KPR dengan uang muka 1 persen lebih realistis

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono (kanan), Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono (keempat kanan) meninjau bangunan rumah Villa Kencana Cikarang untuk masyarakat berpenghasilan rendah usai peresmian di kawasan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/5).
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono (kanan), Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono (keempat kanan) meninjau bangunan rumah Villa Kencana Cikarang untuk masyarakat berpenghasilan rendah usai peresmian di kawasan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/5). | Risky Andrianto /ANTARAFOTO

Pekan lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo bersafari meresmikan pembangunan hunian murah di sejumlah wilayah sebagai bagian program satu juta rumah.

Rumah-rumah murah itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp112 juta hingga Rp141 juta. Uang muka yang disyaratkan untuk memiliki rumah ini pun tak besar, hanya 1 persen saja, dengan bunga tetap 5 persen.

Berbeda dengan program Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Anies Baswedan, yang menawarkan rumah dengan DP 0 persen/rupiah, program pemerintah pusat ini dinilai lebih realistis dan tidak melanggar aturan.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo bahkan menyebut pengenaan DP sebesar 1 persen adalah hal yang ideal untuk saat ini, terutama dari segi psikologisnya.

"Ada rasa memiliki apabila ada uang muka. Berarti saya ada masa depan, ada harapan, saya bisa punya rumah untuk berlindung dan berteduh. Ini juga ada rasa psikologis walau jumlahnya berapa pun," kata Mardiasmo, seperti yang dilansir KOMPAS.com, Selasa (16/5/2017).

Sebaliknya, pembelian rumah dengan tidak disertai DP dipandang Mardiasmo akan berpengaruh terhadap sisi psikologis calon pembeli rumah.

Mardiasmo mengatakan, pemberian uang muka memang merupakan salah satu terobosan pemerintah agar penyediaan rumah murah bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Namun, langkah ini diakuinya belum cukup jika tak diikuti oleh kebijakan lainnya.

Salah satu kebijakan lainnya adalah penyediaan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Jadi, bagaimana setelah dikasih uang muka, bunganya sesuai, jangka waktu bisa dikejar panjang. Kami berikan relaksasi dari segi perpajakan, ada yang sifatnya (pajak) final," sebutnya.

Kementerian Keuangan juga akan meminta perbankan, terutama bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut mengupayakan pemberian kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses kredit rumah.

Hingga saat ini, realisasi program sejuta rumah pada kuartal I 2017 mencapai 169.614 unit. Dari jumlah itu, rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 155.408 unit serta rumah untuk non MBR sebanyak 14.206 unit

Jumlah tersebut diklaim tak jauh berbeda dengan capaian 2016 yang hingga tutup tahun hanya 805.169 unit.

Aturan uang muka BI

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo sebelumnya sempat mempermasalahkan program uang muka KPR nol persen.

Sebab, kebijakan itu akan menyalahi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/16/2016 yang dikeluarkan 29 Agustus 2016 tentang ketentuan pembiayaan loan to value (LTV) untuk penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR).

Dalam aturan itu, BI mengatur uang muka kredit perumahan minimal 15 persen dari harga rumah. BI punya tujuan, yakni melindungi konsumen dan industri perbankan, sekaligus mencegah terjadinya kredit macet.

Oleh karenanya, bank pemberi pinjaman umumnya lebih mengutamakan pemberian kredit dengan DP yang lebih besar, karena akan berpeluang untuk menjauhkan dari non-performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah.

Namun, perlu diingat, untuk rumah tipe 22-70 dan tipe 21(sesuai yang ditawarkan dalam program satu juta rumah), PBI tidak menentukan batas LTVnya. Oleh karenanya, tipe-tipe properti inilah yang bisa dijadikan celah untuk pembiayaan dengan uang muka yang sangat ringan.

Sasaran rumah murah

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengubah kriteria penghasilan masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR subsidi.

Selama ini kriteria masyarakat berpenghasilan rendah penerima bantuan pembiayaan rumah berlaku secara nasional, yakni dengan gaji di bawah Rp4 juta per bulan.

Dengan skema baru, masyarakat dengan penghasilan Rp3,9 juta akan beda dengan penghasilannya Rp2,2 juta. Bantuan uang muka akan diprioritaskan untuk MBR yang levelnya Rp2 juta.

Ketentuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah juga menjadi tidak hanya mencakup penghasilan pribadi namun untuk rumah tangga. Dengan demikian, MBR di Jakarta pun akan berubah menjadi sekitar Rp7 juta.

Bagi pekerja kategori non-MBR, juga bisa menikmati fasilitas ini hanya dengan menunjukkan keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Untuk kategori ini, pemberian KPR maksimal adalah 95 persen dari harga rumah maksimal yang sebesar Rp500 juta.

Salah satu bank BUMN yang telah menjalankan program ini adalah PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Pada pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan akan mengeluarkan rekomendasi bagi peserta aktif kepada BTN selaku penyalur kredit.

Sementara untuk persyaratan dan prosedur pengajuan, Anda bisa melihat catatan kami, "KPR bunga rendah untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan".

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR