KPK versus Pemprov Papua

| Salni Setyadi /Beritagar.id

LAPORKAN! | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Papua saling melaporkan kepada Polda Metro Jaya, Jakarta, Ahad lalu (3/2/2019). KPK yang lebih dulu melaporkan Pemprov Papua. Lalu esoknya si terlapor balik melaporkan dengan alasan berbeda.

KPK melapor karena dua personelnya dianiaya oleh anggota staf pemprov yang sedang rapat di Hotel Borobudur, Jakarta. Personel memantau rapat revisi anggaran pemprov, DPRD, dan Kemendagri.

Selama memantau, orang KPK itu memotreti dan melapor dengan ponselnya. Lalu orang pemprov menegur, dan berujung penganiayaan.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, "Dua pegawai KPK yang bertugas tersebut mendapat tindakan yang tidak pantas dan dianiaya hingga menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh."

Pemprov Papua ganti melaporkan KPK dengan kasus pelanggaran UU ITE. Tentang penaniayaan, menurut Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol S Papua, Gilbert Yakwar, tidak ada. Yang terjadi adalah saling dorong.

Menurut KabarPapua.co, Pemprov Papua meminta perlindungan kepada presiden karena dibuntuti KPK. Bagi Gilbert, kasus di Hotel Borobudur adalah indikasi ketidakpercayaan pemerintah kepada pemprov dan DPRD.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR