah karena terlibat pergerakan duit kotor dari pihak rekanan peserta tender.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR