PEMILU 2019

KPU dan Bawaslu didesak selidiki kisruh pencoblosan di luar negeri

Sejumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, Minggu (14/4/2019).  Menurut data Kedubes RI di Malaysia, 90 persen dari 1,5 juta WNI di negeri jiran melakukan pencoblosan.
Sejumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, Minggu (14/4/2019). Menurut data Kedubes RI di Malaysia, 90 persen dari 1,5 juta WNI di negeri jiran melakukan pencoblosan. | Rafiuddin Abdul Rahman /Antara Foto

Hingga Maret 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan pelanggaran administrasi masih mendominasi jenis pelanggaran Pemilu 2019. Kekisruhan pemungutan suara di luar negeri pada 8-14 April, lebih awal dari pencoblosan di dalam negeri (17/4/2019), pun sebagian besar karena urusan administrasi.

Sejauh ini, pelanggaran itu sedang ditelusuri. Misalnya kekisruhan pemungutan suara di Malaysia yang membuat jumlah tempat pemungutan suara (TPS) berkurang dan sejumlah orang dalam daftar pemilih tetap di Sydney, Australia, nyaris gagal memilih.

"KPU dan Bawaslu harus segera bertindak, jangan hanya melihat masalah ini. Bila perlu cek lapangan benar tidak ada pelanggaran...," kata Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, dalam siaran pers yang diterima Beritagar.id, Senin (15/4).

Ray menegaskan masalah seperti ini tidak boleh dibiarkan menjadi bola liar. Apalagi pemilu serentak tinggal satu hari sehingga jangan sampai orang yang memiliki hak suara terhalangi menyampaikan hajatnya.

"Harus diklarifikasi, jangan sampai tidak," imbuh Ray.

Bagaimana pun, lanjut Ray, Bawaslu dan KPU adalah institusi yang bertanggung jawab atas hal ini. Bila memang ada pelanggaran maka harus cepat mengambil tindakan.

Sementara itu kekisruhan pemungutan suara di luar negeri memicu laporan ke Bawaslu. Jaringan Advokat Pengawal NKRI (JAPRI) menduga ada pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berupa penerimaan laporan yang tidak prosedural oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu RI di Kuala Lumpur, Yaza Azzahara Ulyana.

JAPRI pun melaporkan Yaza ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Menurut Direktur Eksekutif JAPRI Mellisa Anggraini, terlapor (Yaza) langsung memberi pernyataan ketika menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam hal suara yang sudah dicoblos di Selangor, Malaysia.

Padahal terlapor seharusnya lebih dulu melakukan identifikasi dan analisis komprehensif untuk memastikan adanya pelanggaran pemilu. JAPRI melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Yaza kepada DKPP karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf a, Pasal 11 huruf c, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 15 huruf f Peraturan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Di sisi lain, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa kejadian viral tentang surat suara yang sudah dicoblos di Selangor itu benar adanya. "Tapi surat suara yang ditemukan berbeda dengan surat suara resmi milik KPU," tutur Afif kepada detikcom, Senin (15/4).

Menurut Afif, pelanggaran atau kecurangan pemilu di luar negeri memang sulit dihindari. Apalagi, misalnya, pengiriman surat suara oleh KPU melalui pos cukup sulit untuk diawasi, termasuk salah kirim.

Masalah lain, kata Afif, adalah soal pendataan pemilih di luar negeri seperti dijelaskan dalam indeks kerawanan Pemilu 2019 keluaran Bawaslu. Adapun pembuatan indeks kerawanan itu, menurut Afif, adalah menentukan langkah antisipasinya.

Misalnya satu daerah paling rawan keamanannya, maka Bawaslu dan KPU akan koordinasi dengan pihak berwajib untuk meningkatkan pengawasan.

Soal modus, Afif menegaskan ada sekitar 6.000 pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu 2019. Semuanya meliputi dugaan maladministrasi, kode etik, dan pidana.

Bawaslu menangani pelanggaran administrasi, sedangkan kode etik dialihkan ke DKPPP. Sedangkan kasus politik uang ditangani secara pidana, jumlahnya yang sudah putus (inkracht) mencapai 19 kasus.

Bawaslu bersama pihak keamanan kini sedang gencar mengawasi praktik politik uang yang biasanya dilakukan menjelang pemungutan suara atau biasa disebut serangan fajar. "Biasanya dilakukan pada pagi hari menjelang masyarakat datang ke TPS," katanya.

Adapun jumlah warga, diperkirakan 400 ribu orang yang berpotensi mendapat amplop (politik uang). Bawaslu pun kini sudah mengeluarkan akreditasi pemantau kepada 106 pihak dari berbagai latar belakang.

Menurut Afif, ini adalah jumlah pemantau terbanyak dalam sejarah pemilu di Indonesia. Selain itu, Bawaslu kini juga bisa mengawasi pemilu hingga ke TPS.

"TPS kalau dipantau banyak pihak juga bagus. Petugasnya lebih hati-hati dan lain-lain. Jumlah pengawas pun kini juga sudah sebanyak jumlah TPS, sekitar 1 juta orang," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR