PEMILU 2019

KPU daerah lebih cepat tangani kekeliruan situng

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Kelapa Gading, Jakarta, Senin (22/4/2019). Hasil rekapitulasi suara ini yang menjadi sumber data sistem informasi perhitungan suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum RI.
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Kelapa Gading, Jakarta, Senin (22/4/2019). Hasil rekapitulasi suara ini yang menjadi sumber data sistem informasi perhitungan suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum RI. | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Polemik soal sistem informasi perhitungan suara (situng) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 belum berhenti. Bahkan kubu calon presiden-wakil presiden 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno senantiasa mempermasalahkan kekeliruan input data situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

Situng merupakan sistem hitung cepat ala KPU yang menggunakan aplikasi tertentu. Input hanya menggunakan data salinan C1 atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

C1 ini yang dibawa KPPS ke panitia pemungutan suara (PPS), lalu berjenjang menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga ke KPU kabupaten/kota, provinsi, dan pada akhirnya pusat.

Bagaimana bila masyarakat menemui ada kesalahan atau kekeliruan input data ke situng? Masyarakat dipersilakan melaporkannya ke KPU.

Masing-masing ke KPU kabupaten/kota atau tim situng KPU RI. Namun, menurut Nur Syarifah sebagai Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI, KPU RI tak bisa mengubah input kecuali hanya melaporkan ada kesalahan pengisian kepada KPU kabupaten/kota.

"Laporan ke KPU kabupaten/kota akan lebih cepat ditangani," katanya dalam video yang dilansir laman Twitter KPU, Senin (13/5/2019).

Untuk melaporkannya, KPU punya sejumlah saluran "help desk". Masing-masing telepon 021-31902567 atau 021-31902577. Masyarakat juga bisa melaporkan melalui aplikasi WhatsApp pada nomor 0812 1177 2443 atau mengirim surel ke bagianteknis@kpu.go.id.

Situng adalah metode hitung cepat ala KPU dan berbeda dengan hitung cepat (quick count) yang dilakukan para lembaga survei politik. Bila hitung cepat dilakukan berdasarkan sampling TPS dan penghitungan suara, situng menggunakan salinan C1.

Meski demikian, keduanya sama; bukan acuan akhir hasil pemungutan suara. Penetapan hasil pemungutan suara yang sah hanya menggunakan perhitungan manual berjenjang.

Namun keberadaan situng terus dipersoalkan oleh peserta pemilu, terutama kubu capres-cawapres 02. Bahkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terus meminta situng dihentikan karena tidak bisa menyajikan data yang akurat.

Uniknya, kubu 02 mempermasalahkan situng ketika hasilnya tak sesuai harapan mereka dan disebut ada kecurangan. Sebaliknya di Bengkulu, ketika Prabowo-Sandi dinyatakan unggul mutlak sehingga tak mempermasalahkan situng di sana.

Namun, menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, situng adalah sarana mendukung prinsip transparansi dalam rekapitulasi suara. Situng diadakan demi kemudahan masyarakat terhadap informasi.

"Agar pemilih bisa tahu bagaimana suara yang sudah diberikan," ujar Fadli, Sabtu (4/5).

Bagaimana bila masyarakat menemui kekeliruan pengisian data situng? Nur Syarifah sudah menyampaikan caranya di atas atau bisa juga melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu seperti dilakukan BPN Prabowo-Sandi.

KPU pun bergeming untuk meneruskan situng. Hingga Rabu (15/5) pagi, situng KPU sudah mencapai 82 persen. Dari data itu, pasangan Joko Widodo-Maruf Amin unggul 56,24 persen berbanding 43,76 persen untuk Prabowo-Sandi.

Menurut Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, situng memang berfungsi untuk mengontrol proses rekapitulasi perhitungan suara. Hadar mengatakan situng tak perlu disetop dan justru bila ditemukan kesalahan atau kekeliruan dipersilakan melaporkan ke KPU daerah agar segera dilakukan perbaikan.

"Tidak perlu disetop. Kalau ditutup bagaimana nanti kita mengontrol proses rekapitulasi itu," kata Hadar, Senin (5/5).

KPU mengatakan bahwa situng hanya alat bantu untuk memberi informasi yang cepat kepada masyarakat. Meski begitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui ada sejumlah kesalahan dalam memasukkan (data entry) data ke situng.

Hingga Senin (13/5), kesalahan data entry sudah mencapai 269. Namun, KPU sudah memperbaiki hingga 246 dan masih dalam proses 23.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR